TNI dan Polisi Penjaga 11 Perbatasan Kini Bisa Berselancar Internet dengan WiFi Gratis

Liputan6.com, Jakarta Badan usaha proyek Palapa Ring Timur, PT Palapa Timur Telematika (PT PTT) memberikan akses WiFi gratis kepada 11 pos penjagaan wilayah perbatasan.

Melalui program CSR Bakti Kominfo dan Palapa Timur Telematika ini hendak membantu dan mempermudah akses komunikasi para prajurit di wilayah perbatasan.

Saat ini, sebanyak 11 titik free wifi telah dipasang. Sebanyak 10 titik akses WiFi berada di Pos-Pos Satgas TNI wilayah perbatasan, dan 1 titik akses WiFi di Pos Polisi yang berada di Muting Kabupaten Merauke guna mendukung keamanan pada wilayah perbatasan.

Komandan Korem 174/ATW Brigjenl TNI Evi Reza Pahlevi mengatakan, selama ini akses telekomunikasi di wilayah-wilayah tersebut terbilang sulit, untuk berkomunikasi dengan telepon 2G-pun tidak bisa dilakukan karena merupakan wilayah blank spot.

Sehingga komunikasi hanya bisa dilakukan melalui surat menyurat, atau harus berjalan jauh ke titik sinyal yang berjarak belasan km dari lokasi pos.

"Pemberian free wifi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah komunikasi saat penjagaan maupun berkomunikasi dengan keluarga dan sanak saudara. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan internet juga bisa menggunakan free wifi yang tersedia di pos-pos perbatasan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/3/2023).

Direktur Operasional PT PTT Eddy Siahaan mengatakan, jaringan WiFi di wilayah perbatasan ini akan bersinergi dengan jaringan kabel yang sudah di tanam di dasar laut.

Jaringan serat optik tersebut dibangun oleh operator telekomunikasi untuk mempercepat proses transfer data dan internet untuk menjangkau wilayah Project CSR Bakti Kominfo dan Palapa Timur Telematika di wilayah Papua.

"Sebagai perusahaan kami juga mengucapkan terima kasih karena dapat memberikan manfaat kepada pos-pos keamanan, dan juga masyarakat. Kami percaya semakin bernilainya sebuah perusahaan adalah saat perusahaan dapat memberikan manfaat bagi orang banyak," tuturnya.

Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE bekerjasama dengan Badan Litbang Kementerian ESDM membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat pada 23 Pos Jaga TNI di wilayah Perbatasan Negara. Pembangunan PLTS ini ditargetkan selesai pada Desember 2021.

Lokasi pembangunan 23 unit PLTS pada Pos Jaga Batas Negara yang berada di 4 Provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, NTT dan Papua.

Dari jumlah ini, 13 unit di antaranya telah dilaporkan selesai terbangun dan telah dimanfaatkan oleh personil TNI yang bertugas, dan sisanya ditargetkan pada minggu ke-2 Desember 2021 seluruh PLTS akan dapat selesai terbangun.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukkan Dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan jika pembangunan infrastruktur di lingkungan TNI adalah salah satu implementasi dari MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian ESDM dengan TNI, yang telah berjalan sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Total nilai infrastruktur yang telah dibangun oleh Ditjen EBTKE tahun 2018, 2019 di lingkungan TNI berupa pembangunan PLTS maupun LTSHE adalah sebesar Rp 47 miliar, di mana Rp 13 miliar di antaranya telah dilakukan alih status kepada TNI melalui TNI Angkatan Laut.

Dari jumlah total Rp 47 miliar tersebut telah dilakukan alih status sebesar Rp 33 miliar untuk 25 unit PLTS yang dibangun pada 2018 dan 2019.

Adapun pada Selasa 23 November 2021 Kementerian ESDM menyerahkan 25 unit PLTS Atap yang sudah dibangun kepada Markas Besar TNI untuk dikelola dan dipelihara secara mandiri oleh TNI.

Serah terima agar proses pengelolaan dan pemeliharaan PLTS dapat dilakukan secara mandiri oleh TNI. Adapun PLTS tersebut dibangun pada tahun 2019 dan 3 unit PLTS Atap pada 2018.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, baik dari sisi daratan maupun lautan, serta terdiri dari lebih 17 ribu pulau.

Dengan kondisi geografis tersebut, TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan utama negara Indonesia, khususnya untuk penjagaan di wilayah perbatasan negara, memiliki tugas berat yang perlu dukungan dari semua pihak termasuk Kementerian ESDM

"Pembangunan PLTS Terpusat pada Pos Jaga TNI AL, pengadaan LTSHE untuk menunjang tugas Marinir di wilayah yang belum tersedia listrik, pembangunan PLTS Rooftop di Mabes TNI sebagai percontohan, maupun pembangunan PLTS Terpusat di wilayah perbatasan negara yang belum tersambung dengan listrik dari PLN," ujar Ego.

Asisten Logistik Panglima TNI Marsda TNI Sujatmiko G.S. menambahkan, Mabes TNI sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, Mabes TNI bisa mengurangi beban tagihan pemakaian listrik dan pos-pos jaga yang terisolir dapat memperoleh penerangan di pos-posnya sehingga prajurit yang sedang bertugas di pos-pos daerah operasi tidak mengalami kesulitan akan kebutuhan listrik.

"Saya berharap pembangunan PLTS melalui program kerjasama antara Kementerian ESDM dan Mabes TNI ini terus dapat berlanjut sehingga baik di pangkalan sekitar kantor Mabes TNI dan di pos-pos jaga yang belum terpasang PLTS akan dapat dibangun PLTS yang berkelanjutan," tutup Sujatmiko.