Pengembangan IKN Jadi Tolok Ukur Indonesia Maju, Bagaimana Kalau Tak Lanjut?

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati menganggap pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia jadi tolak ukur menuju target Indonesia Maju.

Guna mengakomodir misi itu, pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional. Dengan harapan, posisi Indonesia sebagai negara maju paling tidak bisa diamankan pada 2045.

"Kita ini besar loh dibandingkan dua negara yang tadi. Let's say asumsinya IKN maju, kemudian growing IKN bisa jadi magnet untuk growing daerah lain. Orang-orang kita, resource kita yang di daerah timur, itu luar biasa," ujar Vivi kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (3/2/2024).

Menurut dia, pemindahan ibu kota ke IKN jadi penentu agar pemerataan ekonomi bisa lebih meluas hingga ke sudut timur Nusantara. Sesuai dengan misi pemerintah yang hendak membawa Indonesia keluar dari jebakan kelompok negara berpendapatan menengah sebelum 2038.

"Kita anggap itu sebagai game changer untuk kita tumbuh keluar dari middle income trap. Kita sudah 30 tahun di posisi middle income country," kata Vivi.

Kendati begitu, segala rencana yang sudah disusun itu juga butuh partisipasi dari pemimpin negara di masa mendatang. Namun, Vivi mengatakan Kementerian PPN/Bappenas nantinya bakal turut menyelaraskan itu dengan program kerja pemerintahan baru.

"Statemen-statemen politik itu kan perlu dibuktikan dan dituliskan hitam di atas putihnya. Jadi once kita punya presiden terpilih, kita pasti align-kan lagi prioritisasinya," ungkap dia.

"Let's say IKN tidak secepat yang direncanakan, tapi harus qualifying misalnya tumbuh kota-kota lainnya jadi kita hijau. Kemudian emisinya juga jauh lebih berkurang. Kan Indonesia enggak cuman satu titik," tuturnya.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan investasi yang masuk ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sebesar Rp 100 triliun pada 2024. Sumber investasi tersebut bisa berasal dari publik dan swasta.

"Target 2024 Rp 100 triliun investasi ya. Investasi itu bisa publik dan swasta. Publik itu contohnya ada BUMN juga yang akan investasi, kemudian ada lembaga non pemerintah seperti LPS, OJK, BI kan non pemerintah mudah-mudahan tercapai," kata Bambang saat ditemui usai membuka Nusantara Fair 2024 yang diselenggarakan di Central Lobby, Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (27/1/2024).

Adapun hingga saat ini,  investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp 47,5 triliun. Kata Bambang, nilai Investasi tersebut di luar dana APBN.

"Sekarang ini total investasi publik dan swasta di luar APBN yang kemarin oleh Kementerian PUPR itu sekitar Rp 47,5 triliun hingga groundbreaking yang terakhir," jelasnya.Namun, dari nominal Rp 47,5 triliun itu yang murni swasta sebesar Rp 35,9 triliun, dan saat ini sedang proses pembangunan.

"Yang swasta bener itu kira-kira Rp 35,9 triliun hampir Rp 36 triliun yang sudah di groundbreaking dan sekarang sedang berproses," ujar Bambang.

Sementara, untuk groundbreaking selanjutnya akan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beberapa bank termasuk kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Mudah-mudahan nanti insyaAllah nanti kita lihat groundbreaking mendatang, kan BI sudah groundbreaking, LPS sudah, OJK yang belum kan. Kemudian juga nanti beberapa bank, termasuk, saya mohon maaf sudah membocorkan (Bank Mandiri)," pungkas Kepala Otorita IKN tersebut.