ASEAN 2024 di Laos Sepakati Lanjutkan 3 Prioritas dari Keketuaan Indonesia, Simak Kesepakatannya

Liputan6.com, Jakarta - Bank sentral dan kementerian keuangan di ASEAN sepakat untuk terus melanjutkan tiga agenda prioritas dari Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 sebelumnya.

Dikutip dari laman Bank Indonesia, Senin (8/4/2024), kesepakatan tersebut mengemuka pada pelaksanaan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (the ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors Meeting/AFMGM) ke-11 di Luang Prabang, Laos pada 2-5 April 2024.

AFMGM merupakan wadah penting bagi dialog tingkat tinggi kerja sama bank sentral dan kementerian keuangan di kawasan guna memperkuat solidaritas antara negara-negara ASEAN terutama di jalur integrasi keuangan. Bank of Lao PDR (BOL) dan Lao PDR Ministry of Finance menjadi penyelenggara pertemuan ini.

Adapun hadir perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta. Turut hadir Timor Leste selaku observer.

Tiga agenda yang diinisiasi oleh Indonesia di ASEAN pada 2023 yang terus berlanjut tersebut, yakni:

Pertama, perluasan kerja sama konektivitas pembayaran regional atau Regional Payment Connectivity (RPC). RPC yang diinisiasi oleh Bank Indonesia guna memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman terus berkembang di bawah Keketuaan ASEAN Laos 2024.

Hal tersebut ditandai dengan terus bertambahnya negara yang tertarik untuk bergabung dalam kerjasama konektivitas pembayaran regional. Dalam hal ini, pada 3 April 2024, di sela-sela rangkaian AFMGM ke-11, dilakukan MoU signing RPC yang menandakan bergabungnya Laos sebagai negara ke-8 yang menjadi anggota dalam kerjasama RPC.

Saat ini, negara yang telah bergabung dalam kerjasama RPC adalah Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Laos.

Kedua, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara di ASEAN atau ASEAN Local Currency Transaction (LCT). Dalam rangkaian pertemuan AFMGM ke-11, kerangka kerja ASEAN LCT yang perumusannya diprakarsai oleh Bank Indonesia berhasil mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara ASEAN.

Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi pembayaran lintas negara sehingga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk mengurangi  biaya transaksi perdagangan, mendorong pendalaman pasar keuangan dalam mata uang lokal, serta mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar.

Ketiga, upaya Indonesia untuk melakukan penyempurnaan mandat komite kerja (Working Committee) ASEAN. Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan komite kerja ASEAN lebih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi, mendorong inovasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi, memperkuat kerjasama regional, serta mencapai integrasi dan stabilitas keuangan. Pada AFMGM ke-11 ini, para Menteri dan Gubernur Bank Sentral mengesahkan Pedoman Tingkat Tinggi dan Kerangka Acuan Penyesuaian Mandat Komite Kerja ASEAN.

Saat ini dua komite kerja telah menyelesaikan penyesuaian mandatnya, yaitu komite kerja yang menangani pengembangan sistem pembayaran (Working Committee-Payment and Settlement System/WC-PSS) dan pengembangan liberalisasi neraca modal (Working Committee-Capital Account Liberalisation/WC-CAL).

Selanjutnya, juga ada komite kerja lainnya terkait penguatan inklusi keuangan, pengembangan pasar keuangan, liberalisasi perdagangan, dan integrasi perbankan sudah memulai dan akan melanjutkan proses penyempurnaan mandatnya.

Sebelumnya diberitakan, Australia memperkuat kerja sama dengan Asia Tenggara melalui Skema Iklim dan Energi Bersih yang baru senilai 10 juta dolar Australia. Ini dirancang untuk meningkatkan upaya bersama di bidang perubahan iklim dan energi bersih.

Skema yang diumumkan pada KTT ASEAN-Australia di Melbourne pada Senin (4/3/2024) ini akan menyediakan pendanaan multi-tahun untuk program-program iklim dan energi bersih termasuk pengembangan kapasitas teknis dan akan memastikan bahwa Australia dan negara-negara ASEAN saling berbagi keahlian serta belajar satu sama lain.

"Perubahan iklim merupakan ancaman nyata bagi kawasan kita dan kami bekerja sama dengan mitra ASEAN untuk memitigasi dampaknya serta mempercepat transisi energi bersih," tutur Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Australia.

"Skema Iklim dan Energi Bersih yang baru adalah salah satu contoh bagaimana kita menciptakan peluang dan mengatasi tantangan bersama."

Skema ini akan memungkinkan lembaga-lembaga Pemerintah Persemakmuran dan Negara Bagian dan Teritorial Australia untuk memperluas dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan mitra-mitra di Asia Tenggara dalam hal perubahan iklim dan transformasi energi ramah lingkungan.

"Australia memperkuat kerja sama dengan mitra ASEAN kami, bekerja sama untuk memperbaiki kawasan kami, membangun peluang manufaktur, dan perdagangan energi bersih yang baru," ujar Menteri Perubahan Iklim dan Energi Chris Bowen.

"Skema Iklim dan Energi Bersih senilai 10 juta dolar akan membantu membangun kemampuan di seluruh kawasan untuk merespons perubahan iklim dan mempercepat transformasi energi bersih."

Program ini mencakup metode pendanaan fleksibel untuk menanggapi permintaan negara mitra dan akan menjadi inisiatif pertama yang dirancang di bawah program kemitraan pemerintah-ke-pemerintah Asia Tenggara, yang diumumkan oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese pada tahun 2023.

Selain itu, program ini juga akan mendukung implementasi dari "Invested: Australia's Southeast Asia Economic Strategy to 2040", yang mengakui peran penting kemitraan antar pemerintah serta peluang dan tantangan transformasi energi bersih.