Momen Kocak Sri Mulyani dan Mensesneg Jadi Wartawan, Ndeprok di Depan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, yang berpura-pura berprofesi sebagai wartawan yang hendak doorstop kepada Presiden Joko Widodo.

Momen tersebut diabadikan pada saat Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam Rakornas Pengawas Intern (Wasin) 2023 di kantor BPKP, Jakarta Timur, pada Rabu (14/6).

Dilansir dari instagram pribadinya @smindrawati, Kamis (15/6/2023), terlihat ia bersama Mensesneg duduk bersila dijajaran para wartawan.

"Ndeprok.....! Menguji kelenturan lutut. Pak Mensesneg mengajak saya "ndeprok" duduk bersila di lantai karpet bersama para wartawan yang bersiap untuk bertanya kepada Bapak Presiden @jokowi di Gedung BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) - setelah pengarahan pada acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pengawas Intern 2023," kata Sri Mulyani.

Kata Menkeu, bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut hadir memberitahu kepada Presiden bahwa ada "Wartawan baru" yakni Sri Mulyani dan Pratikno. Momen itu pun membuat Presiden Jokowi tersenyum.

"Menko @airlanggahartarto_official menyampaikan "ada dua wartawan baru..pak Presiden" - sambil menunjuk ke Pak Pratik dan saya," ujar Sri Mulyani.

Arahan Jokowi

Adapun, kata Bendahara negara ini mengatakan bahwa dalam Rakornas Pengawas Intern (Wasin) 2023 di kantor BPKP Presiden Jokowi menyampaikan arahan, agar jajaran BPKP di seluruh Indonesia harus ikut mengawal, mengawasi dan membantu meningkatkan kualitas efektivitas dan efisiensi belanja Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Anggaran Negara (APBN dan APBD) harus sebesar-besarnya bermanfaat langsung yang dirasakan rakyat.

"APBN DAN APBD TIDAK BOLEH untuk belanja birokrasi seperti rapat, pertemuan koordinasi, perjalanan dinas dan honor-honor," ujarnya.

Lebih lanjut, jika kualitas belanja APBN dan APBD menjadi baik yang merupakan tanggung jawab seluruh Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka Indonesia akan mampu terus membangun dengan lebih cepat mengejar ketertinggalan dan mencapai kemajuan yang makin tinggi.

Komisi XI DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati sebesar Rp 48,35 triliun di 2024 mendatang.

"Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin anggaran Kementerian Keuangan beserta dengan seluruh catatannya, kita setujui," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Informasi, secara rinci anggaran untuk kebijakan fiskal sebesar Rp 40,23 miliar, pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp 2,48 triliun, dan pengelolaan belanja negara sebesar Rp 28,74 miliar.

Selanjutnya, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko sebesar Rp 310,8 miliar. Serta yang terbesar adalah alokasi untuk dukungan manajemen sebesar Rp 45,49 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menyebut adanya dukungan anggaran ini akan menjadi modal untuk menjalankan tugas di Kementerian Keuangan. Dia juga meminta para eselon I dibawahnya untuk bekerja sesuai linimasa (timeline) yang sudah ditentukan.

"Kami tidak ada catatan, saya rasa banyak sekali yang harus dikerjakan bahkan banyak yang timeline-nya sangat ketat sebelum RAPBN disampaikan kepada bapak Presiden, jadi ini para unit eselon I saya minta untuk betul-betul menyelesaikan dengan timeline yang ada," katanya.

Sementara itu, terkait hal fundamental seperti aplikasi pensiun nantinya akan dibahas lebih lanjut. Utamanya mengenai implikasinya terhadap keuangan negara.

"Namun, saya rasa timeline yang disampaikan disini akan memberikan indikasi komitmen kita akan kearah mana dari sisi roadmap tersebut," ujarnya.

"Saya rasa semuanya sudah banyak sekali catatan yang sangat bagus yang bertujuan memperbaiki organisasi dna pengelolaan serta program serta kebijakan dari kementerian keuangan atas dukungan dari komisi XI," sambung Bendahara Negara.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk tahun 2024 sebesar Rp 48.353.424.381.000. Sri Mulyani pun meminta agar Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Kemenkeu senantiasa bisa menyetujui usulan tersebut.

"Mohon untuk mendapatkan persetujuan terhadap program tahun 2024 tersebut," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (12/6/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyebut anggaran itu telah termasuk dengan badan layanan umum (BLU). Sedangkan, jika tidak menyertakan pagu indikatif BLU, maka pagu indikatif Kemenkeu pada 2024 yang diusulkan hanya Rp 36,10 triliun.

"Jadi BLU kita ada sekitar Rp 9,3 triliun. Sementara yang di kementerian sendiri adalah Rp 36,10 triliun," ujar Suahasil.