Gibran Rakabuming Raka Ingin Solo Great Sale Tak Monoton

Liputan6.com, Jakarta - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka ingin pelaksanaan Solo Great Sale (SGS) yang biasa digelar pada akhir September hingga sepanjang Oktober 2023 tidak monoton. Gibran pun bakal kurangi ceremony yang tak berdampak terhadap ekonomi.

Gibran menuturkan, saat ini dengan pihak penyelenggara masih akan mematangkan pelaksanaan SGS 2023. "Itu yang kami bahas tadi, biar tidak monton seperti tahun-tahun sebelumnya,” tutur dia seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/7/2023).

Gibran menuturlan, salah satu yang akan dilakukan adalah memangkas ceremony yang tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian.

Di sisi lain, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surakarta Ferry Septha Indrianto menuturkan, sesuai arahan Gibran agar seluruh tenant menyelenggarakan diskon atau harga khusus selama Solo Great Sale.

"Selain itu juga fokus supaya festival event di Solo gencar selama SGS dan dilaksanakan sales (penjualan) di semua tempat,” tutur dia.

Kadin Kota Surakarta juga mendorong ada peningkatan transaksi secara nontunai oleh pembeli dan penjualan. Sementara itu, terkait dengan tenant atau pembeli yang akan mengikuti SGS belum ada target pasti.

“Yang eksisting akan kami jawil (hubungi) lagi, yang penting arahan Mas Wali tenant, mal, asosiasi kami dorong untuk ekspo. Tempatnya sesuai dengan arahan mas wali dilakukan di balkot (Kompleks Balai Kota Surakarta-red),” tutur dia.

Adapun terkait transaksi, ia menuturkan bukan menjadi target utama. “Kami enggak fokus di transaksi, tapi event dan sale. Supaya menggerakkan retail, UMKM kita biar bisa meningkatkan penjualan,” ujar dia.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberangkatkan ratusan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ke Prancis. Hal ini bagian dari penjajakan pasar ke negara di kawasan Eropa.

"Intinya kami memberangkatkan berbagai macam produk UMKM dari Solo Raya, ke depan kami terus tambah volumenya,” tutur Gibran di sela pelepasan produk UMKM di Balai Kota Surakarta, Jumat, (7/7/2023) seperti dikutip dari Antara.

Pihaknya dibantu oleh aggregator pada penjajakan pasar tersebut. Sehingga diharapkan kualitas produk dapat meningkat dan jumlah negara tujuan ekspor dapat bertambah. “Tambah negara, tambah tempat, tambah produk. Kami inisiasi dari yang kecil-kecil dulu,” ujar Gibran.

Mengenai hal itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Surakarta Nugroho Joko Prastowo menuturkan, beberapa produk UMKM unggulan di Solo Raya tengah menjajaki pasar Prancis.

"Untuk mencapai tahapan ini sebenarnya tidak mudah dan ini merupakan suatu progam yang berkelanjutan, jadi pada tahun lalu Mas Wali (Wali Kota Surakarta) sudah ke Paris untuk Java in Paris, di situ ada Solo in Paris,” tutur dia.

Ia berharap lokasi itu sebagai hub sehingga UMKM Solo Raya makin melonjak. Nugroho menuturkan, pada pengiriman kali ini ada sebanyak 830 item produk dari 28 UMKM, salah satunya produk dekorasi rumah. Pihaknya berupaya membuka pasar ekspor di negara-negara lain selain Prancis ke depan.

Sementara itu, Agregator asal Prancis Mathieu Mergans menuturkan, kontainer pembawa produk UMKM dari Solo Raya itu akan tiba di Prancis pada 18 Agustus 2023.

“Awalnya kami kurasi 120 pelaku UMKM, tetap sesuai selera. Membaca pasar di sana, jadi tergantung target negaranya juga,” ujar dia.

Mengenai hal itu, ia berharap pemerintah dengan pihak terkait untuk terus melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.

