IMT-GT Targetkan Integrasi Kawasan dengan Perekonomian Berkelanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Rangkaian Pertemuan Strategic Planning Meeting Kerja Sama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle/IMT-GT) ke-29 telah dilaksanakan pada 24-25 Maret 2024.

Rangkaian pertemuan dimulai dengan Rapat Nasional Sekretariat, dilanjutkan pertemuan konvergensi beberapa Kelompok Kerja dan diakhiri dengan Rapat Pleno Pejabat Senior.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Netty Muharni memimpin pertemuan Sekretariat Nasional pada hari pertama. Selain mempersiapkan logistik, Sekretariat Nasional IMT-GT juga membahas dokumen laporan yang dipaparkan kepada pejabat senior.

“Kita perlu memastikan para pejabat senior IMT-GT mendapat laporan yang komprehensif dan mencakup seluruh perkembangan capaian IMT-GT di berbagai sektor,” tutur Asdep Netty, di Kabupaten Tangerang, Minggu, 24 Maret 2024.

Kerja sama IMT-GT saat ini dalam proses implementasi 140 proyek, termasuk di antaranya 36 proyek infrastruktur (Physical Connectivity Projects/PCPs). IMT-GT juga akan melakukan tinjauan paruh waktu terhadap implementasi Cetak Biru 2022-2026, yang akan dilaporkan dalam Pertemuan Tingkat Menteri pada September 2024.

Pertemuan juga mendiskusikan tiga proyek lintas sektor. Pertama, Visit IMT-GT Year 2023-2025, yang membahas dukungan sektor transportasi terutama pembukaan rute-rute untuk mencapai destinasi wisata di wilayah IMT-GT.

Kedua, IMT-GT Rubber Cities Cooperation yang membahas upaya bersama mempercepat hilirisasi industri karet untuk stabilitas dan upaya bersama menghadapi dampak peraturan deforestasi Uni Eropa (EUDR) bagi subkawasan.

Ketiga, IMT-GT E-Commerce Platform, yang membahas perkembangan Pembangunan IMT-GT Mall digital. Platform e-commerce asal Indonesia “PADI UMKM” menyatakan siap untuk berintegrasi dengan platform tersebut.

Topik lain yang turut diangkat dalam pertemuan tersebut yaitu gagasan kolaboratif BIMP-EAGA & IMT-GT Blue Economy Strategy 2030.

Inisiatif ini selaras dengan prioritas Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 menghasilkan kesepakan ASEAN Blue Economy Framework, yang di antaranya menggarisbawahi integrasi sektor-sektor strategis, termasuk energi biru terbarukan, bioteknologi, budidaya perikanan berkelanjutan, pariwisata, serta transportasi air.

Indonesia juga menyampaikan seluruh pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta sektor swasta perlu berkomitmen mewujudkan tujuan bersama dari kerja sama ini yaitu memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat integrasi kawasan.

"Indonesia mendorong semua pemangku kepentingan untuk lebih aktif membahas secara komprehensif proyek yang layak dan dapat diimplementasikan segera melalui upaya kolaboratif dalam mencapai Visi IMT-GT 2036,” ujar Asdep Netty.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Sekretariat Nasional Malaysia dan Thailand, ADB dan Centre of IMT-GT (CIMT) selaku Sekretariat Bersama IMT-GT. Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan dari Kemenko Perekonomian, semua Kementerian Pemangku Sektor, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha dan universitas.

Sebelumnya diberitakan, Delegasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengunjungi Markas Besar OECD di Paris, Prancis, Jumat 3 November 2023. Langkah ini sebagai salah satu misi menjadi anggota tetap dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan kecepatan dan skala transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan strategis nasional.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak mendiskusikan mengenai proses aksesi, instrumen dan standar OECD yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, partisipasi dalam komite/badan/program, hingga pembiayaan sehubungan dengan proses aksesi.

Perlu diketahui bahwa sebelumnya pernyataan minat Indonesia menjadi anggota OECD telah disampaikan melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Pada tingkat pusat, Pemerintah Indonesia terus melalukan koordinasi sehubungan minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Komitmen kuat juga ditunjukkan dengan beberapa pertemuan Menteri Pemerintah Indonesia dengan Sekretaris Jenderal OECD,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulis, Senin (6/11/2023).

Lebih lanjut Sesmenko Susiwijono menyampaikan bahwa pada tingkat teknis, Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan OECD telah mulai mempersiapkan diri baik dari aspek substansi maupun koordinasi teknis lainnya. Untuk menciptakan koordinasi yang terstruktur, Tim Nasional akan dibentuk Pemerintah Indonesia yang berfokus pada langkah-langkah terkait proses aksesi OECD. Menanggapi hal tersebut, Deputy Director for Global Relations and Co-operation OECD Karim Dahou menyampaikan apresiasi atas komitmen tinggi dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam proses untuk menjadi anggota penuh OECD.

Dalam kunjungan tersebut Sesmenko Susiwijono turut didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi. Selain itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Dubes Mohamad Oemar turut mendampingi delegasi secara khusus.

Dalam kesempatan yang sama, Delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan para Duta Besar dan perwakilan tetap OECD, yakni Australia, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, dan Selandia Baru. Dalam pertemuan tersebut, setiap negara menyampaikan dukungan atas minat Indonesia untuk menjadi anggota tetap OECD dan kesediaan untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Indonesia berharap dukungan tersebut dapat segera diberikan untuk mempercepat proses aksesi pasca diterimanya secara resmi minat keanggotaan Indonesia.

“Kerja sama yang terjalin dengan negara OECD tidak hanya dimaknai untuk proses keanggotaan OECD saja. Sebelumnya, kerja sama telah dilakukan dengan negara anggota OECD dalam konteks hubungan bilateral ekonomi,” kata Deputi Edi.