Menteri Trenggono Kewalahan, 2 Tahun Larang Ekspor Benih Lobster Tapi Tetap Kecolongan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku sulit mengerem arus ekspor benih lobster ilegal dari Indonesia. Padahal, sudah ada aturan penyetopang ekspor benih bening lobster (BBL) sejak 2021 lalu.

Trenggono mengaku sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 yang mengatur penyetopan ekspor benih lobster, masih banyak yang lolos secara ilegal.

"Saya mencegah ga bisa, saya jujur saja mencegah ga bisa, Permen KP sudah kita buat ketika saya hadir sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan langsung saya terbitkan Peraturan Menteri KP no 17 dan menutup yang namanya ekspor BBL," kata Menteri Trenggono dalam Konferensi Pers, di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Setelah aturan itu berlaku selama 2 tahun, dia mengaku masih menemukan BBL yang diekspor secara ilegal. Meski diakui ada beberapa penangkapan yang berhasil dilakukan. Namun, angkanya masih jauh lebih sedikit ketimbang ekspor BBL ilegal.

"Dua tahun kemudian kita lakukan riset dan seterusnya yang terjadi adalah ga bisa kita nutup (arus keluar benih lobster), ada sih sekali dua kali yang ditangkap, tapi yang lolos lebih banyak lagi. Faktanya di sana jalan terus," tuturnya.

Trenggono mencatat, arus keluar dari benih lobster Indonesia paling banyak ke Vietnam. Saking banyaknya pasokan dari Indonesia, dia menaksir industri pengembangan lobster di Vietnam bisa berhenti total jika berhasil disetop.

"Kalau benar-benar itu kita tutup, Vietnam pasti berhenti total karena ga ada lagi BBL yang masuk ke sana. Tapi nyatanya ada terus dan jumlahnya besar. dan waktu saya tanya, pakai kaos biasa, yg terjadi begitu, di kampung-kampung di tunjukin lagi udah gede, dikemas," jelasnya.

Lebih lanjut, Trenggono mengaku enggan lebih rugi lagi dari kasus tersebut. Maka, diambil langkah untuk menjalin kerja sama dengan Vietnam.

Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya kembali keran ekspor benih lobster dari Indonesia ke Vietnam. Syaratnya, perlu ada investasi dan budidaya yang dilakukan di Indonesia. Trenggono akhirnya menjalin komunikasi dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (MARD) Vietnam untuk membuka kerja sama tersebut.

"Kalau kita ga mampu lakuin kayak gitu yang terjadi ya mesti harus kerja sama, kolaborasi. Itulah yang kemudian saya bisa diterima oleh menteri MARD di sana kemudian kita bicara, lalu menteri MARD juga datang ke Indonesia menindaklanjuti sampai hari ini," urainya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membidik penguatan budidaya perikanan di Indonesia. Bahkan, dia menargetkan Indonesia bisa merajai budidaya perikanan dalam 10-15 tahun mendatang.

Budidaya ini jadi perhatian Menteri Trenggono di sisa masa jabatannya yang akan berakhir pada Oktober 2024 mendatang. Dengan penguatan budidaya, dia berharap penangkapan ikan secara liar akan bisa ditekan.

"Saya mimpi 10-15 tahun Indonesia jadi negara yang kuat sektor budidaya khususnya budidaya perikanan dan kalau kita memiliki kekuatan maka penangkapan hanya pada ikan khusus yang bernilai tinggi dan belum bisa dibudidaya," ujar Menteri Trenggono dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin KKP, Trenggono mengaku sudah mendatangi banyak negara yang melakukan budidaya. Temuannya, Indonesia banyak tertinggal pada sektor ini dari negara-negara yang didatanginya.

"Saya keliling selama ditugaskan untuk menakhodai KKP ini hampir banyak negara, dan jujur saya rasa banyak ketinggalan sekali di sektor budidaya," ucapnya.

Sejalan dengan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Trenggono ingin ada penguatan budidaya perikanan di Indonesia. Ada sejumlah jenis perikanan yang menurutnya sudah bisa dikembangkan.

Pada saat yang sama, ada yang masih perlu penguatan seperti pada budidaya lobster. Maka, dia mengambil langkah untuk menggandeng Vietnam dalam penguatannya. Tercatat, ada sekitar 5 perusahaan asal Vietnam yang tertarik untuk ikut terlibat.

"Lobster yang belum, memang sudah dimulai sporadis di Lombok ada yang melakukan, di Batam juga ada, Sulawesi jg ada, lalu Banyuwangi juga ada, Sibolga, tapi belum berhasil dengan baik," terangnya.