Hari Anti Korupsi Sedunia, Erick Thohir: Tak Ada Ruang Koruptor di BUMN

Liputan6.com, Jakarta Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember 2023. Menteri BUMN Erick Thohir pun turut ikut memperingatinya.

Erick diketahui cukup serius dalam memerangi korupsi di tubuh perusahaan pelat merah. Salah satunya dituangkan melalui program bersih-bersih BUMN yang dibawanya sejak awal.

Langkah itu doperkuat dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI.

"Program Bersih-bersih BUMN adalah wujud komitmen kami memberantas korupsi. Saya tidak akan membiarkan penyalahgunaan dana di lingkungan BUMN, apalagi bisa merugikan masyarakat," tulisnya dalam Instagram @erickthohir, Sabtu (9/12/2023).

Ada sejumlah kasus yang disebut Erick. Diantaranya kasus asuransi Jiwasraya dan Asabri, kasus korupsi di Garuda Indonesia, hingga terbaru adanya salah kelola hingga dugaan korupsi dana pensiun BUMN.

Dia menegaskan, upaya bersih-bersih BUMN tak akan berhenti pada segelintir kasus yang sudah diproses tadi. Tapi, akan berlanjut keddepannya.

"Kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda dan Dana Pensiun, adalah bukti keseriusan kami memberantas korupsi. Tak berhenti di sini, saya akan terus memerangi korupsi agar BUMN semakin bersih dan bisa memberikan manfaat besar kepada masyarakat Indonesia. Selamat Hari Anti Korupsi," pungkas Erick Thohir.

Paling Menonjol

Melihat tren bersih-bersih BUMN ini, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai kalau gerakan Erick menjadi yang paling menonjol dalam 5 tahun terakhir. Tak hanya itu, Erick dinilai jadi satu yang cukup bisa membawa dampak posiitf diantar Menteri BUMN sebelumnya.

“Banyak hal yang membedakan antara Pak ET dan menteri-menteri BUMN sebelumnya. Yang paling unik dan positif dari Pak ET adalah upaya untuk menegakkan good governance di BUMN-BUMN,” kata Piter.

Piter menyampaikan selama Kementerian BUMN dipimpin Erick Thohir, kasus-kasus hukum di tubuh BUMN dapat diselesaikan secara lebih tuntas sebagai komitmen bersih-bersih BUMN.

“Bahkan, Pak ET sendiri yang langsung menyerahkannya ke penegak hukum. Terakhir, dugaan kasus penyelewenangan dapen di BUMN,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan akan melaporkan kembali terkait perkara dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Desember tahun ini.

Menteri BUMN Erick Thohir, menyebut setidaknya ada dua Dapen BUMN bermasalah yang akan dilaporkan. Namun, Erick tidak membeberkan secara gamblang Dapen mana yang dimaksud.

"Rencananya di bulan Desember ini ada dua lagi (dapen) yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung," kata Erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI Jakarta secara virtual di Youtube Komisi VI, dikutip Selasa (5/12/2023).

Ketika ditanya lebih lanjut, Erick mengatakan saat ini Kementerian BUMN sedang menunggu hasil laporan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dua dapen bermasalah tersebut.

"Tunggu BPKP, saya enggak boleh mendahului. Katanya ada dua," ujarnya kepada media.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 12 dana pensiun (dapen) yang bermasalah, 7 diantaranya merupakan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kendari demikian, OJK menyatakan saat ini Kementerian BUMN sedang melakukan program restrukturisasi terhadap dapen yang bermasalah tersebut. Oleh karena itu, OJK akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN.

Disisi lain, pada Oktober 2023 lalu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap pihaknya memang sedang mendalami 7 dana pensiun (Dapen) BUMN. Nantinya, langkah audit ini akan dilaporkan kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Diketahui, 7 dapen BUMN sedang didalami oleh tim internal Kementerian BUMN. Selanjutnya, akan disetor lebih dulu ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai langkah pendalaman. Baru kemudian jika terbukti ada indikasi kecurangan atau fraud, dilaporkan ke Kejagung.