Menteri Ara Harus Kerja 25 Kali Lipat Lebih Keras Buat Kejar 3 Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa anggaran perumahan untuk 2025 turun dari yang ditetapkan tahun ini. Pada 2024, anggaran perumahan ditaksir Rp 14 triliun namun pada 2025 hanya Rp 5,078 triliun.

Maruarar Sirait memaparkan, target pembangunan rumah di 2024 adalah 145 ribu unit dengan anggaran Rp 14 triliun. Namun hingga saat ini, baru 34 ribu unit rumah yang telah dibangun. Di sisi lain, Kementerian PKP ditargetkan untuk membangun 3 juta rumah per tahun di 2025.

"Saya mendapat data dari Dirjen Perumahan baru 34 ribu (rumah yang dibangun) per hari ini, anggarannya Rp 14 triliun. Bayangkan, kita tahun ini targetnya hanya 145 ribu," kata pria yang akrab dipanggil Ara dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, dikutip Selasa (29/10/2024).

"Saya mohon sebagai fungsi pengawasan DPR, kritisi saya, betul nggak datanya? Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta (rumah)," sambungnya.

Ara pun meminta anggota DPR untuk mengkritisi anggaran yang diberikan kepada Kementerian PKP untuk tahun depan. Pasalnya, target pembangunan rumah yang ditetapkan hingga 3 juta unit per tahun.

"Anggaran kami dari Rp 14 (triliun) jadi Rp. 5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Tolong juga kritisi apa juga betul anggaran itu karena mungkin sebagian bapak ibu yang membuat anggaran ini bersama kementerian sebelum saya, apakah anggarannya layak untuk membangun 3 juta rumah?," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal menyumbangkan 2 hektare lahan miliknya, untuk memulai inisiasi program 3 juta rumah di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ara mengatakan, inisiasi ini sekaligus jadi cara untuk mengajak para pengembang swasta berpartisipasi dalam pembangunan program 3 juta rumah.

"Skemanya macam-macam. Ada yang saya buat tanggal 10 November groundbreaking di Tangerang. Buat siapa? Buat rakyat. Mau disewain atau dijual? Eggak. Mau dikasih aja," ujar Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Dia pun menjanjikan bahwa hunian yang nantinya tersedia tak akan dikenakan tarif bagi para penghuninya. "Gratis. Bentuknya apa, kita kasih aja," imbuhnya.

Dengan catatan, hunian itu bakal dikhususkan untuk para masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari berbagai macam golongan. Mulai dari masyarakat umum, hingga aparatur sipil negara (ASN) sampai TNI/Polri pun bisa ikut serta.

"Rencana saya nih, doain mudah-mudahan berhasil, di situ ada gurunya, ada TNI berpenghasilan rendah, polisi berpenghasilan rendah. Karena kalau TNI/Polisi yang Bintara, tamtama itu jatuhnya pindah-pindah tempat. Variasi, ada ASN juga," ungkapnya.

"Isunya cuman satu, dikasih kepada rakyat yang tepat. Jangan sampai salah sasaran. Kita kasih BLT aja sering salah sasaran kan. Jadi kita musti buat yang tepat sasaran," tegas Ara.

Lebih lanjut, Ara mempersilakan pihak swasta yang mau berpartisipasi dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan idenya masing-masing. Entah disumbang dalam bentuk hunian vertikal semacam apartemen atau rumah susun (rusun), ataupun rumah tapak.

"Silakan lah bentuknya apa. Dari swasta tanahnya, yang bangun swasta, sama isinya. Besok-besok bapak dari Intiland, terserah bagaimana. Mau tanahnya kayak saya, swasta dibangun, atau dibalik, gitu," kata Maruarar Sirait.