Warga di Daerah 3T Tetap Dapat Bansos, Begini Cara Penyalurannya

Penyaluran bansos dengan metode door to door sangat membantu KPM yang kesulitan mengambil bantuan karena berbagai macam kendala. Salah satunya, mereka yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terpelosok).

oleh Septian Deny diperbarui 20 Mei 2024, 05:31 WIB
Diterbitkan 20 Mei 2024, 05:30 WIB
Ilustrasi penerima Bansos (Istimewa)
Ilustrasi penerima Bansos. Penyaluran bansos dengan metode door to door sangat membantu KPM yang kesulitan mengambil bantuan karena berbagai macam kendala. Salah satunya, mereka yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terpelosok). (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta PT Pos Indonesia (Persero) mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos). Kinerja positif dan keberhasilan mencapai target penyaluran dengan angka tinggi menjadikan perusahaan yang saat ini dikenal dengan brand Pos IND tersebut terus dipercaya menyalurkan berbagai program bansos pemerintah.

Kinerja apik Pos Indonesia selama menyalurkan beberapa program bansos pemerintah diakui Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Endang Patmintarsih. Ia menilai Pos IND memiliki pola kerja yang efektif sehingga penyaluran bansos selalu berjalan dengan baik, termasuk di DI Yogyakarta.

"Kami terbantu dengan kehadiran Pos Indonesia yang ditunjuk untuk menjalani penyaluran bansos, terutama PKH (Program Keluarga Harapan) dan Sembako. Kami bersama PT Pos Indoensia selalu mengevaluasi agar penyaluran tepat sasaran dan tepat manfaat," ujar Endang dikutip Senin (20/5/2024).

Dalam proses penyaluran bansos, Pos Indonesia menerapkan tiga metode, yaitu penyaluran melalui Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi mereka yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas. Metode pengantaran ini disebut juga door to door.

Menurut Endang, ketiga metode penyaluran yang diterapkan Pos Indonesia sangat efektif. Terutama untuk metode penyaluran door to door. Ia menilai metode tersebut sangat membantu KPM yang kesulitan mengambil bantuan karena berbagai macam kendala. Salah satunya, mereka yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terpelosok).

"Sangat efektif karena di DIY ini kan masih ada locus-locus yang benar-benar pedalaman di beberapa kabupaten, seperti Kulonprogo, Gunung Kidul, dan Sleman. Artinya, masih ada beberapa daerah yang masih sulit diakses. Dengan adanya metode door to door yang dilakukan PT Pos Indonesia sangat membantu penerimanya, terutama bagi mereka yang lansia dan tidak punya siapa-siapa," kata Endang.

"Meski sudah masuk era digital saat ini, cukup sulit untuk bisa menjangkau beberapa wilayah. Paling hanya bisa, misalkan sampai di kecamatan. Nah, di kecamatan kan masih ada beberapa desa yang mungkin sulit dijangkau," lanjutnya.

Koordinasi dengan Berbagai Pihak

Endang juga mengapresiasi positif langkah Pos Indonesia yang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak secara intens. Termasuk dengan pihak Dinsos di wilayah Yogyakarta.

"Jadi sangat membantu sekali. Dan saya berterima kasih untuk PT Pos Indonesia. Khususnya di cabang Yogyakarta. Kami selalu berkolaborasi dengan baik, selalu berkomunikasi dengan baik. Kami intens berkomunikasi dan berkoordinasi. Kalau tidak pihaknya ke kami, saya pasti yang datang berkoordinasi dengan Pos Indonesia. Jadi kami selalu saling bertanya, diskusi, atau evaluasi," ucap Endang.

 

Sinergitas dan Kolaborasi

PT Pos Indonesia (persero) bergerak cepat melaksanakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako
PT Pos Indonesia (persero) bergerak cepat melaksanakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako. Selain di sejumlah wilayah lainnya di Tanah Air, penyaluran bansos tersebut pun berlangsung di Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. (Dok. Pos Indonesia)

Kinerja Pos IND yang mengedepankan sinergitas dan kolaborasi ini menuai pujian dari pemberi amanah, dalam hal ini Kementerian Sosial. Dinas Sosial baik di provinsi hiingga tingkat kabupaten pun merasakan hal yang sama.

"Terima kasih sekali dengan. PT Pos Indonesia yang sudah membantu program-program pemerintah bersama-sama untuk tujuannya tepat sasaran dan tepat manfaat. Selain itu juga akuntabel karena bisa dipertanggungjawabkan," tutur Endang.

Penyaluran Bansos PKH dan Sembako Capai 97 Persen 

Tidak hanya di wilayah Yogyakarta, penyaluran bansos juga dikerjakan dengan baik oleh Pos Indonesia di seluruh wilayah Tanah Air, khususnya pada 2024. 

