Strategi Bank Dunia Genjot Investor Swasta Masuk Pasar Negara Berkembang

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengungkapkan pihaknya akan mempublikasikan lebih banyak data kepemilikan, termasuk mengenai gagal bayar utang, mulai pekan depan sebagai bagian dari upaya menarik lebih banyak investasi sektor swasta ke negara-negara berkembang.

Mengutip Channel News Asia, Selasa (26/3/2024) Banga mengatakan Grup Bank Dunia telah memobilisasi modal swasta sebesar USD 41 miliar atau sekitar Rp 647,7 triliun untuk pasar negara berkembang dan mengumpulkan dana tambahan sebesar USD 42 miliar atau Rp 663,5 triliun dari sektor swasta untuk penerbitan obligasi tahun lalu.

Namun, dia menambahkan, diperlukan lebih banyak kemajuan, dan bank sentral perlu mengambil tindakan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi investasi sektor swasta di negara-negara berkembang.

Banga menyoroti, pertumbuhan ekonomi negara berkembang telah melambat, turun menjadi hampir 4 persen dari 6 persen dalam dua dekade. Dia juga mencatat bahwa setiap poin persentase yang hilang akan menyeret 100 juta orang ke dalam kemiskinan, sementara tingkat utang meningkat.

Dia melanjutkan, negara-negara berkembang juga menghadapi kesenjangan yang tak terbayangkan antara 1,1 miliar generasi muda yang diperkirakan akan memasuki dunia kerja pada dekade berikutnya dan perkiraan penciptaan lapangan kerja hanya sebesar 325 juta lapangan kerja.

Untuk lebih memahami masalah ini, Bank Dunia mengadakan kelompok fokus dengan 15 kepala eksekutif perusahaan manajemen aset, bank dan operator yang mengidentifikasi kekhawatiran seperti kepastian peraturan, asuransi risiko politik dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Bulan lalu, Bank Dunia telah mengumumkan reformasi yang akan mengkonsolidasikan struktur jaminan pinjaman dan investasinya serta melipatgandakan jaminan tahunannya menjadi USD 20 miliar pada 2030.

Mulai pekan depan, Banga mengungkapkan, bank sentral dan konsorsium lembaga pembangunan juga akan mulai mempublikasikan data pemulihan sektor swasta berdasarkan tingkat pendapatan daerah, sebagai langkah untuk membangkitkan kepercayaan investor.

Bank Dunia juga akan menerbitkan data gagal bayar sektor swasta yang dikelompokkan berdasarkan peringkat kredit, serta statistik gagal bayar negara dan tingkat pemulihan sejak 1985.

"Semua upaya ini berkontribusi pada satu tujuan: mendatangkan lebih banyak modal sektor swasta ke negara-negara berkembang untuk mendorong dampak dan menciptakan lapangan kerja," kata Banga dalam di Forum Pembangunan China pada Minggu (24/3).

Mantan CEO Mastercard ini juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengupayakan upaya jangka panjang untuk membangun platform sekuritisasi yang akan memudahkan dana pensiun dan investor institusi lainnya untuk menyalurkan USD 70 triliun ke pasar negara berkembang.

Dia menuturkan, menggabungkan investasi besar yang terstandarisasi dalam satu paket akan mendorong investasi yang berarti dalam skala besar.

Bank Dunia menilai Program Makan Siang Gratis perlu direncanakan dengan matang, khususnya pada aspek anggaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen.

Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program Makan Siang Gratis tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki saat ini.

"Tergantung program seperti apa yang akan dilaksanakan dan bentuknya apa. Semua rencananya harus benar-benar dipersiapkan dan biayanya juga dipersiapkan," kata Satu Kahkonen dikutip dari Antara, Rabu (28/2/2024).

Sebagai perwakilan Bank Dunia, hingga saat ini Satu Kahkonen masih menunggu rincian lebih lanjut Program Makan Siang Gratis dari pemerintah.

"Kami masih menantikan (rincian Program Makan Siang Gratis). Untuk Indonesia pada dasarnya berpegang pada pagu defisit fiskal yang telah ditetapkan sebesar 3 persen dari PDB, sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Adapun rincian dari Program Makan Siang dan Susu Gratis telah didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Program Makan Siang dan Susu Gratis merupakan usulan dari pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan Program Makan Siang Gratis bertujuan mengatasi masalah tengkes (stunting) dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga. Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental.

"APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia," ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2).