Luhut Tantang Anak Muda Ahli IT Bereskan 27 Ribu Aplikasi Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menantang anak-anak muda ahli IT Indonesia untuk bisa membereskan 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada.

oleh Liputan6.com diperbarui 20 Mar 2023, 15:40 WIB
Diterbitkan 20 Mar 2023, 15:40 WIB
Pemerintah Kucurkan Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Mulai 20 Maret 2023
MMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menantang anak-anak muda ahli IT Indonesia untuk bisa membereskan 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Anak-anak muda ahli IT Indonesia ditantang untuk bisa membereskan 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada. Tantangan tersebut datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu. Sekarang, saya katakan, banyak adik-adik yang muda, yang dari ahli IT, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat, satukan ini," tantangnya dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 dikutip dari Antara, Senin (20/3/2023).

Luhut meyakini anak bangsa bisa melakukannya tanpa perlu biaya yang tinggi. Ia mencontohkan aplikasi PeduliLindungi yang sukses dikembangkan saat pandemi lalu.

"Saya diberitahu Pak Anas (Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas) di Indonesia ini banyak anak muda hebat-hebat yang membuat aplikasi-aplikasi di kementerian, lembaga, pemda dan sebagainya. Ayo Anda bekerja. Tidak pakai uang-uang mahal-mahal semua itu dan saya yakin bisa. Haqqul yaqin karena pengalaman di Covid-19 kemarin," katanya.

Luhut juga menekankan digitalisasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju selain dengan hilirisasi, dana desa dan harga komoditas.

Kesuksesan E-Katalog

Ia mencontohkan kesuksesan e-katalog atau katalog elektronik yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Mantan Menko Polhukam itu menyebut ada potensi pengadaan barang/jasa pemerintah senilai hingga Rp1.600 triliun yang sekitar 90 persennya masih dipasok melalui impor. Pemerintah pun terus mendorong agar angka belanja pemerintah tersebut bisa dilakukan di Indonesia agar roda ekonomi bisa berputar di dalam negeri.

"Anda lihat e-katalog, ada 105 miliar dolar AS atau Rp1.600 triliun yang selama ini kita impor hampir 90 persen. Sekarang, bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan e-katalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah Rp400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi itu 90 persen kita harus capai tahun ini. Itu bisa," tegasnya.

 

 

Belanja Produk Dalam Negeri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke kawasan Mangrove Tahura dan Garuda Wisnu Kencana. Kunjungan ini untuk melihat persiapan pelaksanaan KTT G20. (Dok Kemenko Marves)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan ke kawasan Mangrove Tahura dan Garuda Wisnu Kencana. Kunjungan ini untuk melihat persiapan pelaksanaan KTT G20. (Dok Kemenko Marves)

Dalam catatan Kemenko Marves, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) pada 2022 oleh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp698,68 triliun atau 69,78 persen dari komitmen Rp1.001,26 triliun.

Adapun pada tahun 2023, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95 persen dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog.

Luhut menegaskan efisiensi melalui terbangunnya ekosistem digitalisasi diyakini akan mampu mengurangi korupsi serta mendorong inovasi anak bangsa.

"Memang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6 persen itu dari batu? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun, ekosistem, sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi dan akan juga membuat inovasi-inovasi anak muda Indonesia," tutur Luhut Pandjaitan.

Menko Luhut Gandeng Singapura Bangun Industri Panel Surya, Nilainya Rp 765 Triliun

Menko Luhut di Bali
Menko Luhut di Bali

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikabarkan akan melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Singapura dalam sektor industri panel surya.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana di sela-sela acara MoU antara Kementerian ESDM dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Dadan menyampaikan, penandatanganan MoU soal industri panel Surya antara Indonesia-Singapura akan dilakukan Menko Luhut dengan menteri terkait dari Singapura, disaksikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya itu ikut rapat kemarin pagi jam 6 pagi. Itu rapat kedua, finalisasi. Targetnya itu ditandatangani pada saat Presiden ke sana. Setahu saya antara pak Luhut dengan menteri di sana, hari ini. Targetnya hari ini tanda tangan," ujar Dadan.

Kolaborasi Industri Panel SuryaMenurut dia, kolaborasi industri panel surya RI-Singapura bagus, lantaran Indonesia punya modal dan minat besar akan sektor energi terbarukan.

"Kita punya energi terbarukan, tapi kita tidak punya pabriknya untuk mengolah. Jadi pabriknya nanti inginnya di Indonesia," ungkapnya.

Dalam kerjasama ini, Luhut sebelumnya mengatakan, total nilai investasi keseluruhan diperkirakan mencapai USD 50 miliar, atau setara Rp 765 triliun (asumsi kurs Rp 15.300 per dolar AS). "Kita kan harus melihat, kita punya market berapa, keekonomiannya berapa. Kemenko Marves ngitungnya seperti itu," imbuh Dadan.

Kolaborasi Industri Solar Panel

Pemakaian solar panel di site menara telekomunikasi (BTS) di Bukit Tengah,Klungkung, Bali. (Foto: Liputan6.com/Agustina Melani)
Pemakaian solar panel di site menara telekomunikasi (BTS) di Bukit Tengah,Klungkung, Bali. (Foto: Liputan6.com/Agustina Melani)

Untuk jangka pendek, ia menambahkan, kolaborasi industri solar panel kedua negara per sekarang yakni dengan membangun pabrik pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). "Dari hulu ya, bukan nyambung-nyambung. Kita ingin punya industri yang hulunya," sebutnya.

Namun, Dadan mengaku belum mengetahui secara pasti skema business to business (B2B) dalam kerjasama itu, termasuk siapa badan usaha yang ditunjuk.

"Kita secara formal, government to government, memahami dengan MoU tersebut bahwa Indonesia demand-nya besar untuk EBT. Sumber dayanya juga besar, ada potensi juga untuk ekspor ke luar, termasuk ke Singapura. Sekarang kita dorong pabriknya juga ada di sini, pabrik panel," tuturnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya