Indonesia Mau Cari 1,5 Juta Ton Beras Impor dari Negara Lain Dulu, China jadi Pilihan Terakhir

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah masih mengupayakan bisa mengimpor 1,5 juta ton beras hingga awal 2024. Beberapa negara menjadi pilihan memasok beras impor ke Indonesia.

Namun, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso mengakui bahwa target beras impor tersebut belum tentu tercapai.

"1,5 juta kita usahakan sesegera mungkin tapi menurut saya belum tentu kita bisa dapat semua, paling diupayakan 500 ribu ton. ​​​​​Karena tadi, yang dibutuhkan 700 ribu ton kalau dipakai sampai akhir tahun berarti 1,2 juta ton kan aman untuk persiapan Januari-Maret 2024," kata dia melansir Antara, Rabu (12/10/2023).

Menurut Budi, pemerintah masih akan menjajaki beberapa negara lain untuk memenuhi kuota penugasan impor beras tambahan untuk Desember 2023 hingga awal 2024, sebesar 1,5 juta ton.

Sedangkan China adalah opsi untuk impor beras terakhir dalam upaya mencukupi kebutuhan cadangan beras pemerintah di tengah krisis iklim saat ini.

"Begitu ada penugasan itulah yang akan kami lakukan. Kami jajaki negara mana di antara Vietnam, Thailand, Pakistan bisa kalau mereka tidak bisa menutup keran ekspor seperti India, saya akan menghubungi China," kata Budi.

China Siap Pasok 1 Juta Ton Beras

Budi menjelaskan, Pemerintah China menyatakan siap untuk mengimpor 1 juta ton beras apabila sewaktu-waktu Indonesia membutuhkan. Pemerintah Indonesia mengapresiasi komitmen dari Negeri Tirai Bambu ini.

Namun, menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu menjajaki negara-negara lain sebelum memutuskan untuk mengimpor dari China salah satunya mempertimbangkan selisih harga yang diberikan.

Di sisi lain, Budi menyampaikan, pemerintah akan terus memantau perkembangan cuaca dan produksi pertanian untuk menentukan kebutuhan impor beras.

Bila Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional melaporkan produksi pertanian dalam negeri cukup maka, menurut Budi, pemerintah tidak melakukan impor.

Namun bila kondisi sebaliknya maka mengimpor beras akan diperlukan karena pemerintah tidak ingin mengambil risiko kekurangan stok beras dan berdampak untuk masyarakat.

"Prinsipnya kami sangat berhati-hati, lagi pula yang dipakai ini uang pinjaman dari bank dengan bunganya komersil," kata Budi.