Erick Thohir Targetkan Divestasi 10% Saham Freeport Selesai Awal 2025

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tengah berupaya agar pelepasan saham atau divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia bisa selesai pada kuartal pertama tahun 2025.

"Kita coba ya. Kita coba (kuartal I-2025)," kata Erick Thohir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Lebih lanjut, Erick mengakui masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelepasan saham Freeport Indonesia tersebut. Kendati demikian, ia tidak menyebut secara rinci apa kendalanya.

"Kita usahakan, kita usahakan. Karena kan memang ada beberapa kesepakatan yang memang dinamikanya cukup kompleks," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya percepatan divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia telah diminta oleh Presiden Joko Widodo sebelum dirinya lengser. Jokowi meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan divestasi tersebut.

Pasalnya, Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen. Dengan begitu, total saham yang akan dimiliki pemerintah di PT Freeport yakni sebesar 61 persen.

Selain itu, kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport akan memberikan keuntungan besar bagi negara.

Sebanyak 80 persen keuntungan PT Freeport nantinya akan masuk ke kas negara, baik dalam bentuk royalti, Pph Badan, Pph Karyawan, bea ekspor, hingga bea keluar.

PT Freeport Indonesia menyiapkan dana sebesar USD 100 juta per tahun sebagai anggaran investasi sosial hingga 2041. Dana investasi sosial demi mendukung berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab operasi perusahaan kepada masyarakat di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

Anggaran tersebut terbagi dalam beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur hingga kebudayaan dan olah raga. Dana diambil dari biaya operasional perusahaan.

Ini diungkapkan  Group Leader Project Management Office PT Freeport Indonesia, Andriyana Saputro."Ke depan investasi sosial bidang pendidikan akan semakin besar porsinya," kata dia di Komplek Kuala Kencana Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (12/12/2024).

Dia menyebutkan, secara total selama 31 tahun terakhir, Freeport telah menggelontorkan total biaya investasi sosial selama 31 tahun terakhir (1992-2023) senilai USD 2,1 miliar.

Di mana rincian dalam 5 tahun terakhir, yakni sebesar  USD 122 juta di 2023, tahun 2022 sebesar USD 122,3 juta, tahun 2021 sebesar USD 109,3 juta, tahun 2020 sebesar USD 60,7 juta dan tahun 2019 sebesar USD 62,8 juta. Khusus pada 2024, angkanya menjadi USD 151,9 juta.

Dia menjelaskan jika prioritas komposisi pembagian anggaran investasi sosial berubah-ubah, mengacu pada fokus yang akan didorong di satu waktu.

Dia mencontohkan pada 2023, investasi sosial terbesar ditujukan bagi pendidikan, kemudian baru kesehatan, dukungan budaya olahraga dan sosial, ekonomi, hubungan pemangku kepentingan hingga infrastruktur.

Andriyana menyebutkan program investasi sosial yang saat ini berjalan antara lain Program Kampung Sehat, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, Pengendalian Malaria, Riset Kesehatan Dasar.

Selain itu program pembangunan asrama siswa, beasiswa, guru kontrak, pengembangan guru SMK, program pengusaha binaan, penjualan produk perikanan dan pertanian, pembangunan sarana air bersih, pelestarian dan promosi budaya Komoro, pengembangan Papua Football Academy.