Menteri ESDM Buka Suara soal Harga BBM Naik di Juli 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada rapat lintas-kementerian untuk membahas nasib harga BBM, baik yang subsidi maupun nonsubsidi untuk Juli 2024.

“Belum ada rapat (antarmenteri). Kalau belum ada rapat, belum ada (pembahasan) apa-apa,” ujar Arifin dikutip dari Antara, Senin (24/6/2024).

Arifin juga mengatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasib harga Pertalite maupun Pertamax series.

“Nggak ada arahan (dari Jokowi). Belum, belum. Paling nunggu rapat,” kata dia.

Selain harga BBM, Arifin juga mengatakan pemerintah belum melakukan pembahasan terkait kelanjutan harga listrik.

“BBM, listrik, sama aja. Belum (rapat), belum,” ucap Arifin.

Untuk diketahui, pemerintah telah menahan kenaikan harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi sejak awal tahun 2024.

Arifin Tasrif dalam kesempatan sebelumnya mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024, yakni untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Harga Minyak Dunia

Gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS membuat kompensasi dan anggaran subsidi BBM di dalam negeri membengkak.

Arifin juga mengatakan bahwa terkait kelanjutan harga BBM subsidi dan nonsubsidi pada Juli akan dibahas bersama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Akan tetapi, hingga pekan terakhir di bulan Juni, Arifin mengaku belum digelar rapat maupun arahan dari presiden terkait nasib harga BBM maupun listrik pada Juli.

Pada awal Juni, PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan tidak ada kenaikan harga untuk BBM nonsubsidi, yakni Pertamax series serta Dex series pada Juni 2024.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyampaikan, meski harga minyak dunia menunjukkan tren naik dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, kembali tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi pada bulan Juni.

Irto mengatakan keputusan tidak mengubah harga BBM mengacu pada beberapa aspek yang tercantum dalam Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM nonsubsidi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dampak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bagi perekonomian Indonesia. Diakuinya, pelemahan nilai tukar Rupiah berpotensi akan membuat subsidi energi akan membengkak.

"Ada efek rembesan itu dari Rupiah yang bergerak ke dalam jumlah subsidi, belanja subsidi BBM, listrik, LPG itu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani mengatakan, pembengkakan subsidi BBM hingga listrik terjadi karena mayoritas barang berasal dari impor. Melansir data Bloomberg, nilai tukar Rupiah telah menembus level Rp16.397 per dolar AS pada transaksi perdagangan siang hari ini.

"Maka akan terjadi pengaruhnya terhadap belanja-belanja yang denominasi menggunakan mata uang asing, seperti subsidi listrik, bbm, yang sebagian bahannya adalah impor," bebernya.

Sementara, asumsi kurs pemerintah dalam menetapkan subsidi energi 2024 masih di bawah Rp16.000 per dolar AS. Adapun, anggaran subsidi energi tahun 2024 meliputi BBM, listrik, hingga LPG sekitar Rp300 triliun.

Meski demikian, pemerintah masih belum berencana dalam waktu dekat untuk menambah anggaran bagi subsidi energi. Sehingga, Pertamina maupun PLN sebagai operator subsidi energi tetap seperti biasa untuk menagihkan anggaran terkait penugasan yang dilakukan per kuartal di setiap tahunnya.

"Ketiga faktor itu nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN kepada pemerintah setiap kuartal, kita kemudian akan meminta BPKP untuk mengaudit," ujarnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, kenaikan harga BBM non subsidi semisal Pertamax cs dalam waktu dekat memang tak terelakkan. 

Selain karena rupiah yang membuat ongkos impor BBM membengkak, harga minyak dunia yang terus bergerak naik jadi alasan kuat lain.

"Sangat mungkin harga BBM yang non subsidi naik, apalagi harga minyak sekarang cenderung bergerak ke atas USD 80 per barel," kata Faisal kepada Liputan6.com, Jumat (21/6/2024).

Kendati begitu, ia tak bisa memperkirakan bagaimana gejolak harga BBM ke depan hingga akhir tahun. Lantaran beberapa faktor bisa mempengaruhi baik dari sisi positif ataupun negatif, semisal respon kebijakan fiskal pemerintah terhadap situasi saat ini. 

Terkait ketidakpastian ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM setelah ditahan sejak awal tahun

"Semuanya dilihat fiskal negara. Mampu atau tidak mampu, kuat atau tidak kuat," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.