Penataan Borobudur Tahap 2 Telan Biaya Rp 270,5 Miliar, Buat Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Tahap 1 di Jawa Tengah.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Kuswara memaparkan, penataan KSPN Borobudur Tahap 1 dimulai pada Oktober 2020 dan selesai pada Desember 2021.

"Lingkup kegiatannya meliputi pembangunan gerbang penanda kawasan, yaitu Gerbang Palbapang (gerbang singa), Gerbang Blondo (gerbang kalpataru), Community Center Kembanglimus, Gerbang Klangon (samudra raksa), pembangunan Concourse dan Plaza Borobudur, dan pembangunan akses area budaya serta jalan lingkungan di Bojong dan Wanurejo," jelasnya, Selasa (18/7/2023).

Dilakukan pula pembangunan SPAM KSPN Borobudur berkapasitas 100 liter per detik, untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat sekitar area KSPN Borobudur.

Dibangun pada September 2020 dan selesai pada Juni 2021, SPAM ini memiliki wilayah pelayanan 12 desa, di Magelang, Jawa Tengah.

Selain itu, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kebersihan dan pembinaan pengelolaan sampah, dilakukan juga pembangunan TPS3R pada 12 desa di Magelang, Jawa Tengah. Pembangunan dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada Juni-Oktober 2020.

Selanjutnya, akan dilakukan pula penataan KSPN Borobudur Tahap 2 pada 2023-2024. Saat ini sedang dalam proses rekomendasi izin lingkungan oleh pemerintah daerah dan pembahasan nota kesepakatan antara Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang.

"Rencana penataan KSPN Borobudur Tahap 2 pada tahun 2023-2024 antara lain, pembangunan Jalur Aksis Budaya Mendut-Pawon-Borobudur (boardwalk tepi Kali Progo), pembangunan Kampung Seni Borobudur dan Museum di Kujon, serta pembangunan lapangan olahraga Kujon," terang Kuswara.

Pembangunan Kampung Seni Borobudur

Untuk rencana pembangunan Kampung Seni Borobudur di Kujon, mengcover luas area sebesar 10,74 ha. Dengan lingkup kegiatan pembangunan pasar seni cinderamata, kuliner, parkir kendaraan dan akses point (shuttle), ruang kreatif, pusat pelatihan kriya seni, panggung seni budaya, parkir, shuttle service/wira-wiri, rest room, mushola dan taman – lansekap.

Total anggaran yang dialokasikan untuk melakukan penataan KSPN Borobudur Tahap 1 dan 2 oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR sebesar Rp 270,5 miliar.

"Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN Borobudur oleh Kementerian PUPR, diharapkan KSPN Borobudur siap mendukung berbagai event nasional maupun internasional," tukas Kuswara.

Dalam rangka mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III, Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan pengembangan sarana hunian pariwisata (sarhunta) di kawasan Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

Kepala BP2P Jawa III Salahudin Rasyidi mengatakan, setiap rumah mempresentasikan desain Rumah Adat setempat dan berkelompok. Konsep desain Sarhunta DPSP Borobudur juga menggunakan elemen-elemen budaya, dan evaluasi pengembangan 1 koridor utama agar menciptakan suasana khas daerah pariwisata yang berbudaya. 

Selain itu, Sarhunta DPSP Borobudur juga harus disiapkan untuk menyambut wisatawan pasca pandemi Covid-19.

"Untuk proses perencanaan, kami melibatkan tim ahli untuk mengonsepkan penataan DPSP Borobudur termasuk sarhunta. Jadi, ada motif-motif kearifan lokal seperti kawung atau kalpataru yang diterapkan pada setiap sarhunta, dan sampai saat ini tetap terjaga sesuai dengan ketentuan," jelas Salahudin, Minggu (16/7/2023).

Adapun ciri khas elemen fisik yang diterapkan dalam pengembangan sarhunta di kawasan DPSP Borobudur antara lain, pembangunan atap tradisional Jawa Kerakyatan dengan Bumbungan Kalpataru, teras homestay.

Kemudian, pintu dan jendela dengan motif kawung dan pigura bata ekspose, kamar tidur dengan bata ekspose dan furniture, kamar mandi standar internasional, serta adanya pot dan gentong untuk cuci tangan. 

Dalam pengembangan sarhunta DPSP Borobudur ini, terdapat 2 jenis penerima, yakni rumah dengan fungsi usaha dan tanpa fungsi usaha. Untuk perbaikan dan pengembangan rumah dengan fungsi usaha, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 115 juta, dan untuk perbaikan rumah tanpa fungsi usaha sebesar Rp 35 juta.

"Di DPSP Borobudur, Direktorat Jenderal Perumahan membantu melalui pengembangan sarhunta atau homestay. Total yang kita bantu ada 821 unit. Sebanyak  439 unit rumah yang tersebar di 4 desa, tidak memiliki fungsi usaha tetapi memiliki keseragaman elemen budaya. Sisanya, 382 unit rumah yang tersebar di 15 desa memiliki fungsi usaha. Mulai dari homestay, kafe, hingga galeri kesenian," imbuh Salahudin.

Pasca konstruksi pengembangan sarhunta di DPSP Borobudur yang rampung pada akhir 2020 lalu, Kementerian PUPR  juga mendorong peran pemerintah daerah (pemda) setempat untuk melakukan pendampingan pemanfaatan dan pengelolaan pelaksanaan program dalam memberikan pelayanan wisatawan.