Pembangunan Rusun Belum Selesai, Rencana ASN Boyongan ke IKN Mundur

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengungkap alasan kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mundur. Ini lantaran harus menyesuaikan dengan ketersediaan hunian di IKN.

Seperti diketahui, rencana awal ASN pindah ke IKN dilaksanakan pada Juli 2024. Namun, akhirnya diputuskan untuk mundur ke sekitar September 2024.

"Gini loh, setelah 17 (Agustus) itu kan kita sesuaikan tempatnya toh. Tadinya kan akan pindah Juli, tapi kalau upacara Agustusan, kalau Juli pindah, enggak cukup tempatnya (hunian ASN)," ungkap Azwar Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, dikutip Sabtu (4/5/2024).

Dia menjelaskan, kapasitas hunian menjadi salah satu poin penting untuk kepindahan ASN tadi. Mengingat, banyak pihak juga yang akan pindah ke IKN.

"Termasuk teman-teman wartawan mau ikut enggak ke sana? Nah, kalau ikut enggak ada tempatnya. Makanya dipindah rencana September atau Oktober," kata dia.

Sambil menunggu kesiapan hunian tadi, pihaknya sudah menyusun sejumlah skenario. Ini berkaitan dengan jumlah ASN dari Jakarta yang akan diboyong ke ibu kota negara baru tersebut.

"Siapa yang pindah ke sana? Kita sudah simulasikan, nah kalau apartemennya cukup 6.000 kita udah siap 6.000 simulasi, tapi kalau cukupnya 3.500 kita siapin 3.500. Isinya apa saja? Udah ada semuanya," tuturnya.

Kendati kepindahan ASN ke IKN ini mundur dari rencana semula, Menpan Anas menegaskan hal tersebut tak mempengaruhi kerja-kerja dari aparatur negara.

"Kerja kan gak tergantung pindah ke IKN, tetap jalan terus toh," tegas Azwar Anas.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyanjung langkah berani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Utamanya mengenai keputusan untuk memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurutnya, pemindahan ibu kota pemerintahan itu sebagai bentuk upaya menghadirkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar wilayah Pulau Jawa. Terutama bagi kawasan-kawasan Indonesia Timur.

"Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan itu sebagai bentuk strategi daripada pemerataan pertumbuhan wilayah dari Aceh sampai Papua," tegas Bahlil dalam Kuliah Umum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kamis (2/5/2024).

"Ini menurut saya adalah keberanian daripada Bapak Presiden Jokowi. Ini affirmative political will-nya pak Jokowi. Karena pertumbuhan ekonomi nasional kita itu 53 persen itu ada di Jawa," imbuhnya.

Dia mengatakan, Kepala Negara ingin ada titik pertumbuhan ekonomi baru di wilayah lain di Indonesia. Salah satu yang dipilihnya adalah kawasan Kalimantan Timur.

"Pak Jokowi pingin ini (Ibu Kota) untuk itu digeser, jangan mayoritas di Jawa, digeser ini ke wilayah lain pemerataan salah satu instrumennya adalah kita pindahin ibu kota negara," ucapnya.

Dia mengisahkan, hanya di tangan Jokowi kepindahan ibu kota bisa dilaksanakan. Dia mengungkap rencana kepindahan itu sudah ada sejak Presiden pertama RI, Soekarno. Namun, berangsur pergantian Kepala Negara, baru Jokowi yang bisa merealisasikannya.

"Jadi adik-adik semua, kita ini harus berterima kaish kepada pak Jokowi. Bung karno sudah meletakkan akan memindahkan ibu kota negara. Tapi dari Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, presiden siapa yang berani memutuskan untuk ibu kota dipindahin dari Jakarta ke Kalimantan?," tanya Bahlil kepada mahasiswa.

Pertanyaan itu lantas dijawab dengan gemuruh kata 'Jokowi' yang disebut mahasiswa yang memenuhi ruangan tersebut. Bahlil menyinggung soal latar belakang Jokowi yang bukan berasal dari universitas luar negeri.

Menurutnya, hal itu tidak membatasi seseorang bisa memutuskan sesuatu yang baik untuk negara. "Dia tidak kuliah di luar negeri kok. Dia kuliah di UGM. Jadi belum tentu yang kuliah di luar negeri dia lebih mengerti dari kita yang kuliah di daerah-daerah, kampung-kampung untuk tujuan kita berbangsa dan bernegara," pungkasnya.