Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?

Posko THR Resmi Ditutup, Kemnaker Terima 2.369 Aduan

Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 ditutup per 28 April 2023

oleh Tira Santia diperbarui 28 Apr 2023, 14:10 WIB

Diterbitkan 28 Apr 2023, 14:10 WIB

Menaker Ida Fauziyah meninjau Posko THR di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Minggu (25/4/2021). (Foto: Kemnaker)

Liputan6.com, Jakarta Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 ditutup per 28 April 2023. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pengawas Ketenagakerjaan, bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti seluruh laporan yang masuk ke Posko THR, khususnya laporan berupa aduan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan, pihaknya akan segera menggelar Rapat Koordinasi dengan seluruh Pengawas Ketenagakerjaan guna menindaklanjuti laporan pembayaran THR 2023 melalui Posko THR, khususnya laporan terkait aduan.

"Melalui koordinasi tersebut kami akan melakukan konsolidasi, verifikasi, dan validasi data laporan aduan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan," katanya melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (28/4/2023).

Anwar Sanusi mengatakan, hingga 28 April 2023, Posko THR telah menerima 2.369 aduan, terdiri dari 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

"Jumlah pengaduan THR yang masuk sebanyak 2.369 aduan dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak 1.529 perusahaan," katanya.

Terbanyak di DKI Jakarta

Dari jumlah perusahaan yang diadukan tersebut, paling banyak berada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 421 perusahaan dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

"Sementara pengaduan paling sedikit ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tidak ada pengaduan sama sekali," kata Anwar Sanusi.

Adapun aduan soal THR yang telah ditindaklanjuti hingga saat ini adalah 375 aduan. "Sebanyak 375 aduan sudah masuk dalam laporan hasil pemeriksaan Kinerja, di mana 1 aduan telah diterbitkan nota pemeriksaan satu serta 2 aduan telah masuk rekomendasi," ujarnya.

Disnaker DKI Jakarta Terima 746 Aduan terkait THR

Ilustrasi uang rupiah, THR. (Gambar oleh Eko Anug dari Pixabay)

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) menerima 746 pengaduan terkait THR yang belum diberikan hingga 15 April 2023. Dari jumlah itu, 432 dilaporkan atas permasalahan tersebut.

"Total pengaduan 746 dari 432 perusahaan. Jadi biasanya dalam satu perusahaan ada yang ngadu satubhingga tiga (orang). Tapi jelas totalya 432 perusahaan," kata Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Hari mengatakan, 358 perusahaan yang tengah berproses, 43 perusahaan yang tuntas diproses, dan 31 belum diproses. Jumlah ini meningkat 20-30 persen dari tahun lalu.

"Dikatakan tuntas jika sudah dibayarkan. Jadi dari 432, 358 berproses, tuntas 43, yang belum proses 31. Terus akan dilakukan pemeriksaan," ujar Hari.

Adapun sektor usaha yang paling banyak dilaporkan adalah bidang jasa dan perdangan.

Kini, kata Hari, tim pengawas sedang memeriksa perusahaan-perusahaan yang diadukan tersebut guna memeriksa apakah melanggar Permenaker 6/2016 atay Surat Edaran (SE) Kemenaker RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2023.

Nantinya, jika perusahaan terbukti melanggar, maka izin usahanya akan dicabut. Namun, untuk sampai pencabutan izin usaha butuh proses pemeriksaan selama 3-6 bulan.

"Tim pengawas turun, sampai nota pemeriksaan satu, dua, tiga. (Kalau) enggak tuntas, tim PPNS kita masuk. Nanti tim Kejaksaan dan apolda masuk," jelas Hari.

Posko THR Kemnaker Terima 2.353 Aduan

Petugas berjaga di posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin (20/5/2019). Posko tersebut untuk mempermudah para pekerja menyampaikan keluhannya, terkait penerimaan hak mendapatkan THR dari perusahaan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu, Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan mencatat hingga 27 April 2023, Posko THR telah menerima 2.353 aduan seputar pembayaran THR kepada 1.515 perusahaan. Namun, yang baru ditindaklanjuti sebanyak 358 aduan.

"Hingga hari ini, tanggal 27 April jumlah laporan yang masuk 2.353 untuk 1515 perusahaan, yang sudah ditindaklanjuti adalah 358 aduan," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, kepada Liputan6.com, Kamis (27/4/2023).

Adapun jenis aduan yang masuk, terdiri dari 1.190 aduan THR tidak dibayarkan, 772 THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, serta 391 THR yang terlambat dibayarkan.

"Materi aduan menyangkut THR tak dibayarkan 1.190, THR tidak sesuai ketentuan 772, dan THR terlambat 391," ujarnya.

Bagi perusahaan yang mencicil THR kepada pekerja/buruh, termasuk kedalam kategori jenis aduan THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Posko Satgas THR Keagamaan 2023 masih buka hingga besok 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 H. Sedangkan layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023.

Sebelumnya, Anwar Sanusi mengatakan, perusahaan di Provinsi DKI menjadi daerah terbanyak yang diadukan ke Posko THR, kemudian di urutan kedua terbanyak adalah perusahaan di Provinsi Jawa Barat.

Sementara daerah paling sedikit aduan adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat yang hingga saat ini belum ada aduan tentang THR.

Rencananya usai Cuti Bersama, Kementerian Ketenagakerjaan akan menggelar Rapat Koordinasi dengan Dinas-dinas Ketenagakerjaan Provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan, sehingga aduan yang telah terdata bisa ditindaklanjuti.