4 Gedung Kemenko di IKN Nusantara Jadi Kantor Bersama ASN Sementara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah saat ini tengah membangun empat gedung kementerian koordinator atau kemenko di Ibu kota Negara atau IKN Nusantara. Jika sudah berdiri, keempat gedung kemenko ini untuk sementara akan menjadi sharing office bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Empat gedung kementerian koordinator untuk sementara menjadi sharing office," ujar Basuki dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).

Masing-masing kementerian koordinator membawahi beberapa kementerian."Para ASN kementerian yang gedungnya belum dibangun maka untuk sementara berkantor terlebih dahulu di gedung-gedung kemenko," katanya.

Basuki juga mengatakan bahwa untuk pembangunan IKN Nusantara, Kementerian PUPR sekarang sedang membangun infrastruktur-infrastruktur dasar seperti infrastruktur konektivitas, infrastruktur air melalui bendungan Sepaku Semoi, dan empat kantor kementerian koordinator.

"Kantor Presiden, kantor Sekretariat Negara (Setneg), dan bangunan untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sedang dibangun oleh Kementerian PUPR, di mana untuk pembangunan tahap awal IKN Nusantara telah mencapai sekitar 60 persen," katanya.

Untuk pembangunan gedung lembaga-lembaga negara lainnya di IKN Nusantara seperti Bank Indonesia sudah dimulai.

Sebagai informasi, Pembangunan empat gedung Kemenko tersebut menerapkan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas.

Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau seperti efisiensi energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan sampai dengan pengelolaan air limbah dan sampah secara efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Cerdas seperti sistem bangunan pintar yang terkoneksi internet dan standardisasi sistem penguncian cerdas.

Sebagai sarana utama, empat gedung Kemenko tersebut harus selesai pada tahun depan dalam rangka mendukung pemindahan awal ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi pionir pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan mendapat insentif yang lebih besar dibandingkan gelombang selanjutnya. Meski demikian, tidak disebutkan berapa besar nilai insefitif yang akan diterima oleh ASN tersebut.

"Insentif bagi yang pindah tahap pertama ke IKN sedang disiapkan, tentu (insentif) akan bedah  yang pindah dengan berikut-berikutnya. Karena dia akan jadi pionirnya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Saat ini, Kementerian PANRB masih menghitung nilai insentif bagi para ASN baik PNS maupun PPPK yang pindah ke IKN. Semisal biaya pindah, biaya hidup khususnya bagi ASN yang membawa keluarga untuk bertugas di IKN.

"Kita diperintahkan sedang merumuskan selain terkait dengan biaya pemindahan, biaya kemahalan, kita juga diminta sedang menghitung tunjangan-tunjangan lain yang diperlukan terkait. Sedang dihitung, nanti akan dirembuk," ucapnya.

Selain insentif, pemerintah juga tengah menyiapkan sarana dan prasarana penunjang aktivitas keseharian ASN. Terutama penyediaan sarana pendidikan yang berkualitas.

"Kita yang sekarang justru dipikirkan bagaimana menyiapkan sekolah yang bagus kan bagian dari Insentif yang berikan bagi ASN ada SD, SMP, dan SMA. Pemerintah sedang mendorong agar sekolah yang berkualitas berada di sana (IKN), sehingga menjadi supporting sistem agar ASN yang pindah kesana kerasan," bebernya.

Sebanyak 2.000 ASN direncanakan akan dipindahtugaskan ke IKN pada tahap pertama. Sedangkan, untuk tahap kedua jumlah ASN yang berpindah kantor di IKN mencapai 1.200 orang.

"Jadi, kita sedang membuat exercise dan udah simulasi dengan seluruh kementerian/lembaga. Pada tahap pertama yang pindah 2.000 itu siapa aja yang pindah, jika tahap kedua 1.200 (ASN) siapa aja yang pindah, dan seterusnya," pungkas Menteri Anas.