Luhut soal Makan Bergizi Gratis: Anak-Anak Senang, Ekonomi Desa Menggeliat

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi dampak positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak Senin, 6 Januari 2025.

Program ini dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan komunitas pedesaan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Luhut menyebut bahwa program ini membuat anak-anak sekolah lebih bahagia karena mendapatkan makanan bergizi tanpa mengorbankan uang jajan mereka.

"Anak-anak sangat menikmati makan bergizi ini. Mereka bilang sebelumnya hanya membawa uang jajan untuk membeli makanan yang tidak jelas gizinya. Dengan program ini, mereka bisa makan sehat dan senang," ujar Luhut.

Dampak Ekonomi di Pedesaan

Luhut juga menyoroti efek ekonomi dari program ini, yang berhasil menggerakkan perekonomian desa. Pelibatan masyarakat dalam penyediaan makanan menciptakan peluang usaha baru, seperti produksi sayur-mayur dan bahan makanan lainnya.

"Uang yang berputar di desa meningkat. Ada kegiatan ekonomi baru, orang jadi membuat sayur, makanan, dan lainnya. Padahal ini baru berjalan satu minggu," tambahnya.

Pengurangan Beban Konsumsi Rumah Tangga

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menjelaskan bahwa program ini secara tidak langsung mengurangi beban konsumsi rumah tangga.

Setiap anak mendapatkan makanan senilai Rp 10.000 per hari, yang jika dihitung untuk dua anak dalam satu keluarga selama 20 hari, mencapai Rp 400.000.

"Jumlah ini hampir setara dengan satu kali garis kemiskinan. Walaupun sifatnya universal, dampaknya sangat progresif. Ini adalah bentuk redistribusi pendapatan yang langsung terasa," ungkap Arief.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa dampak jangka menengah dari program ini juga signifikan.

"Dalam satu tahun ke depan, program ini dapat membantu rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Rp 400.000 per bulan itu besar, hampir setara dengan satu kali garis kemiskinan," tegasnya.

Program untuk Masa Depan Lebih Sehat dan Sejahtera

Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah tetapi juga memperkuat ekonomi pedesaan dan meringankan beban keluarga miskin. Dengan pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak, program ini menjadi contoh nyata kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Pemerintah menggelar serempat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai 6 Januari 2025. Di tahap awal, Program Makan Bergizi Gratisini diselenggarakan di 26 provinsi dan nantinya akan dilakukan di seluruh provinsi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis. KPPU akan mengawasi proses tender guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan, terdapat tiga sektor utama yang mendapat pengawasan dari KKPU, yakni pasar digital, ketahanan energi dan ketahanan pangan.

Menurutnya, program MBG masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha.

"Untuk memastikan apakah misalnya menggunakan UMKM, bagaimana logistiknya, bagaimana distribusinya dan melibatkan UMKM, sehingga persaingan usahanya betul-betul sehat, dalam mekanisme lelang, tender, harga, saat mulai supply chain-nya, sampai didistribusi," ujar Fanshurullah, Rabu (8/1/2025).

Fanshurullah menyampaikan pihaknya juga akan mengundang kementerian dan lembaga terkait hingga distributor-distributor yang terlibat dalam penyediaan logistiknya untuk saling berdiskusi.

Dalam lima tahun ke depan, KPPU akan fokus pada pengawasan pasar digital, ketahanan energi dan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada KPPU pada awal Januari 2025.

Pada pasar digital, KPPU akan melakukan pengawasan terhadap platform digital yang diduga melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha di Indonesia, seperti Shopee, Google hingga Starlink.

Di sektor ketahanan energi, KPPU telah berbicara dengan beberapa pihak, terkait masalah penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan devisa negara sebesar Rp830 triliun melalui penggunaan jaringan gas (jargas).

Sementara di sisi ketahanan pangan, Fanshurullah telah merekomendasikan penetapan harga eceran tertinggi (HET) pada beberapa komoditas agar lebih mudah diatur.

"Kita sudah ngomong rekomendasi bagaimana masalah gula itu mesti dikawal harganya, kemudian HET bawang putih juga diatur. Jadi kita dalam konteks, itu sudah kita sepakati fokus di tiga tadi," katanya.