Langkah Bank Sentral Asia Pasifik Hadapi Sistem Keuangan Global Makin Dinamis

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia bersama otoritas keuangan negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang tergabung dalam Executives` Meetings of East Asia Pasific Central Banks (EMEAP) Working Group On Banking Supervision (WGBS)[l ke-56 membahas tantangan dan perkembangan terkini serta respons kebijakan di sektor keuangan, termasuk pengawasan perbankan pada 29 – 30 Agustus 2024, di Bali.

Tema yang menjadi sorotan utama dalam diskusi mencakup digitalisasi keuangan dan transisi keuangan hijau, perkembangan pengaturan Basel Core Principle, serta keamanan siber. Kerja sama EMEAP WBGS ditujukan untuk mendorong sinergi dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, inovasi kebijakan, dan penguatan praktik pengawasan sektor perbankan.

Apresiasi terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia dan terobosan kebijakan Bank Indonesia di sektor keuangan khususnya pengawasan perbankan, menggiring BI sebagai Ketua (Chair) EMEAP pada periode 2024-2026.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung, dalam pertemuan tersebut menekankan lanskap sistem keuangan global telah mengalami evolusi signifikan, utamanya bersumber dari pesatnya kemajuan digitalisasi dan transisi keuangan hijau yang mempengaruhi model bisnis perbankan sekaligus menawarkan potensi yang besar, namun di sisi lain dapat menimbulkan kerentanan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

"Perkembangan tersebut menuntut adaptasi respons kebijakan dan praktik pengawasan secara tepat dan efektif," kata Juda, Senin (2/8/2024).

Menurutnya, selain itu dari aspek digitalisasi sektor keuangan, regulator perlu mendorong inovasi dengan tetap memastikan pengelolaan risiko secara memadai, termasuk yang bersumber dari keamanan siber.

Sementara itu, terkait upaya transisi keuangan hijau, regulator perlu mengambil inisiatif untuk mendukung transisi di sektor keuangan, diantaranya melalui kolaborasi bersama sektor industri, pengungkapan dan pelaporan berkelanjutan, penyediaan data, dan penguatan sinergi antar otoritas keuangan.

Adapun kata Juda, diskusi dalam forum EMEAP WGBS juga mengulas pentingnya memahami dan menerapkan intelijen risiko siber yang efektif untuk menjaga sistem keuangan dan memastikan ketahanan operasional.

Dalam hal ini, Bank Indonesia telah mengembangkan Kerangka Keamanan dan Ketahanan Siber yang didasarkan pada tiga pilar yaitu Tata Kelola, Pencegahan, dan Penanganan.

"Kerangka kerja ini berfungsi sebagai pedoman bagi sektor keuangan, menetapkan standar minimum yang seragam untuk mencegah serangan siber," ujarnya.

Juda menegaskan bahwa pilar-pilar ini didukung oleh pengawasan dan kolaborasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap kerentanan dalam sistem sektor keuangan dapat diidentifikasi dan ditangani secepatnya.

Lebih lanjut, kata Juda, pertemuan EMEAP WGBS ke-56 menghasilkan berbagai inisiatif utama pada tiga area, yang meliputi keuangan berkelanjutan, kebijakan makroprudensial, dan upaya pemulihan  perbankan.

Para peserta turut menyepakati rencana pengembangan kapasitas otoritas keuangan dengan prioritas pada area terkait manajemen risiko dan digitalisasi sektor keuangan sebagai bagian rencana tindak lanjut kolaborasi anggota EMEAP WGBS ke depan.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bersinergi dalam hal perizinan terkait sektor keuangan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meyakini, nota kesepahaman ini sangat strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antara kedua lembaga dalam meningkatkan investasi, meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Secara khusus, nota kesepahaman ini mencakup banyak hal penting dalam memperkuat sinergitas kedua lembaga itu. Pertama adalah koordinasi di dalam pelaksanaan kebijakan investasi serta kebijakan-kebijakan makroekonomi, moneter, dan makrobudisial baik di tingkat nasional maupun di daerah.

"Semuanya sangat penting untuk memperkuat persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Central Banking Services Festival 2024 Bank Indonesia, Rabu (28/8/2024).

Kedua, koordinasi di dalam kedua lembaga dalam pelaksanaan promosi investasi baik di tingkat global, nasional maupun di daerah. Ketiga, koordinasi dan kerja sama kedua lembaga dalam perizinan sektor keuangan dan juga kebijakan investasi lainnya guna memperkuat iklim investasi, iklim usaha, dan daya saing ekonomi Indonesia.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nota kesepahaman ini juga akan memperkuat pemanfaatan data dan informasi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung tugas, fungsi, dan wewenang kedua lembaga.

"Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih atas kepimpinan kuat Pak Rosan, Menteri Investasi, dan seluruh jajaran BKPM. Demikian juga seluruh Dewan Gubernur Pimpinan dan Pegawai Bank Rusa baik di tingkat pusat maupun juga 46 kantor-kantor perwakilan di seluruh Indonesia dan 6 kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri," pungkasnya.