Pemilu 2024, Investasi Indonesia Terancam Mandek?

Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan memastikan bahwa tren investasi di Indonesia akan tetap tumbuh meski memasuki tahun politik di 2024 mendatang dengan digelarnya Pemilu 2024 dan Pilpres.

“Berdasarkan data yang kita miliki tidak pernah ada korelasi yang positif antara tahun politik dengan realisasi investasi (di Indonesia). Pernah terjadi penurunan tapi di kesempatan lain kembali naik,” kata Nurul di sela-sela kegiatan UOB Editors Circle di Hotel Kempinski, Jakarta pada Selasa (12/9/2023).

“Artinya di Indonesia itu mereka (investor) masih melihat bahwa bagaimana (situasi) politik di sini, masih ada stabilitas,” jelasnya.

Nurul menyoroti pengalaman historis sejak era reformasi, di mana Indonesia tidak pernah mengalami kekacauan politik.

“Jadi mereka tahu tahun politik tidak menjadi hal yang destruktif untuk masa depan perekonomian kita,” tambahnya.

Realisasi Investasi

BKPM mencatat, realisasi investasi di Indonesia sepanjang kuartal pertama 2023 mencapai Rp. 678,7 triliun atau 48,5 persen dari target 2023 sebesar Rp 1.400 triliun.

Angka tersebut menandai pertumbuhan hingga 16,1 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Dengan realisasi yang hampir menyentuh 50 persen, target investasi Indonesia sebesar Rp1.400 triliun diprediksi bisa tercapai di sisa tahun 2023.

“Realisasi sudah hampir 50 persen artinya kita berada di jalur yang tepat. Sejauh ini kami yakin bahwa sampai akhir tahun target Rp1.400 triliun bisa tercapai,” imbuh Nurul.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Pemerintah Indonesia mengapresiasi kerja sama dan investasi Prancis di Indonesia. hal itu disampaikan usai mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berlangsung di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 9—10 September 2023 di New Delhi, India.

“Dalam pertemuan dibahas rencana dan komitmen Prancis, termasuk terkait investasi di IKN dan proyek transisi energi. Indonesia mengharapkan rencana tersebut segera direalisasikan,” ujar Mendag Zulkfili Hasan dalam Keterangan, Senin, (11/9/2023).

Pada Juni 2023, Duta Besar Prancis untuk Indonesia beserta delegasi bisnis Prancis telah mengunjungi Kawasan IKN dan menghasilkan 4 Letter of Intent (LoI) untuk mendukung pembangunan IKN.

Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta dukungan Prancis dalam proses pendaftaran Indonesia menjadi bagian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut merupakan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju.

Pada periode Januari—Juli 2023, total perdagangan Indonesia-Prancis sebesar USD 1,55 miliar. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Prancis sebesar USD 547 juta dan impor Indonesia dari Prancis sebesar USD 999 juta. Total perdagangan Januari—Juli 2023 naik 10,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar USD 1,40 miliar.

Produk ekspor Indonesia ke Prancis adalah trafo listrik, bagian dan aksesoris kendaraan peralatan listrik untuk mengganti atau memproteksi sirkuit listrik, gas minyak bumi dan gas lainnya, serta minyak sawit dan fraksinya.

Sedangkan, impor Indonesia dari Prancis yaitu parfum, protein whey dan produk lainnya yang terdiri atas susu, barang yang dipakai saat bepergian, vaksin untuk manusia dan hewan, serta obat-obatan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan resmi Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (8/9/2023). Kedua negara itu menyampaikan minat untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kedua negara juga membahas IKN, baik Korea maupun PM China. Mereka akan menurunkan tim lebih detail lagi. Jadi baik Korea maupun China mereka sangat berminat sekali," jelas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/9/2023).

Menurut dia, Korea Selatan dan China berminat berinvestasi di sejumlah bidang pembangunan IKN. Bahlil menuturkan bahwa Korea Selatan dan China yang membuka pembahasan terkait investasi di IKN saat bertemu Jokowi.

"Mereka senang sekali, mereka yang malah berminat, itu justru dalam diskusi dengan Bapak Presiden dengan mereka itu idenya bukan dari Bapak Presiden, justru dari PM China maupun Presiden Korea," katanya.

"Lalu Presiden Jokowi menanggapi jadi respons global dalam beberapa negara terkait investasi di IKN positif dan saya optimistis banget," sambung Bahlil.

Bahlil menyampaikan dirinya dan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono akan kembali mengunjungi IKN pada bulan September ini. Kunjungan ini dalam rangka groundbreaking pembangunan sejumlah fasilitas di IKN.

"Mudah-mudahan Bapak Presiden ikut melakukan pekerjaan groundbreaking pada pekerjaan hotel, RS, fasilitas umum sehingga target kita di 2024 Agustus itu bisa melakukan upacara 17 Agustus," tuturnya.

Selain investasi, Bahlil menyebut Jokowi juga membahas percepatan pembangunan EV baterai saat bertemu Presiden Korea Selatan. Menurut dia, Jokowi meminta agar masalah impor bahan baku EV baterai diselesaikan.

"Tadi Bapak Presiden sampaikan juga percepatan pembangunan EV baterai kedua bagaimana proses investasi yang sudah ada di sini. Mereka meminta ada perhatian tentang impor bahan baku dan beberapa impor yang menjadi kendala. Tadi arahan presiden jelas untuk kita melakukan percepatan dan menyelesaikan," ujar Bahlil.