Anggaran Subsidi Bus Perintis Cuma Sepersepuluh dari KRL, Warga Daerah 3TP Sulit Sejahtera

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti banyaknya jalan rusak di daerah yang semakin terbongkar. Padahal jaringan jalan jadi elemen sangat penting guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, Djoko menyatakan, kondisi jalan bagus di daerah belum tentu menjamin kemakmuran warganya. Roda ekonomi tetap perlu digenjot oleh adanya fasilitas angkutan umum semisal bus perintis.

"Jalan yang sudah bagus tidak serta merta dapat mensejahterakan masyarakatnya. Harus disertai dengan penyediaan fasilitas angkutan umum," kata Djoko, Senin (22/5/2023).

Namun, total pagu anggaran tahun 2023 angkutan jalan perintis (bus perintis) untuk 327 trayek dengan 597 kendaraan hanya sebesar Rp 177,42 miliar. Angka tersebut masih sangat kecil dibandingkan moda angkutan di wilayah aglomerasi, semisal KRL Jabodetabek.

"Total pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp 177.421.801.000 untuk 327 trayek dan dioperasikan 597 kendaraan. Bandingkan dengan subsidi KRL Jabodetabak Rp 1,6 triliun, anggaran bus perintis hanya sepersepuluhnya," ujarnya.

"Pengadaan kendaraan transportasi umum hendaknya disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah. Tidak perlu semua armada bus diberikan pendingin. Kendaraan dirancang dapat mengangkut penumpang dan barang," pinta Djoko.

Ia menekankan perlu adanya fasilitas transportasi umum yang sekaligus dapat mengangkut penumpang dan barang. Jika tidak, maka yang muncul adalah pengumpul yang bisa menentukan harga beli barang serendah mungkin. "Jika itu terjadi, masyarakat yang tertinggal di daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar dan pedalaman) akan semakin kurang sejahtera," tegas Djoko.

Menurut dia, contoh yang bagus adalah ketika akses jalan ditingkatkan dapat mengungkit pertanian daerah. Namun, itu belum tentu dapat mensejahterakan petani secara individu, lantaran harga masih ditentukan oleh para pengumpul yang berada di desa.

Djoko lantas menyarankan pemerintah daerah untuk ikut menyediakan fasilitas angkutan umum yang dapat membawa orang dan barang. Angkutan tersebut bisa dikelola oleh Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES).

"Petani dapat membawa hasilnya sendiri tanpa tergantung pada pengumpul atau pengumpul dalam bentuk koperasi, sehingga petani juga diuntungkan. Ada pembagian keuntungan dari kelebihan ongkos membawa hasil panen ke pasar di kota terdekat," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, mendapat aduan jalan rusak hingga 7.400 lokasi dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, seperti Instagram, Twitter, hingga Facebook Presiden.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan peninjauan jalan rusak di Kabupaten Labuanbatu Utara, Sumatera Utara, Rabu.

"Kemarin saya cek urusan jalan rusak saja ada 7.400 lokasi yang masuk ke IG, Twitter, Facebook, yang kita miliki," kata Presiden dalam keterangannya, sebagaimana disaksikan melalui tayangan video dari Jakarta.

Presiden menyampaikan bahwa selain dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ia mendapat laporan aduan jalan rusak dari warganet.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka kesempatan bagi warganet untuk menyampaikan keluhan mereka terkait jalan rusak melalui unggahan video di akun instagram miliknya @jokowi.

Dalam keterangannya, Presiden menuliskan "Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun instagram ini".

Unggahan video saat Presiden Jokowi meninjau salah satu ruas jalan rusak di Provinsi Lampung itu pun dibanjiri aduan dari warganet soal jalan rusak di daerah mereka hingga 100 ribu lebih komentar.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, aduan warganet yang disampaikan melalui kolom komentar unggahan Presiden Joko Widodo dapat memudahkan pemerintah untuk melakukan cek ulang data jalan rusak.

Bey menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pendataan dan juga survei ruas jalan yang rusak di seluruh provinsi oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di daerah.

"Dengan adanya pengaduan masyarakat atau warganet di akun media sosial Presiden Jokowi, dapat dilakukan 'cross check', antara data dari Kementerian PUPR dengan data yang disampaikan warganet, sehingga akan lebih tepat sasaran," kata Bey.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui Sumatera Utara (Sumut) menjadi provinsi dengan jalan rusak terparah di Indonesia. Jokowi pun berjanji jalan-jalan yang rusak segera diperbaiki.

Hal ini disampaikan Jokowi usai meninjau ruas Jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (17/5/2023). Ruas jalan tersebut mengalami kerusakan parah.

"Ya itulah kita cek (kondisi jalan) ke lapangan dan segera kita perbaiki," kata Jokowi soal jalan rusak di Sumut dilihat dari video yang diterima dari fotografer kepresidenan, Agus Suparto, Rabu (17/5/2023).

Kendati begitu, dia mengatakan, perbaikan jalan yang rusak tersebut membutuhkan waktu. Sebab, jumlah jalan yang rusak di Sumatera Utara cukup banyak.

Jokowi merincikan dari total 2.600 kilometer jalan nasional di Sumatera Utara, ada 260 kilometer jalan yang alami kerusakan. Kemudian dari 3.005 kilometer jalan provinsi, sekitar 340 kilometer rusak.

"Jalan kabupaten ini yang banyak yang rusak. Dari 33.000, 33.000 kilometer di Sumatera Utara, yang rusak kira-kira 13.000 kilometer. Salah satunya, ini yang kita lihat di Labuhanbatu Utara, Labura," jelasnya.

"Di sini ada 13 kilometer, kemudian yang menuju Tanjung Leidong ada 17 kilometer dengan keadaan yang kurang lebih sama dengan ini," sambung Jokowi.