Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan belanja sektor pendidikan sebanyak Rp 660,8 triliun pada 2024 mendatang. Tujuannya guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Tanah Air.
Besaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Itu pula dibagi menjadi 3 pos pengeluaran. Yakni, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, hingga pembiayaan investasi.
Baca Juga
"Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun atau 20% APBN, tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun," ujar Jokowi dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Advertisement
Optimalkan Bonus Demografi
Sejalan dengan penguatan SDM tadi, Jokowi menyoroti perlu adanya pemanfaatan bonus demografi yang akan terjadi beberapa tahun kedepan. Salah satu tujuannya adalah untuk menghadapi penerapan teknologi dan menghindari disrupsi teknologi.
"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi," kata dia.
"Revolusi mental tidak boleh berhenti agar sumber daya manusia kita produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa," sambung Kepala Negara.
Â
Sorotan Jokowi
Ada beberapa aspek yang jadi sorotan Jokowi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Diantaranya, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan distribusi guru dan sarana prasarana pendidikan; peningkatan kualitas PAUD.
Kemudian peningkatan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan; serta penguatan konektivitas pendidikan vokasi dengan pasar kerja.
"Pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," paparnya.
Advertisement
Hapus Kemiskinan Ekstrem di 2024, Jokowi Siapkan Rp 493,5 Triliun untuk Perlindungan Sosial
Presiden Jokowi menyatakan pemerintah akan mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan.
Dalam rangka hal tersebut, kata Jokowi, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun.
"Sejalan dengan hal tersebut, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024," kata dia pada Pidato Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023).
Â
Anggaran Kesehatan
Sementara untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN.
"Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN," tutur dia.
"Serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024, yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi," tutup Jokowi.
Advertisement