Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Menperin Ungkap Ada Pegawai Kemenperin Jadi Tersangka Kasus IMEI Ilegal

Menperin Agus Gumiwang mengungkapkan pembongkaran kasus IMEI merupakan inisiatifnya. Pasalnya, sekitar setahun lalu, ia mengaku didekati sejumlah pihak untuk mengakali aturan IMEI.

oleh Arthur Gideon diperbarui 28 Jul 2023, 18:15 WIB

Diterbitkan 28 Jul 2023, 18:15 WIB

Menperin Raker dengan Komisi VII DPR Bahas Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersiap mengikuti rapat kerja dengan komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12/2022). Dalam rapat kerja tersebut membahas Realisasi Anggaran triwulan III TA 2022,Strategi peningkatan daya saing industri pembangunan kapal dan kedirgantaraan di dalam negeri, Pengembangan Industri Farmasi, Industri Alat Kesehatan, dan Industri Elektronika, Kebijakan percepatan kendaraan listrik dan industri baterai di Indonesia, dan Hasil G20 sektor Perindustrian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menggelar konferensi pers terkait kasus pelanggaran aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Agus mengatakan bahwa ada pegawai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Yang saya dengar sudah tersangka. Tapi, sayangnya tersangkanya, semua dari (Kementerian) Perindustrian," kata Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip dari Antara, Jumat (28/7/2023).

Agus Gumiwang mengungkapkan pembongkaran kasus IMEI merupakan inisiatifnya. Pasalnya, sekitar setahun lalu, ia mengaku didekati sejumlah pihak untuk mengakali aturan IMEI.

"Saya pernah dihubungi oleh beberapa pihak yang mengajak saya untuk 'bermain' IMEI. Saya tes mereka, 'apakah kalian sudah punya akses di empat lembaga tadi?' Mereka jawab, mereka punya, ini tinggal Menperin saja. Jadi, saya digoda, diajak untuk bermain HP (ponsel) ilegal oleh beberapa pihak. Kira-kira kejadiannya satu tahun yang lalu," ungkapnya.

Berdasarkan kejadian itu, Menperin pun segera meminta Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) untuk membongkar praktik-praktik tersebut.

"Sehingga, kalau nanti teman-teman media mengikuti konferensi pers yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, itu saya sebagai Menperin yang memberikan perintah kepada Dirjen ILMATE. Saya tidak kaget dan saya senang karena memang saya yang memberikan arahan terkait itu," ujarnya.

Pemeriksaan secara Adil

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengikuti rapat kerja dengan komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12/2022). Dalam rapat kerja tersebut membahas Realisasi Anggaran triwulan III TA 2022,Strategi peningkatan daya saing industri pembangunan kapal dan kedirgantaraan di dalam negeri, Pengembangan Industri Farmasi, Industri Alat Kesehatan, dan Industri Elektronika, Kebijakan percepatan kendaraan listrik dan industri baterai di Indonesia, dan Hasil G20 sektor Perindustrian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menperin berharap pihak kepolisian bisa melakukan pemeriksaan secara adil dan menyeluruh untuk membongkar carut marut tata kelola IMEI. Hal itu juga termasuk pada permainan-permainan atau praktik-praktik ilegal yang terjadi.

Hal itu lantaran sistem pengelolaan pendaftaran IMEI, yakni Central Equipment Identity Register (CEIR) dikelola oleh empat institusi, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta operator seluler.

"Saya minta tolong, tolong sampaikan pesan ke kepolisian, yuk adil yuk. Toh, juga Menperin yang pertama kali minta dibongkar, tapi tiga institusi lain juga tolong dong kita sama-sama bersihkan bareng-bareng," katanya.

Mendorong Pertumbuhan Industri

Pemerintah menerapkan aturan IMEI dengan sejumlah tujuan di antaranya mempermudah pemerintah melakukan pengamanan terhadap ponsel yang akan beredar di Indonesia, baik itu yang diproduksi di dalam negeri maupun impor.

Di sisi lain, aturan IMEI juga dibuat untuk mendorong tumbuhnya industri ponsel di dalam negeri.

Kendati demikian, diakui Menperin, tata kelola IMEI memang perlu disempurnakan menyusul adanya celah-celah yang bisa digunakan untuk kepentingan tertentu.

Lanjutkan Membaca ↓