Pertamina International Shipping Ungkap Strategi Kurangi Emisi, Bakal Ampuh?

Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnadi memaparkan sejumlah strategi untuk mengurangi emisi dan mendorong pelayaran ramah lingkungan untuk ekonomi biru.

oleh Fachri pada 04 Des 2023, 11:22 WIB
Diperbarui 04 Des 2023, 11:22 WIB
Pertamina.
Diskusi bertema “Ocean High Level Panel: Embodiment of Blue Economy Through a Sustainable Use of Coastal and Marine Resources to Save the Ocean Environment” di Paviliun Indonesia - COP 28. (Foto: Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS), Yoki Firnadi memaparkan sejumlah strategi untuk mengurangi emisi dan mendorong pelayaran ramah lingkungan untuk ekonomi biru. Ia pun menyebut, PIS sudah mengurangi 9% emisi di tahun 2022, yakni sebesar 1,9 megaton CO2eq.

Selain itu, Yoki membeberkan empat strategi dalam mengurangi emisi. Pertama, ia menyebut, PIS memiliki 19 kapal ramah lingkungan dan tiga kapal yang memenuhi standar emisi International Maritime Organization (IMO) tier tiga, dengan kata lain, PIS memiliki desain kapal yang ramah lingkungan.

"Strategi kedua, peremajaan armada sesuai ketentuan The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Penghentian Operasi Kapal Lambung," bebernya.

"Ketiga, pengurangan bahan bakar melalui pembersihan lambung (menghasilkan efisiensi 4%), pengoptimalan kecepatan operasi kapal (efisiensi 22%), serta penyertaan alat penyimpan energi (efisiensi 2%)," jelas Yoki.

Ia juga menyebut, strategi keempat adalah intensitas emisi yang lebih rendah, salah satunya pada kapal very large gas carrier (VLGC) Pertamina Gas Amarylis.

“Kami akan memakai 60% dari bensin dan sisanya dari biofuel. Tak hanya itu, PIS juga akan mengembangkan amonia dan hidrogen,” sebut Yoki.

Tahapan Pengurangan Emisi

Kapal PIS.
Kapal PIS. (Foto: Istimewa)

Yoki menjelaskan bahwa PIS memiliki tiga tahapan pengurangan emisi. Pertama, dirinya menyebut, tahap jangka pendek yang dilakukan pada tahun 2022-2025 yang memiliki strategi pembatasan operasi kapal.

"Lalu, strategi jangka menengah tahun 2026-2030 dengan penggantian bahan bakar dan pengoperasian kapal ramah lingkungan," jelasnya.

Terakhir, Yoki mengungkapkan bahwa terdapat strategi jangka panjang yang akan dilakukan pada tahun 2030-2060. 

"PIS menargetkan pengurangan emisi sebesar 20 ribu tCO2eq dengan menggunakan sumber energi lainnya, seperti hidrogen dan amonia hijau," ungkapnya.

“Kami menyadari bahwa tren ke depan harus ada pengurangan emisi dari sektor pelayaran dan kelautan, sehingga kami sudah memiliki peta jalan menuju NZE 2060,” jelas Yoki.

Siapkan Peta Jalan Ekonomi Biru

Pertamina.
Diskusi bertema “Ocean High Level Panel: Embodiment of Blue Economy Through a Sustainable Use of Coastal and Marine Resources to Save the Ocean Environment” di Paviliun Indonesia - COP 28. (Foto: Istimewa)

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan peta jalan ekonomi biru. Menurutnya, sektor maritim memiliki peran utama dalam pengembangan ekonomi biru.

“Kami sudah mengembangkan rencana aksi ekonomi biru dan indeks ekonomi biru untuk memantau perkembangannya,” katanya.

"Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong pengembangan ekonomi biru di berbagai daerah, salah satunya dengan Pertamina Group," jelas Vivi.

Selaras dengan itu, Head of Ocean Action Agenda World Economic Forum, Alfredo Giron Nava mengungkapkan bahwa pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk melaksanakan agenda Kemitraan Aksi Karbon Biru Nasional atau National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP).

"Kemitraan ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekosistem karbon biru di Indonesia. Terlebih, ekosistem laut dan pesisir Indonesia memiliki sumber daya yang kaya, yang dapat memberikan efek nyata bagi kelestarian lingkungan dunia," ungkapnya.

"Sinergi antara pemerintah dan forum internasional ini juga perlu didukung oleh sektor swasta dan masyarakat pesisir," imbuh Nava.

 

(*)

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya