Disentil Bahlil Gara-Gara Lambat Penuhi Izin Tambang, Ini Kata Bos Freeport

Liputan6.com, Jakarta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, buka suara soal perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport yang sempat disinggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, Bahlil sempat mengatakan bahwa perpanjangan IUPK Freeport hampir selesai. Sayangnya, itu belum juga rampung lantaran Freeport Indonesia dinilai lambat dalam memenuhi persyaratan.

Namun, Tony Wenas menyebut jika proses perpanjangan izin tambang itu masih terus didiskusikan dengan pemerintah. "Ya masih terus kita diskusikan dengan pemerintah," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Saat ditanya apakah prosesnya masih harus menunggu negosiasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Tony belum memaparkannya lebih lanjut. Ia hanya berharap itu bisa dilakukan lebih cepat. Sehingga memperoleh hasil terbaik dari seluruh proses yang dijalankan.

"Jadi masih didiskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya ya, mudah-mudahan aja bisa lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik," kata Tony.

Beberapa waktu lalu, Bahlil Lahadalia sempat menyentil proses pemenuhan syarat oleh Freeport Indonesia terkait perpanjangan IUPK. Pria yang baru dilantik sebagai Menteri ESDM ini meminta Freeport Indonesia tidak terlalu banyak bertanya.

Adapun hal lain yang turut menjadi kendala dalam proses perpanjangan izin tambang Freeport Indonesia yakni terkait negosiasi dengan Menteri BUMN yang belum selesai.

“Freeport lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," tegas Bahlil.

PT Freeport Indonesia (PTFI) membidik bisa menyetorkan USD 5,6 miliar atau setara Rp 90 triliun ke kas negara. Itu bisa dicatatkan dengan proyeksi pertumbuhan kinerja yang semakin baik.

Setoran ke negara itu, didapat dari sejumlah pos, baik dalam bentuk pajak, dividen, hingga royalti. Angka itu meningkat dari setoran PTFI ke negara pada 2023 lalu senilai Rp 41 triliun.

"Di tahun 2024, proyeksi manfaat langsung terhadap penerimaan negara adalah sebesar USD 5.6 miliar atau hampir Rp 90 triliun," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Sabtu (17/8/2024).Setoran negara itu termasuk adanya manfaat langsung di kawasan sekitar operasional PT Freeport Indonesia. Utamanya di titik-titik di Papua. Jika dihitung secara persentase, lebih dari 10 persen dikucurkan ke wilayah tersebut.

"Termasuk di dalamnya sejumlah Rp 10 Triliun akan diterima oleh Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah serta Kabupaten lainnya di Papua Tengah," seperti dikutip.

Dengan asumsi setoran ke negara senilai Rp 90 triliun tadi, berarti sama dengan setiap karyawan keluarga besar Freeport Indonesia memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 3 Miliar.

"Hal ini dapat kita lakukan karena kerja sama harmonis antara seluruh elemen yang ada di dalam PTFI dengan Sincere sebagai core value. 'Terus Berkarya untuk Indonesia', sesuai dengan tema yang kita tetapkan pada ulang tahun PTFI yang ke 57 tahun ini," tulis perusahaan.

Jika dilihat pada kontribusi PTFI, perusahaan telah menyetorkan USD 2,7 miliar atau setara Rp 41 triliun ke negara pada 2023 lalu. Itu dihitung dalam bentuk pajak, royalti, dividen, serta pembayaran lainnya, dimana Rp 9,1 triliun diantaranya berupa manfaat langsung yang diterima Papua.

Sementara, angka manfaat tidak langsung PTFI untuk Indonesia di tahun 2023 mencapai USD 4,7 miliar atau sekitar Rp 70 triliun.

Baik dalam bentuk pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri.