LKPP Pastikan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Transparan dan Akuntabel

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa LKPP 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta pada tanggal 7-8 November 2023, yang dibuka oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  Teten Masduki. 

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut juga digelar kegiatan pameran dan seminar  Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2023,  yang digagas oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). 

Rakornas Pengadaan LKPP dan IPFE 2023 mengetengahkan berbagai isu terkini yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan jasa dengan mengusung tema kegiatan “Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju”.

Penggabungan pelaksanaan kegiatan IPFE 2023 dengan Rakornas Pengadaan  LKPP,  bertujuan agar seluruh  pemangku kepentingan dapat berkumpul bersama, berdialog dan berbagi, untuk dapat memperoleh hasil terbaik dalam memaksimalkan nilai dan manfaat  dari kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

“Jadi hari ini, rekan-rekan yang terlibat dalam pengadaan, jangan lupa untuk terus melakukan uji kompetensi untuk meningkatkan pemahaman kita, integritas kita, supaya proses pengadaan yang ada di lingkungan kita berjalan dengan tepat sasaran,  bermanfaat, transparan dan efektif, serta dapat bermanfaat  untuk masyarakat di sekitarnya," ujar Ketua LKPP RI Hendrar Prihadi, Selasa (7/11/2023).

"Komitmen bersama diperlukan, untuk mendukung apa yang telah dilakukan dan harus  dilakukan LKPP,  bagaimana kita semua dapat mencapai Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama. Kini dunia telah berubah, kalau Indonesia mau mencapai ke sana, tentunya perlu kolaborasi besar,  komitmen besar, dan kita harus melakukan sebuah adaptasi terhadap  perubahan itu sendiri, termasuk di dalamnya digitalisasi," lanjut dia.

Peserta kegiatan dapat berpartisipasi dalam berbagai forum berbentuk dialog, dan juga kelas-kelas yang mengangkat berbagai isu terkini di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan narasumber dari IAPI, LKPP, akademisi, praktisi dan kalangan asosiasi pengadaan lainnya.

“Saat ini IAPI berkolaborasi dengan LKPP untuk membuat panduan bagaimana journey pengadaan digital yang lebih baik ke depannya. Jadi kami tengah merancang bagaimana grand design pengadaan digital," tutur Sonny Sumarsono, Ketua Umum IAPI.

"Saat ini memang sudah mulai berjalan, namun kami ingin terus meningkatkannya,  agar pengadaan digital tersebut bukan sekedar terkait penerapan teknologi, tidak hanya sekedar transaksi memakai e-katalog atau melalui marketplace mitra LKPP,  tetapi bagaimana kita menemukan cara yang lebih efektif dan lebih efisien untuk melakukan pengadaan. Bisa lebih cepat, bisa mendapatkan harga yang lebih baik, bisa lebih berkualitas dan bisa meningkatkan pengunaan produk dalam negeri yang berasal dari UMK," jelas dia.

Selain seminar, penyedia barang jasa, dan marketplace mitra Toko Daring LKPP juga  berpartisipasi sebagai exhibitor dalam kegiatan Rakornas LKPP dan IPFE 2023, sebagai sarana kesempatan untuk mempromosikan produk/ jasa, dan business matching antara penyedia barang/jasa, marketplace dan pejabat pengadaan pemerintah, sekaligus untuk promosi branding perusahaan di seluruh media publikasi IPFE 2023. 

Sebagai mitra Toko Daring LKPP, Mbizmarket hadir sebagai exhibitor di booth nomor B1 mendukung pelaksanaan kegiatan Rakornas PBJ LKPP dan IPFE 2023, sekaligus untuk mengedepankan salah satu metode e-purchasing, yaitu melalui marketplace yang dikelola pihak swasta yang telah menjadi mitra Toko Daring LKPP.

“Kami mendukung penyelenggaraan kegiatan Rakornas LKPP dan IPFE 2023 dengan  antusias.  Kami berharap, melalui forum ini, kami dapat memperkenalkan lebih jauh platform marketplace Mbizmarket ke pemerintah daerah lainnya yang belum memanfaatkan platform pengadaan Mbizmarket," ungkap CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riadi Hermawan.

"Dengan terjalinnya kerja sama antara pemerintah daerah dan Mbizmarket, kami yakin kolaborasi tersebut dapat mendukung penyedia lokal di daerah, yang terdiri dari pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, sehingga terjadi pemerataan dan peningkatan ekonomi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat," tutur dia.

Transformasi digital pengadaan barang/ jasa pemerintah akan berdampak langsung pada efisiensi biaya dan efektifitas proses pengadaan, sebagai pengaruh dari pengadaan yang transparan dan akuntabel,  karena seluruh data dan proses pengadaan, termasuk pembayaran dilakukan secara digital. 

Data transaksi pengadaan menjadi terbuka, dan  dapat diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Dampak positif lainnya adalah terbukanya kesempatan yang lebih luas dan merata ke seluruh penyedia, untuk memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah,  bersaing memberikan harga barang/ jasa yang wajar dan terbaik, sehingga tumbuh kompetisi yang sehat, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.  Hal inilah semua yang merupakan objektif dari transformasi pengadaan menuju Indonesia yang lebih maju.