Beras Langka dan Mahal Ternyata Bukan Ulah Mafia, Tapi Gara-Gara Ini

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori menyoroti ketentuan harga eceran tertinggi (HET) beras sebagai dalang dibalik beras langka dan mengalami kenaikan harga. Bukan karena mafia yang belum ada bukti jelasnya, ia lebih melihat HET sebagai faktor utama yang membuat perdagangan beras saat ini bermasalah.

Menurut catatannya, harga gabah kering panen di Jawa Timur saat ini sudah berada di angka Rp 8.400-8.700 per kg. Sementara untuk jadi produk beras harganya berada di kisaran Rp 15.750-16.600 per kg, dengan proses penggilingan dari padi menjadi beras (rendemen) 53 persen.

Sementara pemerintah mengatur HET beras untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi) di angka Rp 10.900 untuk beras medium, dan Rp 13.900 untuk beras premium.

"Di Jalur Sumsel, harga gabah kering panen hari-hari ini Rp 7.500 per kg. Untuk jadi beras sudah di harga Rp 14.200 per kg. Sementara HET beras premium jauh di bawah itu, Rp 13.900 per kg. Ini yang membuat pedagang beras dan penggilingan padi menjerit," jelas Khudori kepada Liputan6.com, Senin (19/2/2024).

Oleh karenanya, ia mengatakan, pedagang dan penggilingan padi tidak lagi memasok ke ritel-ritel modern karena merugi. Sebab pengelola supermarket tidak berani melanggar HET.

Jika pedagang dan penggilingan tetap ingin menjual produknya di ritel atau pasar modern, rata-rata pengelola ritel meminta harga di bawah HET Rp 13.900 per kg agar tidak merugi.

"Kalau peritel modern ambil untung Rp 200 per kg, berarti terima dari pedagang atau penggilingan Rp 13.700 per kg. Jika untung peritel lebih gede dari itu, harga dari pedagang atau penggilingan lebih rendah lagi. Alias kerugian pedagang/penggilingan lebih besar lagi," kata Khudori.

Beras di Pasar

Ketimbang merugi, sambungnya, pedagang dan penggilingan saat ini lebih banyak menjual beras di pasar tradisional. "Karena itu, kalau diperiksa di pasar tradisional sepertinya tidak ada masalah pasokan. Juga tidak ada pembatasan pembelian seperti di pasar modern. Karena di pasar tradisional sejak ada HET, beleid itu tak pernah dipatuhi," ungkapnya.

Khudori lantas mendesak Badan Pangan Nasional untuk menimbang ulang kebijakan HET beras yang sudah berlaku sejak September 2017. Tak hanya dari sisi hilir, tapi juga termasuk dampaknya terhadap industri perberasan secara keseluruhan.

"Dalam waktu yang sama, tidak ada salahnya buat Badan Pangan Nasional untuk menghitung ulang biaya produksi padi. Jangan-jangan harga gabah yang tinggi dan terus naik itu lantaran struktur ongkos produksi memang sudah berubah," pinta dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok beras nasional cukup untuk menghadapi bulan puasa Ramadan, yang diperkirakan berlangsung pada Maret hingga April 2024.

Pernyataan itu, ia sampaikan di sela-sela acara silaturahim dengan para nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) Binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), usai meninjau langsung stok beras di Gudang Bulog, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat.

“Ya kalau stok nggak ada masalah, tadi kita lihat sendiri stoknya melimpah seperti itu,” ujar Jokowi dikutip dari Antara, Jumat (16/2/2024).Menurut Presiden, yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah bagaimana mendistribusikan beras dengan baik dan merata ke pasar, hingga sampai ke tangan masyarakat.

“Yang paling penting memang bagaimana mendistribusikan secara baik dan sampai ke pasar, sampai ke masyarakat, sampai ke supermarket semuanya bisa tersedia. Itu bukan barang (perkara) mudah ya,” tuturnya.

Meskipun demikian, Jokowi menyebut upaya menyiapkan stok dan distribusi beras terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, adalah rutinitas yang telah dikerjakan pemerintah setiap tahun—sehingga tidak akan menjadi masalah serius.

Dia pun menegaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan stok untuk berbagai jenis beras, mulai dari medium hingga premium.

“Ya semua stok kita siapkan,” ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi isu kenaikan harga beras yang disebutnya karena produksi panen beras dari daerah belum masuk ke Pasar Induk Beras Cipinang.

Selain itu, kenaikan harga beras juga disebabkan distribusi yang terganggu, salah satunya dipengaruhi banjir rob yang melanda kabupaten Demak dan Grobogan di Jawa Tengah.

Berdasarkan situs resmi Pasar Induk Beras Cipinang, stok beras per 15 Februari 2024 mencapai 33.525 ton dengan harga rata-rata Rp13.815 per kilogram.

Sementara itu, Perum Bulog mencatat saat ini stok beras mencapai 1,18 juta ton yang dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan beras nasional hingga April 2024.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa ada indikasi monopoli beras kalau ada kelangkaan beras di Provinsi Lampung.

"Provinsi Lampung ini merupakan lumbung pangan karena penghasil beras secara nasional, jadi tidak hanya kebutuhan Lampung bahkan kebutuhan DKI Jakarta kita penuhi 40 persen. Kalau di lumbung pangan ini berasnya langka ini yang harus dipertanyakan kenapa," ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Bandarlampung, dikutip dari Antara, Jumat (16/2/2024).

Ia mengatakan bila ada kelangkaan di pasaran dimungkinkan ada indikasi monopoli beras yang terjadi.

"Kalau ada kelangkaan pasti ada yang tidak baik dalam proses ketersediaan, dan kemungkinan ada monopoli yang tidak menguntungkan. Saat ini kami pelajari terlebih dahulu mengenai ini, sebab kita punya aturan bahwa beras ini masuk dalam kedaulatan pangan jadi harus tersedia," katanya.

Dia menjelaskan untuk menyikapi adanya isu kelangkaan beras di tengah masyarakat, maka pemerintah daerah bersama Bank Indonesia melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional di Kota Bandarlampung.

"Hari ini kami memantau ke pasar-pasar tradisional dalam rangka menyikapi ketersediaan beras yang di sinyalir ada kelangkaan, ternyata beras masih tersedia di pasar," ucapnya.

Pantau Pasar

Menurut dia, dengan adanya pemantauan langsung ke pasar tradisional diharapkan dapat menjadi salah satu langkah menjaga ketersediaan pangan terutama menjelang Ramadhan.

"Wajib hukumnya beras sebagai pangan utama tersedia untuk konsumsi masyarakat, kalau gabah memang aturannya tidak boleh keluar. Yang pasti untuk indikasi monopoli akan kami pelajari untuk mengambil langkah selanjutnya," tambahnya.

Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung pada 2023 luas panen padi diperkirakan sebesar 532,77 ribu hektare mengalami kenaikan sebanyak 14,52 ribu hektare atau 2,80 persen dibandingkan luas panen padi di 2022 yang sebesar 518,26 ribu hektare.

Dan dengan produksi padi sekitar 2,73 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami kenaikan sebanyak 40,62 ribu ton GKG atau 1,51 persen dibandingkan produksi padi di 2022 yang sebesar 2,69 juta ton GKG.

Sedangkan bila di konversikan menjadi beras untuk dikonsumsi maka produksi beras pada 2023 diperkirakan sebesar 1,57 juta ton, mengalami kenaikan sebanyak 23,35 ribu ton atau 1,51 persen dibandingkan produksi beras di 2022 yang sebesar 1,55 juta ton.