Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Freeport, Sampai Kapan?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah akan memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI). Saat ini izin yang ada hanya sampai akhir bulan ini atau tepatnya 31 Mei 2024.

“Ya terus dong, ya diperpanjang (izinnya),” kata Jokowi dikutip dari Antara, Rabu (8/5/2024).

Ia melanjutkan, pemerintah saat ini masih menghitung harga patokan ekspor (HPE) yang akan dikenakan terhadap Freeport. Perhitungan ini mengingat harga global sejumlah komoditas tambang mengalami kenaikan.

Pemerintah menghargai pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, yang nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun.

Ia pun memastikan bahwa pemerintah terus memonitor proses pembangunan smelter yang hampir rampung.

“Kita hargai Freeport maupun (PT) Amman (Mineral) telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100 persen. Kita ikuti kok (prosesnya), mingguannya kita ikuti pembangunan sampai berapa persen, berapa persen,” ujar Jokowi.

 

Dibangunnya smelter tersebut, menurut Jokowi, menunjukkan keinginan kuat Freeport dan PT Amman untuk mendukung hilirisasi industri di Indonesia.

“Saya kira itu bagus sekali dan itu harus dihargai lho ya,” tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, buka suara soal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI).

Bahlil menyebut, Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun yakni hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.

Oleh karena itu, untuk mempercepat penyelesaian perpanjangan IUPK PTFI, Pemerintah saat ini sedang menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Oh sudah hampir final kok, tinggal tunggu PP-nya saja," kata Bahlil dalam konferensi pers paparan kinerja investasi Kuartal I-2024, di Kantor Kementerian BKPM, Senin (29/4/2024).

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, perpanjangan kontrak IUPK PTFI dilakukan Pemerintah lantaran cadangan dan produksi mineral PTFI diprediksi akan mencapai puncaknya pada tahun 2035.

"Karena sekarang kan kita kelolanya underground, begitu 2035 tidak kita lakukan eksplorasi itu produksinya habis dan untuk eksplorasi butuh waktu 10-15 tahun. Jadi kalau kita tidak melakukan perpanjangan untuk mereka melakukan eksplorasi maka siap siap 2040 itu PTFI gak operasi jadi jangan diartikan ada apa," jelas Bahlil.

Selain itu, alasan lainnya yaitu terdapat penambahan saham pemerintah Indonesia di PTFI sebesar 10 persen. Maka dengan adanya tambahan tersebut, otomatis saham pemerintah di PTFI secara keseluruhan mencapai 61 persen.

"Dengan harga yang sangat murah sekali jadi ke depan PTFI itu kita Indonesia sudah memiliki 61 persen kalau sudah 61 persen mau apa lagi dan utang divestasi kemarin kalau berdasarkan pendapatan mereka mungkin 2024 sudah lunas," pungkas Bahlil Lahadalia.