Mundurnya Kepala Otorita IKN Jadi Sinyal Permasalahan Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menandai beberapa sinyal pada permasalahan dan hambatan pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Bhima menyebut, ketergantungan pendanaan proyek IKN dari APBN dalam jangka waktu yang lama berisiko membebani pemerintahan baru.

"IKN ini menjadi legacy tapi sekaligus menjadi beban bagi menteri keuangan berikutnya, dan bisa mengganggu rencana untuk implementasi banyak program-program kampanye lainnya, jadi saya kira ini akan mengganggu dari sisi anggaran," ujar Bhima dalam diskusi bertajuk Mundurnya Pimpinan Otorita: Bukti IKN Bermasalah? yang disiarkan secara daring pada Rabu (5/6/2024).

Dia lebih lanjut mengatakan, mundurnya dua sosok penting dalam Otorita IKN juga mengirim sinyal kepada investor yang akan masuk maupun yg sudah ada untuk melakukan evaluasi ulang.

Selain itu, Bhima juga mengangkat isu lingkungan, yang menekankan; jangan sampai megaproyek IKN menimbulkan kontradiksi terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan.

"Masalah air, deforestasi, yang agak kurang matching dengan investor yang sekarang makin melihat terutama dari negara maju soal standarisasi lingkungan, anti korupsi, standarisasi dengan tenaga kerja misalnya, itu yang diperketat saat ini," jelasnya.

Iuran Tapera

Dalam kesempatan itu, Bhima juga menyoroti kebijakan iurang Tapera yang menjadi perbincangan luas baru-baru ini. Ia menghubungkan pemberlakuan Tapera pada pembiayaan pembangunan IKN.

"Dana publik dari Tapera itu yang paling mudah salah satunya untuk membiayain proyek APBN. Maka kalau asumsinya IKN masih akan dibiayain oleh APBN dalam jangka panjang, maka salah satunya adalah dengan dana publik masuk ke dalam penempatan surat utang pemerintah, kemudian pemerintah bisa menggunakan penempatan dana publik tadi untuk berbagai jenis proyek, salah satunya adalah IKN," ia menyebutkan.

"Jadi kalau sampai Tapera diniatkan misalnya untuk mengambil dana publik dan akan diputar kepada IKN ini tentunya akan merugikan dari sisi mereka yang membayar iuran Tapera," kata dia.

Berikutnya, Bhima menilai, IKN juga memiliki implikasi serius terhadap proses pembangunan ekonomi ke depan yang tidak Indonesia-sentris.

"Karena dari temuan-temuan BPK, bisa kita lihat mulai dari materialnya, alat-alat berat, hingga pekerjanya sebagian didatangkan dari Jawa. Bahkan kalau misalnya material-material seperti pasir dan semen itu didatangkan dari Surabaya atau Sulawesi. Sehingga yang di Kalimantan sendiri efek pembangunannya sebenarnya tidak terlalu banyak dirasakan," kata Bhima.

Beberapa studi menyebut bahwa efek pembangunan dari IKN sangat kecil sebenarnya bagi masyarakat Kalimantan sendiri, ungkap Bhima, tanpa merinci secara spesifik studi yang dimaksud.

"Jadi ini menjadikan kita lebih skeptis bahwa ini sebenarnya tidak akan merubah banyak ketimpangan dalam jangan panjang," tambahnya,

Diwartakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pembangunan IKN tak bermasalah meski dua pejabat tersebut mundur.

"Investasi pembangunan semua jalan, ya ada yang lambat sana sini ya biasalah, dan memang banyak masalah yang lalu yang kita tuntaskan sekarang ini,” kata Luhut Pandjaitan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (5/6/2024).

Menurut Luhut, tak ada masalah serius mengenai pembangunan IKN hingga saat ini. Apalagi, Plt Kepala Otorita adalah pejabat yang telah menangani IKN.

"Dan overall menurut saya tidak ada isu mengenai ibu kota, apalagi sekarang pelaksana tugasnya pak menteri PUPR beliau sangat tepat, kami membantu tektok dengan tim, membantu tadi, pembebasan tanah yang 2.000 hektare lebih kurang bermasalah,” kata dia.

Termasuk masalah tanah, menurut Luhut semua bisa diselesaikan dengan cepat. “Dengan bank tanah juga kita utamakan dan saya melihat ya overall itu akan bisa terselesaikan karena semua saya lihat kerja secara cepat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berpendapat bahwa proses pembangunan IKN tetap bisa berjalan kendati terjadi pergantian kepemimpinan pada struktur organisasi Otorita IKN. Meskipun tidak mengetahui alasan pengunduran diri tersebut, ia meyakini bahwa dinamika seperti ini adalah hal yang biasa dalam proses pembangunan. 

"Pertama, saya tidak tahu ya alasannya kenapa itu. Pak Pratik tidak menjelaskan, saya juga tidak tahu, tapi bahwa ada itu mundur, kemudian ganti, itu saya kira biasa di dalam proses kita [membangun]. Pembangunan itu kan ada yang mundur, ada yang kemudian diganti," ujar Ma’ruf dalam keterangan persnya, Rabu (5/6/2024).