Cara Daftar QR Code buat Beli BBM Pertalite

Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota, Pertamina Patra Niaga saat ini melanjutkan perluasan proses pendataan transaksi pengguna Pertalite berbasis QR di wilayah Jawa Madura Bali (JAMALI) dan beberapa wilayah Non JAMALI yaitu Kepulauan Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dimana penerapan full QR ini akan dilakukan secara bertahap dan saat ini dalam tahap sosialisasi dan pendaftaran registran.

Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Heppy Wulansari mengungkapkan, seperti penerapan full cycle di Solar Subsidi, pada tahap sosialisasi dan registrasi pengguna BBM Pertalite roda empat akan diminta melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat melalui website subsiditepat.mypertamina.id. 

“Saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus dibuka. Konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan diupload melalui website yaitu Foto KTP, Foto Diri, Foto STNK (tampak depan dan belakang), Foto Kendaraan tampak keseluruhan, Foto Kendaraan tampak depan Nomor Polisi dan foto KIR bagi kendaraan pengguna KIR,” tutur Heppy.

Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id. 

"Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa diprint out dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib mendownload aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil)," tambah Heppy.

Salah satu wilayah yang menjadi lokasi pilot project penerapan QR Pertalite yaitu Kota Pangkalpinang di Provinsi Bangka Belitung yang sejak 2023 telah memberlakukan pembelian Pertalite dengan menunjukkan QR code, seperti yang diceritakan oleh Edy salah satu konsumen Pertalite dari Pangkalpinang yang menceritakan pengalamannya bertransaksi di SPBU dengan QR Code, "Bagi saya mudahlah, karena tinggal buka hp, tunjuk QR ke operator, selesai," jelas Edy.

Selain mengharapkan pengguna pertalite segera melakukan pendaftaran Heppy juga menjelaskan bahwa selama masa sosialisasi masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite dan menjelaskan bahwa tujuan pendataan ini bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi.

“Tujuan pendataan untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran, data ini diharapkan bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan,” tambah Heppy.

Untuk diketahui, sesuai Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Pertalite ditetapkan sebagai BBM Penugasan oleh Pemerintah. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran menggunakan sistem MyPertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan tidak akan menaikan harga BBM Pertalite (RON 90) untuk konsumsi sekitar 130 juta pengendara sepeda motor.

"Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Enggak akan itu," tegas Menko Luhut di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Namun, pemerintah kini tengah berupaya agar penyaluran BBM subsidi itu tepat sasaran. Jika itu dilakukan, maka pemerintah bisa menambal kerugian akibat subsidi BBM, sehingga pengeluaran negara bisa hemat Rp 45 triliun.

"Itu kan rugi kita banyak. Mustinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," kata Luhut.

Kendati begitu, Luhut juga ingin memperbaiki kualitas BBM yang dijual ke masyarakat agar lebih ramah lingkungan. Dengan cara menekan kualitas sulfur pada BBM yang kini ada.

"Bensin-bensin kita sekarang ini kan sulfurnya masih 500 (ppm). Jadi ya kita semua kena dampaknya. Kita mau nurunin sampai low sulfur," ungkapnya.

Dengan memperbaiki kualitas BBM, sambung Luhut, pemerintah juga bakal bisa menekan pengeluaran untuk subsidi lainnya. Pasalnya, imbas dari emisi gas pembuangan sangat berdampak terhadap angka subsidi kesehatan. "Subsidi kesehatan itu kan besar sekali gara-gara air polution. Saya kira Rp 10 triliun, kalau total Rp 38 triliun. Jadi angkanya besar sekali," ujar Luhut.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menegaskan tidak ada skenario pembatasan program BBM Subsidi seperti Pertalite.

"Jadi sebenarnya tidak ada kenaikan harga (BBM), tidak ada pembatasan dalam artian ini ya pengaturan supaya tepat sasaran," kata Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Adapun Pemerintah tengah mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi tersebut ditargetkan selesai pada minggu ini.

"Kalau Perpres-nya kan waktu dibahas kemarin sudah ada draft-nya. Draft revisi Perpres-nya teruskan ada catatan-catatan kemarin yang perlu di review lagi dibahas di rakor teknis, mudah-mudahan minggu ini selesai," ujarnya.

Lebih lanjut, Susiwijono menyampaikan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai revisi Perpres nomor 191 tahun 2014, dipastikan tidak ada kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi.

Ketimbang pembatasan, pemerintah akan mengelompokkan siapa saja kelompok masyarakat yang benar-benar berhak untuk membeli BBM subsidi. "Kemarin sudah dirakortaskan Menteri, mendetailkan mengenai teknisnya tidak ada kenaikan harga, juga tidak ada pembatasan. Intinya pengaturan kembali supaya tepat sasaran," pungkasnya.