Petugas Sensus Pertanian 2023 Digaji hingga Rp 4 Juta Sebulan

Mulai tanggal 1 Juni - 31 Juli 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Sensus Pertanian (ST2023) di seluruh Indonesia.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Mei 2023, 13:06 WIB
Diterbitkan 30 Mei 2023, 13:01 WIB
Merawat Tanaman Padi di Terasering Jatiluwih
Mulai tanggal 1 Juni - 31 Juli 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Sensus Pertanian (ST2023) di seluruh Indonesia. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Mulai tanggal 1 Juni - 31 Juli 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Sensus Pertanian (ST2023) di seluruh Indonesia. Program yang dilakukan setiap 10 tahun ini menggunakan menggunakan anggaran Rp3 triliun.

"Kita anggarannya total ada 514 satker (satuan kerja) dari pusat provinsi dan kabupaten/kota sekitar Rp3 triliun," kata Sekertaris Utama BPS Atqo Mardiyanto usai menggelar Apel Siaga Sensus Pertanian 2023, di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Atqo menjelaskan penggunaan anggaran terbesar untuk membayar petugas lapangan yang melakukan pencacahan data. Dia menyebut ada 196 ribu petugas lapangan yang dipekerjakan untuk mengumpulkan data yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Paling besar ini buat honor petugas karena ada 196 ribu petugas lapangan," kata Atqo.

Petugas lapangan ini merupakan pekerja kontrak BPS yang dipekerjakan 1 sampai 2 bulan. Masing-masing petugas akan mendapatkan honor mulai dari Rp3 juta - Rp 4 juta per bulan.

"Petugas nanti akan ada yang dikontrak sebulan dan 2 bulan berdasarkan beban kerja. (Gaji) ini sekitar Rp3 juta sampai Rp4 juta berdasarkan daerahnya," kata dia.

Petugas sensus yang bekerja di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta akan mendapatkan gaji sebesar Rp4 juta. Sedangkan untuk di daerah gaji petugas mulai dari Rp3 juta.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Jaminan Keselamatan Kerja

Sensus Pertanian
Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto usai menggelar Apel Siaga Sensus Pertanian 2023, di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Selain mendapatkan gaji, petugas lapangan Sensus Pertanian 2023 juga mendapatkan jaminan keselamatan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama bertugas.

"Untuk keselamatan kita asuransikan selama bertugas. Tapi kita berdoa semoga tidak ada, tapi diasuransikan untuk berjaga-jaga," kata dia.

Tak hanya itu, BPS juga berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan para petugas lapangan selama bertugas. Atqo mengatakan telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri selama Sensus Pertanian berlangsung.

"Prinsipnya kami kerja sama dengan Pemda dan aparat keamanan baik Panglima TNI atau Kapolri untuk bisa berkolaborasi dan kita ikut rekomendasi dari mereka," kata dia mengakhiri.


Targetkan 2 Bulan Selesai, Jokowi Minta Semua Pemangku Kepentingan Sukseskan Sensus Pertanian

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo saat membuka Sensus Pertanian 2023, Senin, 15 Mei 2023.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua pemangku kepentingan di sektor pertanian untuk mendukung pelaksaan Sensus Pertanian Tahun 2023. Adapun sensus ini akan dilakukan pada 1 Juni sampai 30 Juli 2023.

"Sekali lagi, saya mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023 dan saya minta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian mensukseskan sensus ini," jelas Jokowi saat Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin (15/5/2023).

"Nanti dilaksanakan dari 1 Juni sampai 30 Juli. Artinya, 2 bulan selesai," sambungnya.

Dia mengatakan pelaksanaan sensus tersebut sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat dan berkualitas di sektor pertanian. Data ini pulalah yang nanti dipakai untuk memutuskan sebuah kebijakan.

"Sekali lagi, saya mendukung pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini agar sensus ini betul-betul menghasilkan data yang terkini akurat," ujarnya.

Jokowi mengungkapkan sensus kali pertama dilakukan dalam 10 tahun terakhir. Padahal, kata dia, idealnya Sensus Pertanian dilakukan setiap lima tahun sekali.

"Menurut saya juga kelamaan sudah berjalan berubah setiap tahun keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap 5 tahun, biayanya juga nggak banyak mungkin 3 triliunan tapi penting," kata Jokowi.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya