Ada BLT El Nino Rp 200 Ribu, Ini Kriteria Penerimanya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp  7,52 triliun berupa bantuan tunai langsung atau BLT El Nino bagi 18,8 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

"Ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpenghasilan rendah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi Pers APBN KiTa Oktober, Rabu (25/10/2023). 

BLT Nino akan diberikan dengan nominal Rp200.000 per bulan selama dua bulan yakni November-Desember 2023. Untuk penyalurannya akan dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

"Mereka akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan untuk bulan November-Desember untuk menambah daya beli mereka," ujar Menkeu.

Penyaluran BLT El Nino

Adapun alasan Pemerintah menyalurkan BLT El Nino hanya ke 18,8 juta KPM, lantaran KPM tersebut datanya sudah terdaftar di Kementerian Sosial.

"Kita memberikan BLT ini karena trigger El Nino. Kenapa ke 18,8 juta? karena sudah ada nama, alamat, dan nomor account di Kementerian Sosial. Sehingga kita tidak mencari lagi siapa targetnya," ujarnya.

Bendahara negara ini berharap Kementerian Sosial bisa mengeksekusi BLT El Nino untuk 18,8 juta KPM dengan baik.

"Kita menyediakan Rp 7,52 triliun untuk BLT yang akan dilaksanakan Kementerian Sosial," pungkasnya. 

Sebelumnya, guna mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah menggencarkan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah hingga tahun 2024 mendatang. Program perlindungan sosial yang diberikan itu pun dapat membantu menanggulangi kemiskinan, terlebih pada masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 kemiskinan ekstrem berada di angka 2,14% dengan prioritas intervensi pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi. Sementara itu, di tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,04% dengan prioritas perluasan pada 212 kabupaten/kota.

Lalu, pada tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem berada di kisaran 1-2% dengan prioritas intervensi pada 514 kabupaten/kota. Dan di tahun 2024 mendatang, angka kemiskinan ekstrem ditargetkan sebesar 0 atau lebih rendah dari 1%.

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka menjelaskan bahwa berbagai bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBN sangat berperan penting dalam menahan dampak negatif penurunan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19. 

Putu memaparkan, berdasarkan studi Bank Dunia (IEP,2021) mengungkapkan bahwa pandemi berpotensi meningkatkan kemiskinan menjadi sebesar 11,8% tanpa tambahan program perlindungan sosial di 2020. Namun, tingkat kemiskinan per September 2020 mampu ditahan pada level 10,19%.

"Dengan kata lain, tambahan program perlindungan sosial melalui peningkatan cakupan penerima, percepatan penyaluran, dan tambahan nilai manfaat mampu menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial mampu memitigasi dampak negatif pandemi terhadap daya beli rumah tangga,” paparnya.

“Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp493.494,1 miliar. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 tersebut masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan,” tambah Putu.

Putu membeberkan bahwa kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2024 akan diarahkan untuk enam tujuan, yakni pertama perbaikan basis data dan metode penyasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos maupun program pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan. 

“Kedua registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan,” bebernya.

Putu juga menyebut, alokasi perlinsos pada 2024 ditujukan untuk mendorong konvergensi atau komplementaritas antar program, antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos.

"Keempat, mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia serta pembangunan perlinsos yang adaptif dan protokolnya dalam kondisi krisis," sebutnya.

"Kelima, memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos antara lain melalui review secara berkala besaran manfaat program perlinsos dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat," tambah Putu.

Terakhir, dirinya menyebut bahwa alokasi perlinsos pada tahun 2024 bertujuan untuk mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, antara lain seperti peningkatan akses ke permodalan melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan KUR serta peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

Putut mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2024 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja K/L dan Non-K/L. Anggaran perlinsos melalui K/L direncanakan sebesar Rp156.071,3 miliar yang dialokasikan pada beberapa pos.

“Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 38,4 ribu orang, ATENSI lansia sebanyak 32,6 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 53,8 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14,7 ribu orang,” ungkapnya.

Selain Kemensos, Putu pun menyebut bahwa Kementerian Kesehatan juga dialokasikan untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III.

"Kemendikbudristek dan Kemenag untuk pelaksanaan PIP bagi 20,8 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa serta BNPB untuk penyediaan Dana Siap Pakai Bencana," ujar Putu.

“Anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp326.772,7 miliar antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter, penyaluran subsidi LPG tabung 3 Kg sebanyak 8,03 juta metrik ton, dan penyaluran subsidi bunga KUR untuk 12 juta debitur,” tambahnya.

Putu mengatakan, selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui TKD. Anggaran perlinsos melalui TKD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp10.650,0 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM.