Nota Keuangan, Jokowi Lanjutkan Insentif Kendaraan Listrik di 2024

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Termasuk juga dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di industri kendaraan listrik ini.

Sektor ini menjadi salah satu upaya Jokowi untuk memperkuat hilirisasi dari sumber daya alam (SDA) yang dimiliki. Salah satu prioritasnya adalah ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) yang ditopang oleh nikel yang banyak dimiliki Indonesia.

"Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya. Selama ini telah diberikan dukungan terhadap pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)," ujarnya dalam Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Dia menilai, hal ini untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

Ekosistem Industri

Dia juga mencatat, dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga Indonesia seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," bebernya.

Menteri Negara Lingkungan Hidup (LHK) periode 1999-2001, Alexander Sonny Keraf, mendorong percepatan transisi kendaraan listrik untuk mengatasi tingginya polusi udara Jakarta yang berasal dari emisi sektor transportasi.

Sonny menilai polutan yang berasal dari emisi kendaraan berbahan bakar fosil di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Kesehatan pernafasan hingga kecerdasan otak akan terus mengancam warga ibu kota jika kondisi ini terus dibiarkan.

Oleh sebab itu, ia mendesak penggunaan kendaraan listrik sebagai transportasi umum maupun pribadi harus segera dapat diimplementasikan secepat mungkin. Mengingat besarnya dampak negatif dari polutan, terutama dari sektor transportasi.

"Jangan anggap remeh hal ini, peralihan penggunaan kendaraan bensin ke listrik perlu didorong sekuat-kuatnya untuk menurunkan emisi dan pencemaran udara di kota besar, terutama Jakarta," tegas Sonny, Selasa (15/8/2023).

Menurut dia, masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam menurunkan tingkat polusi dengan beralih menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas di Jakarta dengan memanfaatkan insentif yang telah diberikan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga dihimbau harus memacu industri otomotif untuk memperbaiki ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri. Mulai dari harga, tingkat efisiensi kendaraan, hingga infrastruktur pendukung.

"Sebagai langkah awal, insentif dapat menjadi pemanis untuk mendorong konsumen beralih. Tapi yang lebih penting adanya perbaikan produk dan penunjang kendaraan listrik, sehingga masyarakat dengan sukarela akan menggunakan kendaraan non-BBM ini," kata Sonny.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), besaran subsidi yang akan digelontorkan pada 2023 sebesar Rp 1,4 triliun untuk sekitar 250.000 motor listrik. Angka ini dipastikan naik pada tahun depan dengan nilai Rp 4,2 triliun untuk 600.000 unit motor listrik.

Selanjutnya, besaran subsidi mobil listrik pada 2023 sebesar Rp 1,6 triliun, dan akan meningkat menjadi Rp 4,9 triliun pada 2024. Sementara bus listrik turut meraih subsidi senilai Rp 48 miliar pada tahun ini dan Rp 144 miliar di tahun depan.