Kolaborasi Negara ASEAN, PIS-PETCO Teken Kerja Sama Sewa Kapal USD 32,8 Juta

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina International Shipping (PIS) melalui anak usahanya, yakni PIS Asia Pacific  (PIS AP) menandatangani kerja sama bisnis dengan salah satu anak syarikat Petronas, yakni PETCO Trading Labuan Company Ltd. (PTLCL) yang merupakan cabang perdagangan global dari perusahaan raksasa migas asal Malaysia tersebut. 

Penandatanganan berlangsung pada Agustus lalu, oleh Managing Director PIS AP Muhamad Resa dan dan Ketua Logistik dan Sewaan PTLCL M Radzi B Ramli, serta disaksikan oleh Direktur Operasi PIS Brilian Perdana, Direktur Niaga Pertamina International Shipping Arief Sukmara, Direktur Armada PIS Muhammad Irfan Zainul Fikri dan CEO PTLCL Shamsul Bahari Salleh. 

Perjanjian yang ditandatangani berupa kerja sama sewa kapal secara time charter oleh PTLCL kepada PIS AP untuk sejumlah kapal di antaranya adalah 2 kapal milik PIS yakni kapal MT Sanggau dan MT Gunung Geulis.

Nilai kontrak yang sukses diraup mencapai USD 32,8 juta dengan periode waktu kontrak mulai dari 175 hari hingga satu tahun.

Kolaborasi bisnis antara kedua perusahaan dari dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia ini sejalan dengan semangat Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia, yaitu ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Ini merupakan sebuah langkah konkret dalam mendukung Asean menjadi kawasan yang adaptif, responsif, dan berdaya saing tinggi.

“Selain itu, kerjasama ini menunjukkan kepercayaan konsumen yang tinggi terhadap PIS. Ini tentu menjadi modal kami untuk terus mengembangkan pasar internasional dan mewujudkan misi perusahaan menjadi perusahaan shipping dan marine logistics terkemuka di Asia,” Brilian menambahkan. 

Agresivitas PIS

Agresivitas PIS dalam mengembangkan pasar non-captive terbukti membuahkan hasil memuaskan. Pada semester I 2023, PIS sudah berhasil mencatatkan pendapatan pasar non-captive sebesar USD 369,9 juta atau 22,8% dari total pendapatan, meningkat signifikan dari proporsi 15,7% sepanjang tahun 2022 lalu. 

Perjanjian ini sekaligus menguatkan kerja sama yang telah terjalin antara PIS dan PTLCL sejak tahun 2021 melalui skema time maupun sewaan spot.

Sebelumnya, PIS dan PTLCL  juga telah berkontrak untuk persewaan kapal MT Papandayan dengan skema sewaan spot. Sehingga hari ini, total nilai kontrak kerja sama yang telah terjalin dari periode 2021 hingga 2023 antara PIS dan PTLCL mencapai USD 44,5 juta.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan garis besar blueprint BUMN 2024-2034 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya ini jadi koridor penguat bagi BUMN untuk menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik.

Penyampaian ini dilakukan disela-sela serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kementerian BUMN dan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

Setelah secara konsisten mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut sejak tahun 2007, Erick Thohir mendorong Kementerian BUMN dan BUMN untuk selalu mempertahankan akuntabilitasnya.

Erick Thohir memandang blueprint BUMN 2024-2034 sejalan dengan komitmen BUMN untuk selalu melakukan transformasi dan perbaikan. Sehingga tidak hanya good corporate governance yang berjalan dengan baik, namun juga selalu menjaga amanah yang diberikan dengan melakukan transformasi dan perbaikan.

“Komitmen kita ingin sama-sama merapikan, supaya kita punya benteng nasional, karena kedepannya persaingan sesungguhnya ialah persaingan ekonomi, dan kita akan berupaya agar ekonomi Indonesia terus tumbuh secara merata,” ujar Erick dalam keterangannya, ditulis Minggu (3/9/2023).

Erick menyatakan akan terus berkolaborasi dan mendorong BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau yang berdasarkan pada inovasi dan digitalisasi serta percepatan terjadinya transisi energi.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto mengapresiasi komitmen Kementerian BUMN dalam menjaga penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, dengan kerja sama antara Kementerian BUMN dan BPK bisa terus berlanjut.

"Berdasarkan pemeriksaan, Laporan Keuangan Kementerian BUMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini yang paling tinggi yang diberikan oleh BPK,” ujar Slamet Edy Purnomo, Anggota VII BPK RI yang memimpin pemeriksaan BPK bagi Kementerian BUMN.

LHP Kementerian BUMN yang merupakan hasil dari audit Laporan Keuangan Kementerian BUMN tahun 2022 dan juga audit dukungan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA) 999.03 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022. LHP itu diterima secara langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, didampingi Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari.