AHY Gandeng Kejaksaan Agung demi Berantas Mafia Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung, sebagai lembaga penegak hukum yang dapat mendukung pemberantasan mafia tanah melalui optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.

Hal demikian dibahas dalam pertemuan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (05/03/2024). 

Kedua belah pihak juga sepakat melakukan percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) untuk mengakselerasi iklim investasi.

"Kehadiran kami ke sini sekali lagi untuk bersilaturahmi sekaligus memohon dukungan penuh dari Kejaksaan Agung yang selama ini juga telah luar biasa memberikan support kepada kami, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tentu tugas kami menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat dalam urusan pertanahan dan menghadirkan iklim investasi, kredibel, dan sustainable," ujar AHY.

Tugas-tugas Kementerian ATR/BPN tersebut dikatakan AHY juga sesuai dengan visi pemerintah yang menginginkan Indonesia bisa tumbuh secara ekonomi dan progresif, lewat pembangunan di berbagai sektor. Ia menyebut, semua hal itu membutuhkan dukungan investasi, fondasi serta kepastian hukum.

"Kami juga menyampaikan prioritas presiden, bagaimana menuntaskan isu-isu pertanahan yang ada kaitannya langsung terhadap progres pembangunan infrastruktur, khususnya proyek-proyek strategis nasional," kata AHY.

"Kita berharap jika permasalahan tanah ini bisa diselesaikan dengan baik maka investasi akan bergerak dan tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor," ia menambahkan.

Jaksa Agung ST Burhanuddhin dalam kesempatan ini menyatakan dukungannya terhadap Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam pemberantasan mafia tanah.

Selain tergabung dalam Satgas-Anti Mafia Tanah, Kejaksaan Agung juga memberikan pendapat serta pertimbangan hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN.

"Kami sudah bersinergi dan akan lebih lagi, kita tingkatkan lagi tentunya untuk kemaslahatan bangsa. Terima kasih atas kehadiran Menteri ATR/Kepala BPN, saya yakin dengan tidak mengarah ke hal-hal formal kita akan lebih cepat menyelesaikan masalah mafia tanah," ungkap ST Burhanuddin.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) keliling ke sejumlah kementerian/lembaga dalam rangka melakukan sinergi dan koordinasi. Pertama, ia menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaa Agung, Jakarta Selatan.

"Ada beberapa hal yang dibicarakan dan tentunya tujuannya lebih mensinergikan lagi kerja sama BPN dengan kejaksaan," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin usai menerima dan melakukan pertemuan dengan AHY di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Sementara itu, AHY menyampaikan terima kasih atas dukungan Kejagung selama ini dalam mendukung program dan tugas Kementerian ATR/BPN baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Ini sebuah kehormatan sekaligus juga kami ingin memperkuat sinergi dan kolaborasi," kata AHY.

Setelah kunjungan ke Kejaksaan Agung, Ketum Demokrat itu berlanjut ke Kementerian Pertahanan siang ini untuk bertemu Menhan Pertahanan Prabowo Subianto.

"Iya saya siang ini diterima oleh Bapak Prabowo," kata AHY.

Selesai dari Kemhan, AHY ke Mabes Polri untuk bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, banyak permasalahan pertahanan di lapangan yang tidak terlepas dari tugas-tugas kepolisian.

"Ingin berkomunikasi, bersilaturahmi sekaligus berkoordinasi dengan jajaran Polri," ujar AHY.

Sebelumnya diberitakan, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menemui Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di rumah dinas wapres, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2024). AHY mengaku pertemuan itu dalam rangka silaturahmi setelah ia dilantik menjadi menteri ATR/BPN.

"Rasanya tepat hari ini saya bisa sowan, silaturahmi secara langsung," kata AHY usai acara.

AHY mengaku Ma'ruf menyampaikan beberapa pesan kepadanya terkait pekerjaan rumah di Kementerian ATR/BPN, salah satunya mafia tanah yang merugikan rakyat kecil.

"Beliau mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat kita di berbagai daerah," kata AHY.

"Beliau bahkan tadi ada warga yang melaporkan, mengadu kepada Bapak Wapres tentang tanahnya yang diserobot oleh orang lain, diserobot oleh pengembang dan akhirnya nasibnya tidak menentu. Kasihan, padahal ini rakyat kecil," jelas AHY.

AHY memastikan dalam kasus mafia tanah, pihaknya akan berpihak pada rakyat dan membela kepentingan masyarakat kecil.

"Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah sudah pasti Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil. Jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan. Banyak juga misalnya yang sudah pensiun ya, itu yang dipermainkan. Rakyat kecil dipermainkan dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi," ujar dia.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hari ini menyempatkan untuk mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dia pun menyempatkan berdialog dan menyapa para pekerja di IKN. Dalam kesempatan itu pun, Ketua Umum Demokrat mengaku terpukau.

"IKN ini adalah mahakarya bangsa Indonesia. Untuk itu kita semua harus membantu dan mendorong agar target pembangunan IKN sesuai perencanaan," kata AHY dalam keterangannya, Rabu (28/2/2024).

Adapun AHY datang bersama Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni ke IKN. Sebelum di sana, dia menyempatkan mendatangi Kodam VI Mulawarman untuk menyerahkan sertifikat lahan untuk Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II.

AHY sendiri akan fokus dalam 100 hari kerjanya untuk menyelesaikan sisa paket pengadaan tanah. Terdapat 9 rencana detail tata ruang (RDTR) IKN yang juga sudah dituntaskan, kemudian ada juga 21 paket pengadaan tanah IKN di mana 10 paket sudah tuntas, sedangkan yang 11 paket tersisa progresnya mencapai 80 persen dan tinggal 20 persen lagi yang perlu dikawal.

"Dalam 100 hari kerja ke depan akan menyelesaikan sisa paket pengadaan tanah sejumlah 11 paket. Di IKN sendiri terdapat 21 Paket Pengadaan Tanah, 10 paket pelaksanaan pengadaan tanah telah selesai dan diserahkan," jelas dia.

AHY sendiri berharap proyek ini bisa selesai tepat waktu. "Semangat kita semua, ini adalah pekerjaan besar, kebanggaan bangsa Indonesia," kata dia.