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, mengatakan pihaknya sudah melakukan penyaluran bansos PKH dan Sembako hingga 97 persen dari total 4 juta KPM yang ditargetkan.

"Alhamdulillah dalam proses penyalurannya, capaian kami sampai sekarang ini sekitar 96-97 persen. Ada memang beberapa perubahan data (penerima bantuan/KPM di Data Terpadu Kesejarhteraan Sosial). Jadi, kami belum bisa saat ini menyalurkan sampai 100 persen," kata Haris.

Haris memastikan Pos Indonesia terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan data-data baru KPM. Sehingga penyaluran bansos juga bisa diterima KPM yang belum mendapatkan.

"Kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di daerah untuk memastikan bahwa memang penerima ini masih ada. Kami pastikan dan kami lakukan proses pengantaran bantuan langsung ke rumah penerima," jelasnya.

 

Andalkan Teknologi

PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos IND
PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos IND telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 dari Kementerian Sosial. Penyaluran tahap 2 ini merupakan periode penyaluran bulan April, Mei, dan Juni 2024. (Dok. Pos Indonesia)

Selain koordinasi dan menerapkan beberapa metode, Pos Indonesia juga mengandalkan kecanggihan teknologi aplikasi Pos Giro Cash (PGC) agar penyaluran bansos berjalan optimal. Dalam perkembangannya, PGC dirancang khusus untuk memvalidasi data KPM agar bantuan tersalurkan tepat sasaran.

"Pada awalnya, Pos Giro Cash ini hanya untuk bisa memastikan data penerima, melakukan percepatan, kemudian dari sisi back office-nya kami memang sudah betul-betul (sistem kerja) governance. Jadi proses SOP-nya sudah diikuti. Dalam perkembangannya, sesuai dengan tuntutan, kami juga menyematkan fitur-fitur seperti geotagging, foto rumah, dan sebagainya. Nah ini semua kami maksudkan agar memang dalam proses penyaluran ini tidak hanya bisa tepat sasaran, tepat jumlah, juga informatif ya," ucap Haris.

Hal ini juga didukung dengan penggunaan teknologi biometric hingga geotagging, sehingga penerima bantuan benar-benar tervalidasi. Bukti valid dari biometric dan geotagging inilah yang menjadi penegas KPM atau penerima bantuan itu layak atau tidak mendapatkan bantuan.

"Jadi ini semua dimaksudkan agar penyaluran ini sesuai dengan keinginan dari pemerintah, bahwa bantuan ini betul-betul bisa sampai kepada yang berhak dan membantu mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan tersebut," katanya menambahkan.

Haris juga mengungkapkan Pos Indonesia memiliki teknologi dashboard sebagai pengukur kinerja mereka dalam penyaluran bansos. Teknologi ini juga dihadirkan untuk kinerja dan proses kerja Pos dapat dipantau pemerintah sebagai pemberi kerja.

"Kami menyiapkan aplikasi dalam proses penyaluran ini sehingga dari berbagai proses itu bisa ditelusuri dan sedapat mungkin menghindari transaksi yang sifatnya manual. Sehingga konsistensinya terjaga," kata Haris.

 

Komitmen Pos IND Pertahankan Kualitas Kerja

FOTO: Penyaluran Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi COVID-19
Warga menunjukkan uang bantuan sosial (bansos) di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Rabu (28/7/2021). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut disalurkan oleh PT. Pos Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pada kesempatan itu, Haris juga mengungkapkan komitmen Pos Indonesia menjaga kualitas kinerjanya dalam menyalurkan bansos. Ia memastikan Pos tidak akan jemawa meskipun kinerjanya menuai banyak pujian, termasuk dari Presiden Joko Widodo.

"Suatu kehormatan buat kami, Pak Presiden Jokowi khususnya pada 2023, 12 kali datang ke Kantorpos melihat langsung penyaluran yang kami laksanakan. Ini suatu kehormatan. Satu-satunya mungkin, BUMN yang didatangi oleh Presiden sebanyak 12 kali dalam setahun," ujar Haris.

"Namun, ini tidak membuat kami terus berpuas diri. Di balik keberhasilan ini tentunya mengandung konsekuensi. Bagaimana kami harus menjaga kinerja ini dan terus menjaga semangatnya. Bahasanya jangan jemawa karena kita sudah berhasil dan diapresiasi. Jangan juga lupa untuk menjaga kualitas kami. Ini yang jadi PR kami. Bagaimana kami menjaga kualitas ini sampai kapanpun. Sehingga memang, tidak salah dalam hal ini, pemerintah memilih PT Pos Indonesia," pungkas Haris.

 

Infografis 3 Jurus Cegah Korupsi Bansos Covid-19
Infografis 3 Jurus Cegah Korupsi Bansos Covid-19 (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya