Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut, Rhenald Kasali: Indonesia Perlu Ambil Sikap

Liputan6.com, Jakarta - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Rhenald Kasali mengungkapkan bahwa ia turut menyayangkan keputusan Jepang untuk membuang limbah nuklir Fukushima ke laut, yang dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehatan laut di negara tetangganya.

"Kemarin saya sudah membaca di berita, katanya (limbah nuklir Fukushima) aman, tapi yang menjadi pertanyaan seberapa aman?," ujar Rhenald kepada Liputan6.com usai acara peluncurkan Asosiasi ESG AI di Graha BNI, Jakarta pada Senin (28/8/2023).

"Masyarakat harus diberi jaminan. Apakah Jepang bisa melakukan lebih baik? Menurut saya, Jepang selalu bisa melakukan lebih baik karena mereka punya teknologi dan sumber dananya," sambungnya.

Menurut Rhenald, diperlukan diskusi antara komite pengawas terkait sebelum dilakukan pembuangan limbah nuklir.

"Jadi jangan membiarkan langkah itu berjalan sendiri," jelasnya.

Selain itu, Rhenald juga mengatakan bahwa Indonesia perlu mengambil sikap atas langkah pembuangan limbah nuklir Fukushima, meski seandainya tidak akan mendapat dampak secara langsung.

"Indonesia tentunya mengambil sikap karena (pembuangan limbah nuklir ini dapat menimbulkan dampak pada kesehatan di laut, dan harus ada penjelasan kepada masyarakat Internasional terutama kepada negara maritim lainnya seperti kita," pungkasnya.

Sebagai informasi, Jepang pekan lalu mengumumkan bahwa pihaknya akan mulai melepaskan lebih dari 1 juta metrik ton limbah radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima mulai 24 Agustus 2023/

Rencana yang disetujui dua tahun lalu oleh pemerintah Jepang itu merupakan langkah penting untuk menonaktifkan PLTN Fukushima, yang dioperasikan oleh Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

Namun, keputusan tersebut menuai protes dan kekhawatiran dari masyarakat di negara negara tetangga Jepang, salah satunya China dan Korea Selatan.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sedang melakukan pengumpulan sampel secara independen dan berjanji akan terus memonitor proses pembuangan air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima di Jepang ke laut.

Dalam cuitannya di media sosial X, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi melaporkan bahwa IAEA telah melakukan verifikasi yang menunjukkan. Menurut kesimpulan, kadar tritirum dalam air limbah yang dilepaskan ke laut jauh di bawah batas operasional.

Kesimpulan itu didapat berdasarkan pengambilan sampel terbaru di Fukushima Daiichi.

"Kami akan melanjutkan pengambilan sampel dan pemantauan independen hingga (prosesnya) selesai," tulis Grossi sebagaimana diwartakan Anadolu, dikutip dari Antara (27/8/2023).

Dia juga menegaskan bahwa IAEA akan melakukan pemantauan secara berkelanjutan di PLTN tersebut sampai seluruh proses pembuangan air limbah radioaktif selesai.

“Hari ini saya menegaskan kembali kepada Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi Yoshimasa bahwa kami akan berada di sana sampai tetes terakhir habis," tulis Grossi.

Pada Juli, IAEA mengatakan dampak radiologi terhadap manusia dan lingkungan dalam proses pelepasan limbah nuklir dari Fukushima bisa diabaikan.

Namun, pernyataan tersebut tidak serta merta mendukung keputusan pemerintah Jepang --yang mengundang kritik dan kecaman dari berbagai negara, terutama yang bertetangga dan berbatasan langsung dengan Tokyo.

Jepang mengabaikan penolakan dari komunitas nelayan lokal dan China dengan mulai membuang air limbah nuklir dari PLTN Fukushima pada 24 Agustus.

Pada tahap pertama, operator Tokyo Electric Power Company (TEPCO) akan mengencerkan sekitar 7.800 ton air olahan dengan air laut, dan air encer tersebut akan dikeluarkan selama 17 hari berturut-turut.

TEPCO telah mengisi fasilitas, yang disebut poros pembuangan vertikal, dengan air yang telah diolah dan diencerkan.

Setiap ton air yang diolah dicampur dengan sekitar 1.200 ton air laut.

Terdapat sekitar 1,3 juta ton air olahan di kompleks TEPCO. Operator kehabisan kapasitas penyimpanan sehingga memaksa Jepang membuang air tersebut ke laut.