Visi Menteri Trenggono, Fokus Kejar Pencuri Sumber Daya Laut

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui digitalisasi, sekaligus memerangi praktik pencurian sumber daya laut seperti pasir dan benih lobster.

Dalam konferensi pers terbaru di kantor KKP pada Senin (21/10/2024), Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi serta rencana program prioritas. 

Salah satu langkah untuk mengatasi tantangan yaitu dengan memperkuat digitalisasi pengawasan. "Kita harus bergerak dari metode manual ke pengawasan berbasis data dan teknologi. Mulai 2026, tidak boleh ada aktivitas ilegal di wilayah kita yang luput dari deteksi," jelas Menteri Kelautan dan Perikanan terpilih periode 2024-2029, Sakti Wahyu Trenggono.

Lebih jauh, Trenggono juga menyoroti adanya kasus pencurian pasir laut dan benih lobster oleh kapal-kapal asing. "Benih lobster ini seperti 'emas cair'. Antara 300 hingga 500 juta bibit kita hilang setiap tahun, jatuh ke tangan negara lain," ujarnya.

Dia juga menyebutkan bahwa praktik pencurian ini telah berlangsung lama dan membutuhkan diplomasi kuat serta kerja sama internasional untuk penanganannya. 

Tidak hanya soal pencurian, Trenggono juga menekankan pentingnya menjaga ekologi laut di tengah maraknya reklamasi dan pembangunan resort di pulau-pulau kecil, Menurutnya reklamasi ini dilakukan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan.  

Dengan visi ini, kementerian berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sambil menjaga keberlanjutan ekologi laut Indonesia. "Kita tidak hanya bertempur menjaga ekonomi, tetapi juga melindungi sumber daya alam kita demi masa depan," tutup Trenggono.

Sakti Wahyu Trenggono, kembali dipercaya Presiden Prabowo untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) di Kabinet Perah Putih. Bagaimana profilnya?

Sakti Wahyu Trenggono kelahiran Semarang pada 3 November 1962, kini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) setelah Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju pada 22 Desember 2020.

 Trenggono menggantikan Edhy Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri KKP sebelum terjerat kasus suap benih lobster. Trenggono sebelumnya adalah Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Prabowo Subianto. 

Rekam Jejak Karier Politik dan Bisnis

Sakti Wahyu Trenggono bukanlah sosok baru di dunia politik Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang aktif dalam tim pemenangan Presiden Joko Widodo. Pada Pemilihan Presiden 2019, Trenggono menjabat sebagai Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.

Kiprahnya di dunia politik telah dimulai sejak Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo, di mana Trenggono turut menjadi bendahara tim pemenangan Jokowi. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Bendahara Partai Amanat Nasional (PAN) pada periode 2009-2013.

Tak hanya aktif di dunia politik, Sakti Wahyu Trenggono juga memiliki latar belakang yang kuat di dunia bisnis. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri dan S2 Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung (ITB), Trenggono memulai kariernya sebagai programmer di Federal Motor pada 1986 hingga 1992.

Karier bisnisnya terus berkembang, dan ia kemudian menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan di INKUD serta menjadi komisaris di PT Tower Bersama Tbk sejak 2009. Pada tahun 2018, Trenggono juga menjadi komisaris PT Merdeka Copper Gold, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan.

Dengan latar belakangnya yang kuat di bidang bisnis dan pengelolaan, serta pengalamannya di lingkup pemerintahan, menjadi alasan Jokowi memilihnya untuk bisa membawa inovasi dan reformasi yang berkelanjutan dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia.

Dengan pengalaman panjang di dunia politik dan bisnis, Sakti Wahyu Trenggono menjadi figur yang diandalkan untuk membenahi sektor kelautan dan perikanan Indonesia, sekaligus mendukung visi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan dan kedaulatan maritim negara.