Pungutan Batu Bara Diusulkan untuk Biayai Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) mengusulkan opsi peningkatan pungutan produksi batu bara untuk meningkatkan anggaran negara dalam pembiayaan transisi energi.

Direktur Eksekutif Sustain Tata Mustasya mengatakan dengan berbagai skenario harga yang diambil dari jumlah produksi batu bara kurun 2022-2024, negara bisa memperoleh tambahan penerimaan negara sebesar Rp84,55 triliun hingga Rp353,7 triliun dari peningkatan pungutan produksi batu bara

“Pemenuhan aspek keadilan, karena perusahaan batu bara memperoleh supernormal profit (mendapatkan untung yang sangat tinggi),” ujar Tata, dalam diskusi bertajuk Peningkatan Pungutan Produksi Batu Bara: Peluang Transisi Energi dalam Keterbatasan Fiskal dikutip dari Antara, Rabu (18/12/2024).

​​​​​Dikutip dari laporan Sustain di laman resminya, opsi peningkatan pungutan batu bara dapat mengatasi salah satu masalah dari transisi energi, seperti halnya skema Just Energy Transition Partnership (JETP), yakni ketersediaan anggaran. Hal ini sekaligus sebagai disinsentif untuk industri batu bara yang merupakan energi fosil.

Menurutnya, tambahan penerimaan tersebut dapat membiayai kebutuhan pendanaan untuk Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 96,2 miliar dolar AS dari tahun 2023 sampai dengan 2030.

“Kebijakan ini juga dapat menjadi sinyal bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, di antara negara-negara Selatan dan Utara untuk mendorong transisi energi,” ujarnya.

Sekretaris Eksekutif dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Hario Seto mengatakan, pungutan batu bara sudah sempat dilakukan di Indonesia melalui windfall profit tax dan royalti. Menurutnya, pendapatan negara dari royalti batu bara dua tahun terakhir tergolong besar.

“Total tahun 2022 sekitar Rp170 triliun, melebihi migas. Pada tahun 2023 sebesar Rp168 triliun,” katanya lagi.

Direktur Eksekutif Climate Policy Initiative Tiza Mafira memaparkan bahwa berdasarkan perhitungan rata-rata penerimaan dan belanja fiskal Indonesia tahun 2016-2022, total penerimaan negara dari energi fosil sebesar Rp210 triliun atau 11 persen dari total penerimaan, sedangkan subsidi energi fosil mencapai Rp165 triliun atau 9 persen dari total belanja.

Karena itu, menurutnya, belanja negara untuk subsidi energi fosil masih cukup besar.

Khusus batu bara, belanja negara digunakan dalam bentuk domestic market obligation (DMO) untuk menyubsidi harga. DMO membuat harga beli batu bara dalam negeri menjadi 70 dolar AS/ton, sementara harga pasar terus berfluktuasi, saat ini menyentuh 175 dolar AS/ton. Kondisi tidak beriringan dengan upaya transisi energi karena harga batu bara tergolong murah.

PLN Grup melakukan kolaborasi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk menyediakan bahan baku biomassa yang dapat mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Direktur Utama PT PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengatakan, penyediaan bahan baku biomassa tersebut dengan melakukan penanaman tanaman energi multifungsi tanaman Gamal (gliricidia sepium) di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau di lahan seluas 20 hektare dan di Desa Rawa Subur, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas di lahan seluas 80 hektare, dengan rincian sebanyak 160 ribu bibit ditanam di lahan 80 hektare di Rawa Subur dan 40 ribu bibit lainnya ditanam di lahan 20 hektare Desa Buntoi.

“Kolaborasi penanaman tanaman multifungsi ini menggandeng 8 (delapan) kelompok tani di Desa Rawa Subur dan 3 (tiga) kelompok tani di Desa Buntoi,” kata Iwan, Sabtu (14/12/2024).

Program ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN Holding, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), PT PLN Nusantara Power (PLN NP), Pemerintah Kabupaten Kuala Kapuas dan Pulang Pisau, serta LPPM Universitas Palangkaraya

Menurut Iwan, pelaksanaan penanaman Gamal yang bagian dari program TJSL tersebut merupakan wujud Implementasi prinsip Enviromental, Social and Governance (ESG) yang berdampak pada banyak hal, yakni pemanfaatan lahan yang tidak produktif, ketersediaan daun Gamal yang juga pakan ternak berkualitas, pelestarian lingkungan dalam mendukung NZE 2060, dan menyediakan bahan baku biomassa untuk cofiring PLTU.

General Manager PLN UID Kalimantan Selatan dan Tengah, Ahmad Syauki mengatakan kegiatan penanaman ini juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.

"Atas nama PLN, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalteng, khususnya kepada Pemkab Kapuas juga LPPM Universita Palangkaraya yang turut serta mensukseskan program ini", ujar Syauki.

Sementara itu, Sekda Kapuas Septedy sangat mendukung kegiatan pengembangan ekosistem biomassa untuk cofiring di PLTU Pulang Pisau, kegiatan ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk masyarakat.

"Oleh karena itu, kami telah meminta Dinas PMD dan Dinas Pertanian untuk memperluas penanaman pohon Gamal di daerah ini. PLN EPI siap membeli seluruh hasil yang dihasilkan, memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui penanaman pohon Gamal," tambah Septedy.