Musim Penghujan Telat, Produksi Beras Indonesia Turun 500 Ribu Ton

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan Perum Bulog menyerap beras produksi petani. Penyerapan beras petani ini salah satu manfaatnya adalah untuk penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Arief mengatakan, hal ini sebagai respons masuknya musim tanam padi seluruh wilayah Indonesia.

"Kementerian Pertanian hari ini sedang bekerja keras untuk tanam. Bapak Presiden telah meminta kami untuk serap produksi dalam negeri. Jadi kita ingin 3 atau 4 bulan ke depan, beras yang kita distribusikan ini, kalau bisa sudah dari petani kita," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (4/1/2024).

Dia menyebut, pada Desember 2023, The United States Department of Agriculture (USDA) memproyeksikan total produksi beras global pada 2023/2024 akan menurun hampir 3,8 juta ton. Produksi beras Indonesia termasuk yang diproyeksikan akan menurun 500 ribu ton dan ini disebabkan terlambatnya musim penghujan.

Sebagai dukungan penyerapan dalam negeri, nantinya Holding BUMN Pangan ID Food dan Bulog akan dijamin uang negara untuk menyerap hasil produksi dalam negeri.

"Saat ini CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) stoknya sudah mulai naik. Kita berterima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan beserta jajaran. Ke depannya BUMN bidang pangan akan disiapkan dana penjaminan senilai Rp 28,7 triliun. Tapi ini bukan uang habis pakai melainkan di convert diberikan kepada Bulog dan ID FOOD untuk melakukan offtake produksi dalam negeri," ucapnya.

"Kita lihat salah satu kendala dari petani dan peternak kita adalah kepastian offtaker ya. Jadi Bapak Presiden perintahnya semua petani dan peternak itu sedulur kita itu, agar fokus bekerja saja, nanti hasilnya disiapkan oleh BUMN di bidang pangan dan diserap dengan harga yang bagus," kata sambung Arief.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menjamin data acuan penyaluran bantuan beras akurat. Bahkan, pengawasan penyaluran pun diawasi oleh Kementerian dan Lembaga negara.

Arief mengatakan, acuan data 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan beras mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Jadi ada data P3KE, data ini memang sudah dilakukan verifikasi oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sehingga data ini tentunya kita anggap yang paling akurat hari ini," ungkap Arief dalam keterangannya, Rabu (3/1/2024).

Informasi, angka 22 juta KPM ini setelah pemerintah melakukan pembaruan data penerima. Pada program serupa tahun lalu, sasarannya hanya menyasar sekitar 21,3 juta keluarga.

"Apabila ada masyarakat yang belum termasuk dalam data ini, bisa diusulkan lewat RT/RW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga). Kemudian nanti di verifikasi, sehingga di bulan berikutnya bisa kita mutakhirkan datanya," sambungnya.

Arief turut mengapresiasi PT Pos Indonesia yang berperan sebagai salah satu transporter bantuan pangan beras. Ia mengatakan infrastruktur logistik yang dimiliki Pos Indonesia memang mumpuni dan mampu menjangkau ke seluruh Indonesia.

"PT Pos sebagai salah satu transporter bantuan pangan beras, tentunya ini melalui lelang. Jadi kita open bidding, kita lelang terbuka. Ini kurang lebih sekitar Rp 1,5 triliun yang harus disiapkan oleh Bulog untuk mendistribusikan 6 bulan ke depan," kata Arief.

"Kalau menurut saya hari ini memang PT Pos yang paling layak karena infrastrukturnya mumpuni. Kemudian SDM (Sumber Daya Manusia) dan bahkan punya motor sampai ke kelurahan-kelurahan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang ada di Indonesia ," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) bagi 22 juta keluarga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menjamin penyalurannya tepat sasaran.

Diketahui, Jumlah penerima bansos beras di tahun 2024 ini mengalami peningkatan sekitar 8 persen dibandingkan jumlah penerima tahun sebelumnya yang sejumlah 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Arief bilang, tahun ini ada perubahan data acuan bantuan pangan beras. Pada 2024, Bapanas, Bulog dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggunakan data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Bantuan pangan beras di tahun 2024 ini menandai dimulainya penggunaan data P3KE dari Kemenko PMK. Validitasnya cukup kuat sehingga 22 juta KPM yang menjadi penerima bantuan pangan beras tahun ini, benar-benar merupakan kelompok masyarakat yang sangat perlu dibantu. Kita yakin tahun ini bisa lebih tepat sasaran,” ungkap dia dalam keterangannya, dikutip Rabu (3/1/2024).