Program 3 Juta Rumah Bakal Pakai Aset Tanah Sitaan KPK

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program pembangunan 3 juta rumah, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam hal ini, Ara menyatakan akan bersurat kepada KPK, agar dapat diberikan izin untuk mengelola aset-aset tanah sitaan yang ada di KPK. "Kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

Menanggapi itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, pihaknya akan mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah sitaan dari kasus korupsi yang sudah inilah. 

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

Adapun dalam penyaluran bantuan perumahan, Ara mengatakan, Kementerian PKP akan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran.

Selain terkait data, Menteri PKP juga mendapatkan kepastian hukum dari KPK terkait pelaksanaan CSR pembangunan rumah yang diperbolehkan secara hukum. 

"Kemudian juga kami ingin melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk level lembaga dalam beberapa hal soal data, soal peningkatan SDM, soal pencegahan dan soal penegakan hukum. Sehingga kami akan dalam waktu dekat akan merumuskan rencana kerja sama," tuturnya.

Kolaborasi dengan swasta juga digencarkan Ara dalam program 3 juta rumah ini. Termasuk dengan dua bos pengembang besar, yakni CEO Lippo Group James Riady dan pemilik Sinar Mas Group Franky Oesman Widjaja.

Sinergi ini berawal ketika Ara dan rombongan berkeliling meninjau contoh rumah komersil di Park Serpong, Kabupaten Tangerang, beberapa waktu lalu Dengan luas bangunan 40 meter persegi dan punya dua kamar tidur, Ara kagum dengan desain minimalis rumah komersil seharga Rp 390 juta tersebut. 

Oleh karenanya, Ara meminta izin kepada James Riady selaku pemilik proyek perumahan baru itu, untuk meminjam desain rumah milik perusahaannya, agar bisa digunakan pada rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  

"Jadi pak James, terus terang aja, kalau desain luar biasa. Jadi izin ya, saya kan sekarang sebagai pemerintah, kepentingan rakyat, negara, nomor satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh enggak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah?" ungkapnya. Permohonan itu pun segera diiyakan James.

Melanjutkan omongan itu, James melihat komitmen Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya untuk memberantas kemiskinan. Itu tergambar lewat program pembangunan 3 juta rumah yang tengah digiatkan. 

"Program besar ini adalah program perumahan, dan tidak ada orang yang lebih tepat lagi dari menteri kita, yang mengerti politiknya bagaimana supaya itu bisa terwujud," ungkap dia.

James yang juga merupakan seorang pimpinan Kadin Indonesia, mendorong para pengusaha di berbagai daerah untuk ikut menyukseskan program 3 juta rumah. "Kita di sini juga terus mendorong supaya Kadin seluruh Indonesia ikut ambil bagian daripada program 3 juta rumah," imbuhnya. 

Menimpali perkataan James, Franky Oesman Widjaja mengapresiasi Maruarar Sirait yang bisa merangkul pengusaha di segala lini dalam menyukseskan program pemerintah. 

"Pak Menteri ini, kalau udah mau kerja, enggak pernah mau libur. Bukan hanya kerja keras, tapi juga mengerti bagaimana untuk merangkul semua komponen untuk bisa dilaksanakan," kata Franky. 

Menanggapi ucapan itu, Ara mengaku tak akan segan-segan kepada pengembang yang tidak mau patuh dengan pemerintah. 

"Kalau tidak bisa rangkul, kita sikat. Yang enggak benar, kita sikat. Pengembang-pengembang yang nakal, yang menipu rakyat terutama rakyat kecil, kita sikat," seru dia.