Bahlil Bongkar Alasan Pemerintah Kebut Proyek di Pulau Rempang, Sebut Nama Singapura

Menteri Bahlil menyebut, total nilai investasi yang akan diserap dari proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Rempang Eco-City mencapai lebih dari Rp300 triliun.

oleh Nurmayanti diperbarui 18 Sep 2023, 13:13 WIB
Diterbitkan 18 Sep 2023, 13:13 WIB
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi dukungan dari Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, dalam percepatan pengembangan Pulau Rempang.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi dukungan dari Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, dalam percepatan pengembangan Pulau Rempang.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasan pemerintah mempercepat pengembangan proyek Rempang Eco-City yang terkesan terburu-buru. Warga Pulau Rempang sempat memprotes dan melakukan perlawanan terkait pemindahan dan menimbulkan bentrok.

Menurut Bahlil, investasi itu tidak seperti buah yang tumbuh dari sebuah pohon. Investasi itu harus direbut, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kami ini berkompetisi, negara tujuan foreign direct investment (FDI) terbesar di ASEAN saat ini diraih negara Singapura di posisi pertama. Sementara itu, Indonesia dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua. Ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," kata Bahlil melansir Antara, seperti dikutip Senin (18/9/2023).

Bahlil menegaskan, perebutan proyek investasi asing ini butuh kecepatan dan ketepatan yang tidak menimbulkan kerugian di satu pihak.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," ujarnya.

Ia mengungkapkan total nilai investasi yang akan diserap dari proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City ini mencapai lebih dari Rp 300 triliun.

Di pengembangan tahap awal, investor akan menggelontorkan kurang lebih Rp 175 triliun. Dengan itu, menurutnya, akan berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara, serta dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat berupa lapangan pekerjaan yang melimpah.

"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," jelasnya.

Namun, kata dia, tentu pihaknya akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang yang terdampak relokasi akibat proyek ini. "Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," kata dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya