Wilmar Gaet 16.928 Petani Kelola Lahan Pertanian 20 Ribu Ha

Liputan6.com, Jakarta PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) terus berkomitmen menjalin kemitraan dengan petani padi melalui Farmer Engagement Program (FEP). Hingga Februari 2024, luas lahan kemitraan dengan petani mencapai 20 ribu hektare (ha), tersebar di 19 kabupaten di Jawa Timur, Banten, Lampung, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. 

Peningkatan luas lahan kemitraan dengan petani tersebut bertambah signifikan dari 2023 yang hanya 8.903 ha. Hingga Februari lalu, perusahaan telah menggandeng  16.928 petani. Program tersebut telah dimulai pada 2021 dan lahan yang dikerjasamakan saat itu baru 617 ha.

“Program tersebut dapat berjalan dengan baik juga karena dukungan dari pemerintah daerah, dinas pertanian, perusahaan agri input dan gabungan kelompok tani (Gapoktan),” kata Rice Business Head PT WPI Saronto dikutip Senin (25/3/2024).

Dalam program itu, petani mendapatkan tiga fasilitas. Pertama berupa agri input, yaitu asuransi pertanian serta sarana dan prasarana produksi pertanian. WPI bekerjasama  pemerintah daerah yang memberikan subsidi untuk petani. Selain itu, perusahaan juga menggandeng perusahaan asuransi milik pemerintah dan swasta. Kedua, penerapan good agriculture practices (GAP). Berdasarkan pengalaman di lapangan, peningkatan produksi gabah petani rata-rata sebesar 15 persen setelah mendapat pendampingan. 

 Menurut Saronto, pihaknya berharap kemitraan dalam FEP dapat meningkat menjadi 30 ribu ha hingga akhir tahun ini. Hal itu diharapkan dapat sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan produksi gabah dalam negeri.

“Kami berupaya mengikuti arahan pemerintah untuk ikut meningkatkan ketahanan pangan,” kata Saronto.  

Dia menambahkan, WPI juga memanfaatkan produk samping (by product) menjadi produk hilir yang dapat memberikan nilai tambah, seperti, bekatul, kulit, menir dan sekam. Produk samping tersebut dapat dimanfaatkan tepung beras hingga bahan bakar pengganti batu bara karena nilai kalorinya tinggi. 

Wilmar mendampingi 1.500 petani swadaya dari lima koperasi kelapa sawit di Siak, Riau dalam meraih sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Upaya itu dilakukan melalui pendekatan jurisdiksi (jurisdictional approach) Siak Hijau. Kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan kemampuannya meraih keberlanjutan.

Lansekap Siak Hijau merupakan kolaborasi multi-stakeholder yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Siak yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Salah satu sektor yang menjadi prioritas dalam kolaborasi ini adalah pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kelapa sawit, dengan mengembangkan perkebunan yang berkelanjutan bagi petani swadaya. Kolaborasi itu dibentuk sebagai wujud dukungan swasta terhadap pelaksanaan kebijakan lansekap Siak Hijau, khususnya dalam memperkuat koordinasi dan sinergisitas program.

 Menurut Head Sustainability Wilmar Indonesia Pujuh Kurniawan, pihaknya telah mendampingi 1.500 petani swadaya yang mengelola kebun sekitar 2.500 hektare (ha). Mereka tergabung dalam lima koperasi petani swadaya. Dari jumlah itu, dua diantaranya telah mengantongi sertifikasi ISPO sejak 2019. Pada awal tahun ini, dua koperasi lainnya sedang dalam proses penyelesaian sertifikasi, dan satu koperasi sedang proses persiapan.

“Program ini dijalankan bersama PT Permodalan Siak (PERSI), dinas perkebunan, dan dinas lain yang terkait,” kata Pujuh dalam Workshop Sinergi Siak Hijau: Kolaborasi Stakeholder untuk mendukung Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Lanskap Siak Hijau pekan lalu.

 Selain di Siak, Wilmar juga melaksanakan pemberdayaan petani swadaya di beberapa propinsi, yaitu Jambi, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Pihaknya telah bermitra dan mendampingi 14 kelompok petani swadaya, dengan total jumlah petani mencapai 5.760 orang dan luas kebun 12.584 ha. Hingga saat ini sudah ada delapan kelompok petani swadaya yang telah berhasil mengantongi sertifikat ISPO, yang mencakup 8.588 ha kebun dari 3.525 petani swadaya.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengatakan, Siak Hijau dapat menjadi model pengelolaan kebun kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Kolaborasi tersebut telah menjadi wadah sinergi bagi para stakeholder untuk meningkatkan kemampuannya dalam meraih sertifikasi keberkelanjutan, terutama bagi petani swadaya. "Pembeli minyak sawit dunia menuntut produk yang berkelanjutan. Ini penting bagi perusahaan dan petani agar dapat mengikuti tuntutan pasar,” kata Sudarsono.

 Dia menilai, saat ini petani menyumbang 40 persen dari total produksi tandan buah segar (TBS) sawit nasional. Sayangnya, mereka masih banyak keterbatasan dalam meraih sertifikasi. Hal itu perlu mendapatkan perhatian semua pihak untuk membantu meningkatkan kemampuan mereka.

Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Siak. Luasnya saat ini mencapai 328,8 ribu ha. Dari total luas tersebut, luas kebun yang dikelola petani swadaya mencapai 208.075 ha.