Tengok Pencapaian Standarisasi Sistem Pembayaran Buatan BI, QRIS Hingga SNAP

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS telah menghubungkan sebanyak 31 juta pengguna.

Tiga tahun sejak diluncurkan IPSB 2025, berbagai tonggak penting telah dicapai, salah satunya adalah Reformasi Regulasi, Standarisasi Sistem Pembayaran yang mencakup SNAP dan QRIS serta Retail Payment System Infrastructure yang salah satunya mencakup BI Fast.

"Pada awal tahun 2020, kami membuat kode QR standar nasional untuk transaksi pembayaran yang kami sebut sebagai QRIS. Sehingga hingga saat ini, QRIS telah menghubungkan sekitar 31 juta pengguna dan juga 25 juta pedagang," kata Asisten Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, dalam acara High Level Seminar “Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion” di Nusa Dua, Bali pada Selasa (28/3/2023).

Selain itu, Filianingsih juga menyebut, 91 persen dari pedagang itu merupakan pengusaha mikro.

Filianingsih, dalam paparannya menunjukkan kemajuan signifikan QRIS sejak diluncurkan pada tahun 2020, mulai dari segi nominal hingga volume transaksi.

Berawal pada tahun 2020, transaksi QRIS di Indonesia mencapai 124 juta atau senilai Rp. 8,2 triliun, dan berlanjut meningkat sebesar 375 juta transaksi pada tahun 2021 senilai Rp. 27,73 triliun .

Kemudian pada 2022 lalu, transaksi QRIS naik 98,45 juta atau senilai Rp. 993 triliun.

"Demikian juga, kita memiliki digitalisasi dalam transportasi, dan transaksi pemerintah termasuk skema kartu kredit domestik," bebernya.

Standard National Open API

Adapun Standard National Open API atau SNAP yang diluncurkan pada tahun 2022, untuk memfasilitasi interkoneksi terbuka antara aplikasi dalam pembayaran.

"SNAP menyamakan kedudukan antara bank dan non bank, sehingga memungkinkan inovasi yang sehat serta kompetisi untuk tumbuh," sambung Filianingsih.

Selanjutnya, adalah infrastruktur pembayaran. Pada akhir 2021, BI meluncurkan BI Fast sebagai sistem pembayaran ritel instan yang aman, efisien, dalam 24 jam.

"(BI Fast ) berhasil mengurangi biaya transaksi sebesar 60 persen, juga menyediakan layanan penyelesaian uang bank sentral untuk 126 bank dan non bank, dan itu mewakili 94 persen dari ekosistem bank. Dan pada 23 Februari saja sudah memproses sekitar 129 juta transaksi dan nilainya mencapai Rp. 351 triliun," jelasnya.

Melalui digitalisasi, ASEAN akan memimpin jalan dan menjadi contoh bagi dunia untuk konektivitas pembayaran lintas batas untuk mendukung ekonomi, inklusi keuangan serta dalam membuat kerangka kebijakan dan pengawasannya.

Sejalan dengan itu, inklusi keuangan yang erat dengan UMKM, sebagai skala usaha mayoritas di Negara ASEAN, perlu difasilitasi melalui strategi yang inovatif.

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo dalam 2 High-Level Seminar (HLS), diselenggarakan BI di Bali (28/3) sebagai side events pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.

Seminar tersebut bertajuk From ASEAN to the World: Payment System in Digital Era dan Innovative Strategy to Further Enhance Financial Inclusion, yang merupakan pembahasan tematik berkaitan dengan 3 Priorities Economic Deliverables (PEDs) Keketuaan ASEAN Indonesia.

Seminar dihadiri para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN beserta seluruh delegasi, akademisi, pelaku usaha sektor keuangan, dan para asosiasi bisnis. 

Dalam sambutannya di HLS seputar sistem pembayaran, Gubernur Perry menggarisbawahi pentingnya kerangka integrasi digital ASEAN yang mempercepat digitalisasi negara ASEAN, integrasi ekonomi, dan konektivitas pembayaran antarnegara.

Untuk mencapainya, Gubernur Perry menyampaikan 3 kunci untuk membawa transformasi sistem pembayaran ASEAN sekaligus mengatasi risiko yang meliputinya, yaitu

• melanjutkan Regional Payment Connectivity (RPC) yang telah disepakati oleh 5 negara ASEAN dan menyambut baik partisipasi negara ASEAN lainnya;
• memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset kripto;
• mendorong kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, memahami implikasi makroekonomi, dan pengembangan infrastruktur pendukungnya.

Digitalisasi pembayaran erat kaitannya dengan inklusi keuangan. Terkait hal itu, pada HLS kedua bertema inklusi keuangan, Gubernur Perry menyampaikan kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu

• mengembangkan ekosistem untuk mendukung inklusi seperti pemberian insentif kepada UMKM untuk mengakses sektor keuangan;
• pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung inklusi keuangan dan ekonomi, termasuk melalui digitalisasi pembayaran;
• penguatan data guna mendukung inovasi pembukaan akses keuangan seperti credit scoring; dan
• memperkuat literasi keuangan serta perlindungan konsumen.

Selain itu, Gubernur Perry menekankan bahwa ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia, dengan dukungan dari semua anggota, akan terus mendorong diskusi dan upaya konkrit guna meningkatkan inklusi keuangan, khususnya dengan memanfaatkan pengalaman yang dimiliki semasa Presidensi G20 tahun 2022. 

Panelis dalam HLS pertama di antaranya Asisten Gubernur BI, Filianingsih Hendarta,  Deputy Secretary General Financial Stability Board (FSB), Rupert Thorne, dan Managing Director GoPay, Budi Gandasoebroto.

Dalam diskusi, disajikan perkembangan sistem pembayaran di Indonesia dan strategi penting untuk mendorong pembayaran lintas batas dan memperkuat kerja sama RPC. Sejalan dengan itu, implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments dan hasil pemantauan terhadap aset kripto sekaligus upaya penguatan pengaturan dan pengawasannya.

Selanjutnya, dalam diskusi panel inklusi keuangan, pembicara utama yang hadir yaitu Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Gubernur Banko Sentral ng Pilipina, Felipe M. Medalla  dan Direktur World Bank Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen. Mengemuka upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui pengembangan pelaku usaha jasa keuangan dan perusahaan fintech, dengan tetap memperhatikan governance, risiko dan compliance.

Strategi inovatif juga diperlukan melalui pengembangan infrastruktur ekonomi digital, dengan dukungan dari seluruh stakeholders yang terkait dan memastikan perlindungan konsumen. Inklusi keuangan dapat efektif melalui adopsi teknologi di sektor keuangan. Mendukung hal itu, World Bank dapat memberikan dukungan teknis dan pengembangan kapasitas bagi negara anggota, khususnya di kawasan ASEAN.