"Harapannya binaan tetap ada, ditindaklanjuti. Kalau mau naik kelas memperbaiki produk dan memperbaiki marketing,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memfasilitasi pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri, melalui program bantuan Klinik Ekspor.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Padmoyo Tri Wikanto, menjelaskan Klinik Ekspor merupakan program DJBC yang berperan mendampingi dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk melakukan ekspor.

Melalui program ini, Bea Cukai bakal membantu para pengusaha UMKM mulai dari proses edukasi hingga koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait ekspor.

"Kita bisa bantu perizinannya, kita kasih akses ke dinas, kita kasih akses ke BPOM, mungkin juga permasalahan halal kita coba jembatani," kata Tri di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Tri memaparkan, program Klinik Ekspor dimulai dengan edukasi mengenai prosedur kepabeanan ekspor untuk pelaku UMKM. Kemudian, pelaku usaha diberikan pemahaman literasi mengenai peraturan dan ketentuan terkait ekspor.

Selanjutnya, pengusaha UMKM yang hebdak ekspor diberikan asistensi untuk memberikan solusi atas kendala-kendala yang dialami. Lalu, terdapat sosialisasi fasilitas kepabeanan dan prosedur kepabeanan untuk para pelaku usaha,

Terakhir, lewat Klinik Ekspor, Bea Cukai membantu koordinasi dengan kementerian/lembaga atau instansi daerah terkait. Koordinasi ini dilakukan untuk memuluskan rencana ekspor pelaku UMKM.

"Kita kerja sama dengan atase keuangan di negara mitra, kita ngobrol bareng, ada business matching," imbuh Tri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, transaksi perdagangan UMKM binaan mereka selama Januari-Mei 2023 di pasar ekspor surplus hingga USD 23,4 juta, atau setara Rp 351 miliar (kurs Rp 15.000 per dolar AS).

Angka tersebut merupakan sumbangsih dari 118 pelaku usaha yang fasilitasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil Menengah (KITE IKM) yang diinisiasi Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Padmoyo Tri Wikanto, menginformasikan jumlah dana yang telah dikucurkan kepada UMKM untuk mengimpor barang penolong ekspor selama empat bulan pertama tahun ini mencapai USD 8,046 juta.

Sebaliknya, nilai ekspor yang berhasil diraup lebih tinggi hampir empat kali lipat, mencapai USD 31,49 juta. Bahkan, hampir setara dengan total nilai ekspor UMKM binaan Bea Cukai pada 2022 sebesar USD 32,886 juta.

"Kalau dari nilai ekspor berlanjut ke kinerja ekspor/impor. Kalau impor kan keluar duit, ekspor dapat duit. Jadi surplus," ujar Tri di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Namun, merujuk data Ditjen Bea Cukai, mayoritas UMKM yang sudah mengikuti program KITE IKM masih bertumpuk di Pulau Jawa. Dari total 118 UMKM, sebanyak 91 di antaranya berasal dari sana.

Dengan rincian, sebanyak 76 di antaranya berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, 15 dari Jawa Barat, dan 3 dari Jawa Timur.

Selain karena lebih tersosialisasi dengan adanya program tersebut, Tri menduga, pengusaha UMKM di Jawa memang lebih membutuhkan sokongan dana untuk bisa mengimpor barang penunjang untuk menciptakan produk ekspor.

"Dugaan saya kenapa tidak dimanfaatkan di luar Jawa, mereka dominan penggunaan bahan baku dan penolong. Produk perikan misalnya, kalau sudah dikemas pasti hubungi kami karena dia butuh mesin mesin dan bahan penolongnya. Biasanya makanan pengawet bisa jaga stabilitas produknya bertahan lama hingga ke konsumen," tuturnya.

"Kalau di Jawa pasti variasi, lebih banyak dia butuh mekanisme, ada yang diimpor dan diekspor," pungkas Tri.