Menteri Bahlil Siapkan Lahan Jumbo Tambang Batu Bara Buat Muhammadiyah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap lahan tambang batu bara yang akan diberikan kepada Muhammadiyah. Menyusul, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan itu yang disebut telah sepakat untuk menerima penawaran pemerintah.

Diketahui, pemerintah setidaknya menyiapkan 6 lahan bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Partambangan Batu Bara (PKP2B) untuk ormas keagamaan. Nahdlatul Ulama (NU) menjadi yang pertama menerima tawaran tersebut dan akan mengelola tambang eks Kaltim Prima Coal (KPC).

Terkait alokasi untuk Muhammadiyah, Bahlil mengaku telah menyiapkan lahan eks PKP2B yang terbaik selain KPC tadi. Diketahui, ada 5 lokasi eks PKP2B lain yang disiapkan, diantaranya bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MHU), dan PT Kideco Jaya Agung.

"InsyaaAllah untuk Muhammadiyah kita akan memberikan eks PKP2B yang paling bagus di luar daripqda KPC," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Meski begitu, dia tak berbicara banyak mengenai dimana lokasinya. Dia ingin lebih dulu melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tindakan lebih lanjut.

"Nanti saya laporkan ke Presiden dulu," kata Bahlil Lahadalia.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM, Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya tengah mencari lokasi terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah.

"Jadi untuk Muhammadiyah ini kita carikan lokasi terbaik. Kandungan mineral yang ada juga kira-kira secara ekonomis bisa mendukung apa yang dimaksudkan pemerintah," ujar dia.

Sebelum menentukan lokasi yang akan digarap, Yuliot mengaku akan lebih dulu berkoordinasi dengan Badan Geologi. Utamanya memetakan lokasi yang potensial untuk diberikan kepada Muhammadiyah.

"Rencana kami juga akan coba konsolidasi dengan Badan Geologi terlebih dahulu. Jadi usulan lokasi, mungkin secara luasan juga kita prospek, tapi kandungan yang ada belum tentu. Jadi kami masih harus konsolidasikan data-datanya terlebih dahulu," paparnya.

Langkah selanjutnya, dia juga akan menyodorkan opsi-opsi lahan yang tersedia kepada Muhammadiyah.

"Dan juga dari Muhammadiyah nanti kami akan sampaikan, jadi ada beberapa alternatif lokasi, dari alternatif lokasi ini mana yang mereka usulkan untuk dipilih," pungkasnya.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah segera membahas soal lokasi izin pertambangan yang bakal diberikan pemerintah untuk organisasi Islam itu bersama Presiden Joko Widodo.

"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah c di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola.

Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.

"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia. yang dikutip dari Antara.

Setelah menerima konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah, PP Muhammadiyah bakal membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

"Akan dibentuk badan usaha milik Muhammadiyah yang nanti namanya kita belum tahu, dan insyaallah kami memiliki pengalaman dan sumber daya manusia untuk mengelola itu," ujar dia.

Dia menjelaskan badan usaha itu bakal dibahas bersama tim pengelola tambang Muhammadiyah yang telah dibentuk.

"Jadi Muhammadiyah tidak bekerja sendiri, Muhammadiyah akan bermitra dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan tambang," kata dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah mengumumkan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga berkomitmen untuk mewujudkan usaha tambang yang berpihak pada kesejahteraan sosial dan lingkungan.