Utang Indonesia Capai Rp 7.879 Triliun, Mampu Bayar Nggak Kira-Kira?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah sampai 31 Maret 2023 sebesar Rp7.879 triliun. Jumlah utang tersebut naik Rp17,39 triliun dari posisi bulan Februari yang hanya Rp7.816 triliun.

Lantas apakah Pemerintah mampu melunasi utang tersebut?

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Ronny P Sasmita, menilai Pemerintah Indonesia dinilai mampu untuk membayar utang tersebut dibandingkan negara-negara lain.

"Apakah pemerintah mampu membayarnya? Jawabanya mampu. Dibanding negara-nehara besar lain, ratio utang kita masih jauh lebih baik," kata Ronny kepada Liputan6.com, Selasa (9/5/2023).

Namun, menurut dia, masalahnya bukan pada kemampuan bayar, melainkan pada pengurangan anggaran pembangunan, karena terserap ke tagihan utang dari tahun ke tahun.

Secara umum, ekonomi Indonesia masih cukup mempu menopang beban utang. Tapi secara teknis, karena ekonominya hanya tumbuh secukupnya, maka yang terjadi adalah trade off antara "anggaran pembangunan" dan anggaran untuk membayar tagihan utang.

"Ini bisa terjadi karena pertumbuhan utang Indonesia jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di satu sisi, sehingga rasio utang terhadap PDB terus naik di satu sisi dan anggaran yang seharusnya bisa dipakai untuk belanja produktif justru harus dialihkan untuk menutup tagihan dan bunga utang yang juga ikut meningkat di sisi lain," ujarnya.

Lebih lanjut, Ronny pun menyampaikan beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bayar utang Pemerintah. Diantaranya, faktor pertama tentu pertumbuhan ekonomi (nominal PDB).

"Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, akan semakin mengecil rasio utang terhadap PDB, dan semakin kuat kapasitas ekonomi nasional untuk menanggung utang pemerintah," kata Ronny.

faktor kedua, yaitu penerimaan negara alias pajak. Jika ekonomi tumbuh tinggi, maka penerimaan pajak akan ikut tinggi, yang akan meningkatkan kemampuan bayar pemerintah.

Ketiga, nilai tukar rupiah. Semakin rupiah melemah, semakin bertambah nominal utang luar negeri kita dalam hitungan rupiah, walaupun nominal dolarnya konstan.

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah sampai 31 Maret 2023 sebesar Rp7.879 triliun. Jumlah utang tersebut naik Rp17,39 triliun dari posisi bukan Februari yang hanya Rp7.816 triliun.

Meski utang pemerintah naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penarikan utang dilakukan secara hati-hati. Tetap menjaga kondisi pasar dan kas pemerintah.

"Pengadaan utang tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Pasific Central Palace, Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, kinerja APBN pada kuartal I-2023 berjalan dengan baik dan tumbuh positif. Selain itu APBN akan terus bekerja secara optimal sebagai peredam gejolak global dan momentum nasional.

"APBN tetap dikelola dengan hati-hati dan konservatif, dengan memberikan ruang bagi shock absorber kinerja APBN sesuai target," kata dia.

Mengingat saat ini harga komoditas memasuki tren moderasi, sehingga perlu diantisipasi menggunakan APBN. "Kita tetap antisipasi lewat APBN," ujarnya.

Sebagai informasi, sampai akhir Maret APBN masih mengalami surplus Rp128,5 triliun. Pendapatan negara tumbuh 26,3 persen atau senilai Rp647,2 triliun.

Secara keseluruhan belanja negara juga tumbuh Rp518,7 triliun atau 16,9 persen. Di sisi lain, keseimbangan primer juga surplus Rp228,8 triliun.