Pemerintah Genjot Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta Kementerian PPN/Bappenas mendorong seluruh pelaku di tingkat pusat dan daerah untuk berperan aktif dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap produksi komoditas berkelanjutan dengan mendukung Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan. Pesan ini disampaikan untuk meningkatkan kesadaran akan inisiatif Sustainable Jurisdictions Indicators (SJI), dan bagaimana mereka dapat membantu memposisikan Indonesia di panggung global.

Kesadaran para pelaku tingkat nasional tentang Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dan bagaimana hal itu melengkapi inisiatif nasional lainnya untuk mempromosikan produksi komoditas pertanian yang berkelanjutan, legal dan bebas deforestasi, dengan fokus pada kelapa sawit. Didukung oleh European Forest Institute, Surveyor Indonesia, Javlec, Universitas Indonesia dan USAID SEGAR. 

Direktur Pangan dan Industri, ad interim. Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Anang Noegroho menjelaskan, Indonesia telah membuat langkah besar menuju keberlanjutan dalam produksi komoditas pertaniannya, khususnya di sektor kelapa sawit yang mewajibkan sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).

'Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan adalah alat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan ini kepada dunia, dan untuk membantu kabupaten di Indonesia menyadari manfaat yang datang dari peningkatan komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan ini untuk mendukung kabupaten melalui kebijakan yang ditargetkan dan bantuan keuangan untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan kita bersama, dan kami akan terus mengembangkan inisiatif untuk mendukung kabupaten dan industri kami dengan lebih baik,” ujarnya, Sabtu (17/6/2023).

Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan adalah inisiatif nasional untuk melacak, menunjukkan, dan mendorong kemajuan kabupaten terhadap keberlanjutan di Indonesia. Prinsipnya adalah seperangkat indikator yang mengukur produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten.

Indikator  tersebut dikembangkan melalui proses multipihak yang didukung oleh Uni Eropa dan European Forest Institute melalui proyek KAMI, dan dikelompokkan dalam empat pilar: lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola. Untuk setiap indikator, data dikumpulkan dari kementerian dan kabupaten untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan nasional menuju keberlanjutan.

Platform data online berfungsi untuk menyebarluaskan data tingkat kabupaten yang dikumpulkan untuk setiap indikator, untuk menginformasikan perencana, pembuat kebijakan, dan bisnis dengan informasi tentang kinerja keberlanjutan kabupaten, serta tren dan kemajuan dari waktu ke waktu.

Platform data, pengembangan berkelanjutan yang didukung oleh Surveyor Indonesia, akan dapat diakses oleh publik, melengkapi perusahaan dengan informasi berharga untuk melakukan penilaian uji tuntas dan membuat keputusan sumber dan investasi yang berkelanjutan.

Direktur Utama Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono mengatakan platform data SJI akan memberikan jaminan bahwa daerah telah atau sedang menuju pemenuhan standar keberlanjutan melalui penyediaan data yang konkret.

“Pendekatan berbasis data akan menguntungkan semua pelaku di sepanjang rantai pasokan kelapa sawit, mulai dari membantu petani menunjukkan bahwa kelapa sawit mereka berasal dari lokasi bebas deforestasi, hingga membantu perusahaan pengimpor mengakses informasi penting untuk pemeriksaan uji tuntas mereka. Ketika data yang jelas dan andal tersedia melalui platform seperti SJI, audiens domestik dan internasional dapat yakin bahwa kemajuan kabupaten di Indonesia menuju keberlanjutan didukung oleh bukti,” kata Haris.

Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan, indikator SJI dan platform data secara resmi diluncurkan pada November 2022 oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi/BKPM dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN dalam Forum Investasi B20 di Bali, sebuah pertemuan tahunan para pemimpin bisnis global yang diadakan bersamaan dengan KTT G20.

Pada saat peluncuran, “Deklarasi dukungan multipihak untuk implementasi Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan” ditandatangani oleh delapan pemerintah kabupaten (Aceh Tamiang, Kapuas Hulu, Kotawaringin Timur, Kutai Timur, Sanggau, Seruyan, Siak, Sigi), dua perusahaan (PISAgro, Surveyor Indonesia), dua asosiasi petani kecil (FORTASBI, SPKS) dan delapan CSO dan mitra pembangunan (LTKL; USAID SEGAR; EFI; Proforest; CDP; GIZ; Javlec; Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial/LPEM, Universitas Indonesia).

Indikator dan platform data telah diposisikan oleh Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi hijau, menginformasikan proses kebijakan dalam negeri dan mekanisme transfer fiskal, serta mengkomunikasikan kemajuan keberlanjutan menuju pasar komoditas global. Indikator tersebut juga memungkinkan kabupaten untuk menunjukkan produksi pertanian yang berkelanjutan, dan menguatkan perdagangan dan investasi yang berkelanjutan sehingga dapat mendorong produksi yang berkelanjutan, legal dan bebas deforestasi.

Di bawah Kementerian PPN/Bappenas, platform ini dikembangkan lebih lanjut untuk lebih mendukung transisi menuju keberlanjutan di kabupaten dan untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan kepada khalayak global. Pengembangan lanjutan akan mencakup pembentukan indikator pasar global dan penambahan modul ketertelusuran rantai pasokan minyak sawit untuk membantu memenuhi persyaratan uji tuntas baru yang termasuk dalam peraturan internasional yang akan datang.

Menyusul lokakarya SJI nasional di Jakarta, lokakarya tingkat kabupaten pertama akan berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 20 Juni 2023. Diikuti lokakarya tambahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.