Menteri Bahlil Tak Ubah Subsidi LPG jadi BLT, Beli Tetap Pakai KTP?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tak akan mengubah skema subsidi LPG 3 kilogram. Namun, pembeliannya perlu tetap melakukan pendaftaran menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Keputusan ini diambil usai Bahlil bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) menggelar rapat koordinasi perdana di Kantor Kementerian ESDM. Para menteri membahas skema penyaluran subsidi energi, termasuk BBM, listrik, dan LPG.

Khusus untuk LPG, Bahlil menyebut pemerintah tidak mengotak-atik skema penyalurannya. Artinya, Pertamina masih akan melakukan pendataan konsumen saat pelanggan membeli LPG 3 kg.

"Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan, keputusan untuk tidak mengubah skema subsidinya karena melibatkan banyak sektor. Misalnya UMKM hingga rumah tangga. "Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini, itu yang kami akan usulkan kepada Bapak Presiden. Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," bebernya.

Dia menjelaskan, pendataan dilakukan agar konsumen LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran. Targetnya, pendataan itu akan dilakukan hingga kuartal I-2025, tahun depan.

"Iya, seperti itu. Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double. Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya," urainya.

Siap-Siap BLT BBM

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dia akan menggodok skema tersebut dalam satu minggu kedepan.

Bahlil mengatakan hal itu telah menjadi bahasan dengan menteri-menteri terkait. Dia mengaku telah menyiapkan sejumlah opsi, namun, diskusi telah mengerucut ke arah BLT BBM.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Pada konteks subsidi energi, ada 3 aspek yang dilihat. Yakni, BBM, listrik, dan LPG bersubsidi. Dia sepakat kalau skema subsidi LPG tidak akan berubah, sementara, BBM dan listrik rencananya akan diubah.

"Namun untuk subsidi listrik sama BBM kami masih melakukan exercise yang mendalam karena kita harus hati-hati," kata dia. "Karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," imbuhnya.

Bahlil menegaskan, proses pengkajian itu masih memerlukan waktu. Dia menargetkan proses tersebut akan dijalankan dalam 1 minggu kedepan. Setelah itu, dia akan melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden. Saya pikir itu," tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa skema penyaluran subsidi LPG tidak mengalami perubahan. Hal ini berbeda dengan skema penyaluran subsidi BBM dan LPG yang akan disesuaikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

"Yang jelas kami sudah memutuskan untuk LPG kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa," tegas Bahlil dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11).

Menteri Bahlil mengungkapkan sejumlah pertimbangan pemerintah untuk tetap dipertahankan skema penyaluran subsidi LPG. Antara lain LPG banyak digunakan oleh UMKM hingga ibu rumah tangga yang dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat.

"Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga, jadi kami harus lihat," ujarnya.

Subsidi BBM dan Listrik

Berbeda dengan LPG, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi BBM dan listrik dalam bentuk BLT. Saat ini, pihaknya masih menunggu kajian teknis dari rencana penyesuaian subsidi oleh BPH Migas, Pertamina, dan PLN Persero.

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporkan kepada Bapak Presiden. Saya pikir itu," ucapnya.

Menteri Bahlil tidak menyebutkan besaran nilai BLT untuk pengganti subsidi BBM maupun listrik. Termasuk waktu pengumuman resmi kapan penyesuaian skema subsidi BBM dan listrik dilakukan.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sedang mempertimbangkan perubahan skema penyaluran subsidi BBM dan listrik melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

"BLT adalah salah satu opsi yang akan diputuskan, kemungkinan besar mengarah ke sana," ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kajian Lapangan

Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian di lapangan terkait rencana penyaluran subsidi listrik dan BBM melalui BLT. Kajian ini dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, dan PT PLN (Persero).

"Kami sedang melakukan kajian mendalam terkait subsidi listrik dan BBM, menunggu laporan dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN. Hasil kajian ini akan diumumkan dalam waktu sekitar satu minggu," jelas Bahlil.

Namun, Menteri Bahlil belum menyebutkan besaran BLT yang akan menggantikan subsidi BBM dan listrik. Jadwal resmi pengumuman perubahan skema subsidi BBM dan listrik juga belum ditetapkan.

Dalam rapat terkait, hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Direktur Utama PLN. Namun, Sri Mulyani tidak ikut memberikan keterangan pers dan memilih meninggalkan lokasi setelah rapat usai.