4 Aset Tanah Milik Samaeri Mitracipta Nias Rp 49,2 Miliar Disita Satgas BLBI

Liputan6.com, Jakarta Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sumatera Utara telah melaksanakan penyitaan atas sebagian aset dari PT Samaeri Mitracipta Nias.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menjabarkan, barang jaminan tersebut berupa empat biang tanah berikut bangunan di atasnya, dengan luas keseluruhan 64.140 m2.

Aset-aset itu terletak di Desa Botohili Sorake, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan yang juga dikenal dengan Sorake Beach Resort.

"Keempat bidang tanah tersebut merupakan barang jaminan yang disita dalam rangka upaya penyelesaian kewajiban PT Samaeri Mitracipta Nias terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi. Sejumlah Rp 49,23 miliar, sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen," jelas Rionald, Kamis (11/5/2023).

Selanjutnya, ia menyampaikan, barang jaminan PT Samaeri Mitracipta Nias yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Rionald menyatakan, Satgas BLBI akan secara konsisten terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi.

"Melalui serangkaian upaya seperti diantaranya pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI, dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya," tegasnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta telah melaksanakan penyitaan atas satu aset dari PT Delta Mariana.

Yang bersangkutan merupakan debitur eks Bank Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang saat ini dikelola Kementerian Keuangan, dengan penanggung utang Kim Johanes Mulia (Direktur), Stanley Gouw (Direktur Utama), Nori Cendrawati (Komisaris Utama), George Gouw (Komisaris), dan Amril Rasyid (Komisaris).

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban memaparkan, aset Delta Mariana yang disita berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 35.765 m2 sesuai sertifikat hak guna bangunan (SHGB) Nomor 171 yang terletak di Jalan Raya Bogor Km 28, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur.

"Dengan perkiraan nilai aset ini berdasarkan nilai jual objek pajak sebesar Rp 556,292 miliar," ujar Rionald dalam keterangan tertulis, Kamis (11/5/2023).

"Aset tersebut merupakan barang jaminan dari PT Delta Mariana yang disita dalam rangka penyelesaian kewajiban piutang terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi, sejumlah USD 69,198 juta, belum termasuk BIAD 10 persen," paparnya.

Adapun penyitaan ini dilakukan Satgas BLBI melalui Jurusan KPKNL Jakarta I. Selanjutnya, aset PT Delta Mariana yang telah dilakukan penyitaan tersebut akan dilanjutkan proses pengurusannya oleh panitia urusan piutang negara (PUPN) melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Rionald menyatakan, Satgas BLBI akan secara konsisten terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dapat terpenuhi.

"Melalui serangkaian upaya seeprti diantaranya pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan fasilitas dana BLBI, dan belum atau tidak menyelesaikan kewajibannya terhadap negara sebagaimana mestinya," tegasnya.

Satgas BLBI melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta melaksanakan penyitaan atas aset jaminan debitur atas nama PT Eraska Nofa berupa 168 bidang tanah seluas 290.810 m2 yang terletak Jalan Kranggan Wetan, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna (dh. Pondok Gede), Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

"Aset tersebut merupakan barang jaminan dari PT Eraska Nofa yang disita dalam rangka penyelesaian kewajiban piutang terhadap negara yang hingga saat ini belum dipenuhi, sejumlah Rp 12.120.530.320,00 (dua belas miliar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan USD 7.843.643,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh tiga dollar) belum termasuk BIAD 10 persen," dikutip dari keterangan tertulis Satgas BLBI, Kamis (11/5/2023).

Penyitaan ini dilakukan oleh Satgas BLBI, bersama Jurusita KPKNL Bekasi, yang dihadiri, Ketua Sekretariat Satgas BLBI Purnama T. Sianturi, Direktur Hukum dan Humas, A. Yanis Dhaniarto, Kakanwil DJKN DKI Jakarta Mahmudysah, Plt. Kepala KPKNL Jakarta V, Des Arman.

Kemudian Satgas Gakkum Bareskrim Polri, Kompol Andhiek Budy Kurniawan dan Kompol Hary Budiyanto. Kegiatan juga dihadiri oleh Kabag Ops Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Agus Rohmat, Kapolsek Jatisampurna Iptu Verry, TNI Kodim 0505JT, Satpol PP Pemkot Bekasi, dan aparat desa setempat.

Selanjutnya atas aset debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka (lelang) dan/atau penyelesaian lainnya, namun sampai dengan dilakukan pengurusan lebih lanjut oleh PUPN, aset sitaan masih dapat ditempati atau digunakan oleh debitur/obligor.

"Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan barang jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur yang selama ini telah mendapatkan dana BLBI," tutup keterangan tersebut.

Sebagai informasi, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021.

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali memanggil Hutomo Mandala Putra, alias Tommy Soeharto. Dalam pemanggilan ini, putra Presiden RI kedua tersebut berstatus sebagai Komisaris PT Timor Putra Nasional, terkait penyelesaian utang Rp 2,37 triliun.

Selain Tommy Soeharto, Satgas BLBI juga bakal memanggil Ronny Hendrarto Ronowicaksono selaku Direktur PT Timur Putra Nasional.

Panggilan penagihan utang ini tercantum dalam surat bernomor PENG-89/KSB/2023, tertanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban.

Mengutip surat tersebut, Rabu (12/4/2023), Satgas BLBI juga memanggil 5 nama pengurus PT Oerip Mangkudijaya, yang punya utang Rp 31 miliar dan USD 720 ribu.

Kelima nama tersebut antara lain Ahli Waris Sumyaryo Mangkudijaya Sumiskum selaku Direktur Utama, Puspahadi Boenjamin (Direktur), Prasetiono Sumiskum (Direktur), Ahli Waris Roy Joeli Soeharjanto (Direktur), dan Lubna Sumyaryo (Komisaris).

Satgas BLBI pun memanggil tiga nama pengurus PT Eraska Nofa terkait penyelesaian utang Rp 16,66 miliar dan USD 7,84 juta. Mereka adalah sosok berinisial Pengurus PT Eraska Nofa, H Y Tugiyono Makmoer (Direktur Utama), dan Chandra Sariningasih (Direktur).

Seluruh nama penanggung utang dan pengurusnya tersebut dipanggil menemui Satgas BLBI pada Senin, 17 April 2023 di Ruang Rapat Satgas BLBI, Gedung Syafruddin Prawiranegara, Jakarta Pusat.